“Tak seorang akan termasyhur kepandaian dan pengetahuannya yang ibunya atau perempuannya bukan seorang perempuan yang tinggi juga pengetahuan dan budinya.”
Begitu kata Djami usai berpidato berjudul “Iboe” dari Darmo Laksmi.
Ia katakan itu di depan 600 perempuan bahkan sampai 1.000 orang kalau dijumlah dengan laki-laki. Saat itu mereka sedang berkumpul di pendapa Dalem Jayadipuran, Yogyakarta, 22 Desember 1928, membahas hal yang dianggap penting dan krusial.
Inisiasi yang disepakati oleh para perempuan saat itu memang perlu, terlebih setelah pemuda Indonesia menggaungkan Sumpah Pemuda pada Oktober 1928.
Meneriakan persatuan Indonesia, layaknya Indonesia terlahir sebagai satu kesatuan bangsa, negara, dan bahasa, itulah sasaran utama bahasan Djami dkk.
Selanjutnya mereka akan memperjuangkan bagaimana mendapatkan hak dan hal-hal soal kesejahteraan kaum mereka: kaum perempuan.
Lalu, 92 tahun kemudian, apakah yang diperjuangkan Djami dkk membuahkan hasil? Apa yang bisa kita ceritakan? Seharusnya tidak sia-sia perjuangan mereka.
Keseteraan Gender Indonesia di Mata Dunia
Dalam laporan Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) yang diselenggarakan di Kota Davos, Swiss, 21-24 Januari 2020, menyebut Indonesia ada pada peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0,70.
Angka tersebut mengartikan bahwa Indonesia sudah menyempitkan jarak kesetaraan gender kurang lebih 70 persen dalam empat sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.
Soal peringkat, Indonesia sebenarnya tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018. Bahkan, negeri ini masih tertinggal jauh dari negara Asia lainnya seperti Filipina di urutan 16, Laos di urutan 43, Singapura di urutan 54, dan Thailand di urutan 75.
Pada sisi lain, kita patut bersyukur karena ketimbang negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia masih dianggap lebih mampu untuk menyempitkan ketimpangan gender.
Di bawah Indonesia ada Vietnam dengan peringkat 87, Brunei Darussalam pada 95, Malaysia di 104, Myanmar dengan 114, dan Timor Leste (peringkat 117).
Tapi mari kita bahas lebih detail, apakah Indonesia benar-benar tidak memperlihatkan adanya perbaikan ataupun usaha untuk menaikkan peringkatnya?
Indonesia sebenarnya mengalami perbaikan hingga 55 persen dalam hal peran kepemimpinan perempuan. Indonesia juga dinobatkan menjadi negara ke-6 di dunia yang mayoritas kepemimpinan di bidang ekonomi dipegang oleh perempuan.
Sebut saja jabatan Menteri Keuangan RI yang dua periode berturut-turut dipegang dan diatur oleh perempuan: Sri Mulyani Indrawati.
Global Gap Index 2020 juga mencatat peringkat sub-indeks dalam sektor ekonomi Indonesia berada di peringkat 68 dengan angka indeks 0,68.
Sebuah prestasi dan pencapaian yang patut diapresiasi, karena jika dibandingkan dengan peringkat tahun sebelumnya, Indonesia mampu naik hingga 28 peringkat.
Lalu pada bidang pendidikan, Indonesia telah mencapai skor mendekati angka sempurna yaitu 0,970. Sama halnya di sektor kesehatan yang memperlihatkan perkembangan signifikan.
Berada di peringkat 79, angka indeks jarak kesetaraan gender di sektor kesehatan tercatat pada angka 0,974. Artinya, ketimpangan dalam bidang pendidikan dan kesehatan hampir telah tertutup.
Tinggal di sektor politik yang dianggap menjadi “pekerjaan rumah” paling besar. Hal yang paling disoroti adalah tidak terpenuhinya kuota 30 persen keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Bisa dibilang proporsi tersebut tidak pernah bisa terpenuhi.
Dalam catatan kami, keterlibatan perempuan paling banyak baru terjadi pada pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo di periode pertamanya pada 2014-2019. Saat itu presiden menunjuk sembilan orang perempuan masuk dalam kabinetnya.
Ini disebut-sebut sebagai jumlah perempuan terbanyak yang menjabat di Kabinet Kerja, baik sepanjang pemerintahan Indonesia berdiri maupun tingkat dunia. Namun, keterlibatan seperti itu masih dinilai sangat kurang.
Secara data, ranking pemberdayaan perempuan dalam politik seperti yang ada di laporan Global Gap Index 2020 menunjukan Indonesia berada di level 82 dengan angka indeks 0,172. Masih ada jarak yang lebar, masih jauh dari angka 1 yang merupakan kesempurnan tertutupnya ketimpangan tersebut.
