Siapa yang Wajib Memiliki NPWP?

Siapa yang Wajib Memiliki NPWP?
info gambar utama

Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan setiap warga baik itu perorangan maupun badan usaha.

Aturan ini sudah dijelaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dalam UUD 1945 ini menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib membayar pajak ke Negara atau Nomor Pokok Wajib Pajak, yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya

Apa itu Wajib Pajak?

Foto: Liputan6.com/Andri Wiranuari
info gambar

Menurut Direktorat Jenderal Perpajakan, Wajib Pajak memiliki arti orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak maka harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, properti yang dimiliki.

Sudah jelas memiliki NPWP ditujukan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Jika sudah memenuhi syarat tersebut, maka Anda dapat mengajukan pembuatan NPWP secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda terdaftar, atau secara online.

Perlu diketahui, bahwa saat ini ketentuan mengenai NPWP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 yaitu menyangkut landasan kebijakan atas integrasi NIK sebagai NPWP format baru. Ketentuan ini juga sebagai implementasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Syarat Wajib untuk Memiliki NPWP

Foto: proconsult.id
info gambar

Menurut Per-20/PJ/2013 orang pribadi atau badan, wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) apabila dia telah dinyatakan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dikutip dari laman pajak.go.id, ada empat kategori pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu :

  • Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
    Contoh: karyawan/pegawai, pengusaha, pekerja lepas, pedagang, dan sejenisnya.
  • Wajib Pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan namun berkeinginan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP.
    Contoh: pelamar kerja yang belum memiliki penghasilan, mahasiswa yang belum memiliki penghasilan, dan sejenisnya.
  • Apabila sudah memiliki NPWP pribadi, lalu mendapatkan penghasilan berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak
  • Warisan Belum Terbagi. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan belum memiliki NPWP, dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan.

Sementara bagi badan usaha yang wajib memiliki NPWP harus memenuhi kriteria sebagaimana yang dijelaskan dalam laman pajak.go.id, dapat dibedakan menurut jenis Badannya. Adapun jenis Badan beserta contohnya adalah sebagai berikut:

  • Badan yang berorientasi pada profit
    Contoh: PT, CV, Firma, Bank, Perusahaan Jasa Keuangan, Koperasi, dan lain-lain.
  • Badan yang tidak berorientasi pada profit (Nonprofit)
    Contoh: Yayasan, NGO, Lembaga keagamaan, Perguruan Tinggi Swasta, Sekolah Swasta, dan lain-lain.
  • Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
    Contoh: Joint Operation Perusahaan Konstruksi.
  • Badan yang merupakan cabang
    Contoh: Bank ABC cabang Semarang, Cabang dari PT XYZ di kota Bandung, dan lain-lain.

Bagaimana Apakah Anda dan usaha yang sedang dibangun termasuk ke dalam kriteria wajib pajak? Jika iya, maka segera lakukan pendaftaran secara online di web www.pajak.go.id.

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Deka Noverma lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Deka Noverma.

Terima kasih telah membaca sampai di sini