Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Ada Apa?

Presiden Indonesia, Ir. Jokowi per tanggal 3 September 2022 yang lalu saat melakukan jumpa pers bersama para menteri di Istana Merdeka menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Alasan pemerintah menaikkan harga BBM dipicu oleh semakin besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM. Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM ini bisa melajukan kenaikan inflasi, akan tetapi diperkirakan bahwa kenaikan inflasi hanya akan berlangsung dalam kurun waktu yang sementara.

Latar Belakang

Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan bahwa produk BBM yang mengalami kenaikan harga baik yang disubsidi maupun nonsubsidi, yaitu Pertamax sebagai BBM nonsubsidi, Pertalite dan Solar sebagai BBM subsidi. Penjelasan mengenai info kenaikan harga BBM dimulai dari Pertalite yang semula harganya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian, Solar subsidi yang semula dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Selanjutnya BBM nonsubsidi Pertamax yang semula Rp 12.500 mengalami kenaikan menjadi Rp 14.500 per liter.

Kenaikan pada harga bahan bakar minyak sudah pasti menimbulkan berbagai kontroversi di dalam masyarakat. Kontroversi tersebut membentuk tiga kelompok, yaitu pihak pro (mendukung), abstain (yang menerima setiap kebijakan), serta pihak kontra (yang menolak dengan keras kebijakan yang ada).

Jika berbicara dalam konteks ekonomi politik, pemerintah pasti telah menyadari bahwasannya kebijakan ekonomi dan politik pasti tidak akan dapat memuaskan semua pihak. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengalokasian subsidi BBM ini tentu sudah melewati rangkaian proses dan tahapan diskusi serta pengkajian mendalam oleh pemerintah dan para ahli ekonom yang ada di pemerintahan.

Apalagi yang meneriakkan mengaku bahwa ia mewakili seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena tidak adil rasanya jika kita mengabaikan apa yang dialami oleh saudara kita di bagian Timur Indonesia yang telah merasakan tingginya harga BBM yang tidak sebanding dengan harga BBM sekarang bahkan setelah resmi dinaikkan oleh pemerintah kemarin.

Demo yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa sering kali hanya memikirkan masyarakat yang berada di Pulau Jawa dan sekitarnya saja, padahal di daerah Indonesia Timur sudah sekian lama mereka merasakan harga BBM tiga puluh ribu hingga lima puluh ribu rupiah hanya untuk 1 liter tetapi mahasiswa membisu. Lalu apakah NTT, Papua dan sekitarnya bukan Indonesia? Apakah mereka bukan warga negara tercinta?

Pemerintah Indonesia dalam memotong subsidi BBM juga bukan tidak memberikan bantuan kepada rakyat. Setidaknya ada tiga jenis bantuan sosial program pemerintah yang mulai digulirkan pada 1 September 2022. Rinciannya yaitu:

1. Bantuan langsung tunai (BLT)

Besaran bantuan langsung tunai (BLT) BBM yakni Rp 150.000. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan terhitung sejak September 2022, sehingga total bantuan sebesar Rp 600.000 per penerima. BLT BBM akan diberikan ke 20,65 juta penerima. Pemerintah menganggarkan Rp 12,4 triliun untuk program bansos ini. Bantuan ini akan disalurkan lewat Pos Indonesia dan dibayarkan dalam dua termin dengan besaran masing-masing Rp 300.000.

2. Bantuan subsidi upah (BSU)

Bantuan subsidi upah (BSU) bernilai Rp 600.000. Bantuan ini akan diberikan ke para pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk bantuan ini, yang akan disalurkan ke 16 juta pekerja.

3. Bantuan angkutan umum bantuan sosial lainnya akan diberikan ke angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Bantuan ini akan dialokasikan pemerintah daerah dengan memanfaatkan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," kata Jokowi dilansir dari Kemenkeu.

Oleh karena itu, instrumen bantuan yang diberikan oleh pemerintah hadir untuk membantu masyarakat ekonomi bawah. Pemerintah kita pasti sudah mengantisipasi hal tersebut dan memikirkan strategi dan langkah apa yang harus diambil untuk mengatasinya.

Kita sebagai warga negara juga perlu paham bahwa pemulihan dari pandemi Covid-19 yang cepat mengakibatkan mobilitas dan kegiatan usaha cenderung meningkat. Dampaknya, pemakaian BBM bersubsidi juga meningkat yang akhirnya sangat membebani APBN. APBN sebagai instrumen keuangan negara harus terjaga kesehatannya.

Penutup

Penyesuaian harga BBM sudah pasti akan berimbas terjadinya inflasi dengan naiknya harga barang atau jasa dan kita harus mengeluarkan uang lebih untuk memenuhinya. Hendaknya kita tidak perlu panik dan tetap berpikir jernih dalam menghadapinya. Yang perlu kita jalani adalah bergaya hidup hemat, sehat dan tetap bahagia.

Tentu kita sebagai masyarakat mengharapkan pemerintah untuk dapat lebih transparan lagi terkhusus dalam hal pendanaan. Kemudian Sosialisasi juga sangat diperlukan bagi masyarakat menengah kebawah tentang kebijakan penyesuaian harga BBM. Partisipasi rakyat juga tidak boleh diabaikan, justru diharapkan kontribusi masyarakat lebih ditingkatkan lagi kedepannya dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi khalayak banyak.

Pemerintah tidak mengkhianati rakyatnya, justru pemerintah peduli terhadap ekonomi rakyat untuk rentang waktu jangka panjang. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga menimbang akan probabilitas di tahun 2023 yang disebutkan bahwa dunia akan mengalami resesi secara global akibat dampak dari pandemi dan geopolitik dunia yang sedang tidak stabil.

Akhir kata, kita harus bersatu dan gotong-royong dalam menghadapi tekanan yang sedang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Semoga Ibu Pertiwi kita lekas pulih.

Referensi: cnnindonesia.com | cnnindonesia.com | kompas.com | kemenkeu.go.id

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News