Perkenalkan, Habibie Institute for Public Policy and Governance

Perkenalkan, Habibie Institute for Public Policy and Governance

BJ Habibie menandatangani plakat peluncuran HIPPG © Humas dan KIP UI

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) berkolaborasi dengan The Habibie Center meluncurkan Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) pada 25 Juni 2019. Peluncuran dilakukan di Balai Sidang UI, kampus Depok, dan turut dihadiri BJ Habibie.

Latar belakang pendirian HIPPG adalah untuk menjawab tantangan bangsa berkenaan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia. Meski beberapa kebijakan inovatif telah dikukuhkan, namun pekerjaan rumah belum selesai.

Pekerjaan-pekerjaan tersebut di antaranya, perubahan lingkungan strategis yang dinamis; rendahnya kualitas kepemimpinan; kebijakan publik yang tidak adaptif; rendahnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan; dan rendahnya kualitas layanan publik merupakan tantangan besar bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis sesuai cita-cita reformasi Indonesia.

BACA JUGA: Mr. Crack yang Selalu Menghubungkan Semua Orang

“Pembentukan HIPPG merupakan bentuk kontribusi FIA UI terhadap keberlanjutan pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Indonesia. Terekam dalam catatan sejarah, Presiden RI ke-3 Bapak BJ Habibie mewujudnyatakan transformasi tatanan politik dan tata kelola pemerintahan melalui berbagai produk peraturan perundangan, seperti, UU. 2/1999 Partai Politik; UU. 3/1999 Pemilu; paket undang-undang desentralisasi pemerintahan tahun 1999, dan UU. 28/1999 Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN. Berbagai kebijakan strategis nasional tersebut adalah tonggak bagi demokrasi dan governansi serta pembangunan Indonesia selanjutnya,” ujar Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

BJ Habibie (tengah) saat menghadiri peluncuran HIPPG (25/6) | Foto: Humas dan KIP UI

Dilansir dari siaran pers yang diterbitkan Humas dan KIP UI, HIPPG memiliki peran sentral untuk (1) memproduksi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan; (2) advokasi kebijakan; (3) sebagai poros pengetahuan dalam proses kebijakan dan tata kelola pemerintahan; (4) melatih dan memberikan asistensi bagi pembuat kebijakan dan analis kebijakan.

Berbagai kegiatan ini bertujuan memperkuat kebijakan berbasis bukti (Evidence based Policy), menjembatani produksi pengetahuan untuk kebijakan dan memperkuat kapabilitas pembuat kebijakan.**

BACA JUGA: "Tanpanya, Mungkin Saya Jadi Penjual Es di Tebet"

Pilih BanggaBangga0%
Pilih SedihSedih0%
Pilih SenangSenang0%
Pilih Tak PeduliTak Peduli0%
Pilih TerinspirasiTerinspirasi0%
Pilih TerpukauTerpukau0%

Artikel ini dibuat oleh Penulis Terverifikasi GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Menilik Potensi Wisata Hiu Paus di Sumbawa Sebelummnya

Menilik Potensi Wisata Hiu Paus di Sumbawa

Ini Skema Tarif Tol Pertama di Kalimantan Selanjutnya

Ini Skema Tarif Tol Pertama di Kalimantan

Aditya Jaya Iswara
@adityajoyo

Aditya Jaya Iswara

Tidak bisa masak tapi suka makan. Tidak bisa main bola tapi suka nonton bola.

0 Komentar

Beri Komentar

Silakan masuk terlebih dahulu untuk berkomentar memakai akun Anda.