Berdasarkan temuan Goodstats.id, ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,69 persen. Nilai pertumbuhan ekonomi ini bahkan tertinggi sejak tahun 2014.
Namun, memasuki tahun 2023, ekonomi global kembali diteror dengan berbagai situasi tak mengenakkan yang mengancam terjadinya resesi. Ini tentu akan berdampak pada stabilitas ekonomi dalam negeri. Meskipun begitu, pemerintah optimis dapat menjaga api kebangkitan ekonomi dengan sejumlah langkah dan strategi yang telah disiapkannya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna terkait Perkembangan Perekonomian Tahun 2022 dan Proyeksi Perekonomian Tahun 2023 di Istana Kepresidenan pada Selasa (6/12/2022).
"Didukung dengan kemampuan penanganan pandemi yang baik, percepatan vaksinasi, peran APBN sebagai shock absorber, tingginya harga komoditas unggulan, hingga kesuksesan Presidensi G20, membuat Indonesia memiliki kemampuan untuk terus mengakselerasi pemulihan perekonomian" ujar Menko Airlangga, dalam Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Percepatan vaksinasi penting guna memulihkan perputaran ekonomi. Melalui jalan terjal, akhirnya capaian vaksinasi ini menggembirakan, yang dibuktikan dengan membaiknya mobilitas masyarakat dengan tidak diikuti dengan fluktuasi infeksi COVID-19. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan siap meluncurkan vaksin booster kedua guna membentengi kesehatan masyarakat.
Berikutnya dalam hal APBN, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa APBN 2023 telah dirancang dengan reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang alokasinya dihemat dan digunakan untuk belanja yang lebih produktif seperti belanja perlindungan sosial (perlinsos).
Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur kesehatan dan digital, industri yang direvitaslisasi dan ekonomi hijau, dengan meningkatkan pendapatan negara dan juga spanding better.
Kemudian, tingginya harga komoditas merupakan peluang menguntungkan bagi Indonesia untuk menggenjot ekspor, terutama pada sektor manufaktur. Hal ini juga telah diinstruksikan Presiden Jokowi di samping peningkatan investasi dengan memangkas regulasi yang menghambat.
"Regulasi-regulai di bidang perekonomian yang menghambat investasi dan ekspor, dilihat betul agar segera ditindaklanjuti apa yang telah kita rencanakan mengenai penerbitan Omnibus Law sudah mulai bulan lalu, ada 74 undang-undang (penghambat)," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan di bidang perekonomian seperti dilansir Kompas.com.
Terakhir, optimistis pemerintah semakin kuat dengan Presidensi G20 yang menjadi momentum baik bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi, meraup devisa dari wisatawan asing, dan menguatkan produk-produk UMKM di pasar global.
Dapat Bertahan di 2022, Perekonomian Indonesia Akan Hadapi Tantangan di 2023
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