Perempuan dalam Politik Indonesia
Hani Yulindrasari, dosen psikologi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, yang mendalami studi gender hingga tingkat master dan doktoral di University of Melbourne, Australia, mengatakan kepada GNFI bahwa sebenarnya pencapaian ini dianggap luar biasa.
Ini patut diapresiasi karena sebenarnya Indonesia terus memperlihatkan peningkatan.
“Pemerintah itu dari tahun 2000-an sudah mulai melaksanakan pendekatan kesetaraan atau keadilan gender yang disebut pengarusutamaan gender. Jadi di semua departemen, semua pemerintahan yang dibawah pemerintah pusat harus memikirkan bagaimana menciptakan kesetaraan gender,” katanya, Jumat (17/4/2020).
Hani juga menyoroti keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia pada masa sekarang. Ia mengambil contoh jabatan Menteri Keuangan yang dipegang oleh Sri Mulyani.
Menteri Keuangan dianggapnya sebagai posisi yang mempunyai wewenang sangat kuat. Bisa dibilang sangat menentukan nasib bangsa ini, terutama dalam sektor ekonomi.
Dia membandingkannya dengan pada masa Presiden Soeharto. Begini katanya, “Dulu waktu zaman Soeharto, tidak pernah diberikan kepada perempuan posisi itu (menteri keuangan). Menteri perempuan hanya di Menteri Peranan Wanita, terus jadi Menteri Sosial. Cuman dua saja. Tapi setelah reformasi mulai banyak menteri-menteri perempuan yang memengang (posisi) kementerian-kementerian yang strategis.”
Belum pernah tercapainya kuota 30 persen dinilai Hani harus ada kerja sama sosial yang seharusnya ditanamkan sejak dini, terutama mengenai pendidikan politik.
“Perempuan itu harus terbiasa mengemukakan pendapat, terbiasa berpikir bahwa keputusan yang diambil oleh pimpinan itu akan berpengaruh pada kehidupan dia. Perempuan harus diajarkan memperjuangkan kepentingan. Ajarkan mereka menjadi pemimpin, menjadi KM (ketua murid) di kelas. Biasakan mereka dengan dunia politik,” bebernya.
Ia berharap, ketika perempuan tumbuh dewasa dan sudah dihadapi oleh pilihan-pilihan sesuai dengan kepentingannya, mereka tidak akan canggung untuk terlibat dalam dunia politik.
Mengutip Tirto, studi berjudul “Women Career Advancement in Public Service: A Study in Indonesia” tahun 2012, menjelaskan bahwa salah satu penyebab belum banyaknya perempuan terlibat dalam politik di Indonesia karena perempuan cenderung memilih untuk tetap dekat dengan rumah.
Mereka merasa ada bagian tanggung jawab sebagai perempuan di lingkungan keluarga. Perempuan juga disebutkan cenderung menolak pekerjaan jika pekerjaan tersebut akan menjauhkan mereka dari rumah.
Ekonomi Indonesia Sebenarnya Digerakkan oleh Perempuan
Belakangan kita mendengar kembali pernyataan-pernyaan konservatif mengenai peran perempuan. Pernyataan bernada kampanye itu kerap mengajak perempuan kembali ke rumah, kembali menjadi ibu rumah tangga.
Namun pada kenyataannya hal tersebut sebenarnya tidak membuat ruang gerak dan kreativitas perempuan terhenti.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, Indonesia dinobatkan menjadi negara ke-6 di dunia yang mayoritas kepemimpinan di bidang ekonomi dipegang perempuan.
Selain itu, terdongkraknya peringkat Indonesia hingga 28 peringkat, membuat kesenjangan gender sektor ekonomi semakin menipis dengan angka indeks 0,68.
Secara data, ini pencapaian yang luar biasa menurut Hani, dan faktanya mereka sangat berperan menjadi penggerak ekonomi Indonesia, meski belum terlihat.
“Saya nggak setuju kalau mereka nggak kelihatan, ya. Mereka harus diangkat. Harus kelihatan!” tegas Hani.
Menurut Hani, meskipun para perempuan memutuskan untuk berhenti bekerja di sektor publik, sebenarnya mereka tetap kreatif dengan cara melakukan usaha perdagangan.
“Mereka bisa melakukan bisnis online. Lalu mereka bikin industri mikro, industri rumahan. Bikin keripik, lah. Ada yang bikin abon jantung pisang, lah. Jadi sebenarnya yang kita anggap sebagai ibu rumah tangga, padahal mereka sangat berkontribusi tinggi terhadap ekonomi Indonesia,” jelas Hani.
Berkembangnya teknologi dan pesatnya pertumbuhan e-commerce Indonesia semakin memudahkan perempuan untuk bisa melakukan perniagaan tersebut. Ini seolah menjadi roda-roda kecil yang berputar, layaknya katrol yang dihubungkan dengan satu tali, sehingga merangkai sebuah kekuatan yang dapat mengangkat beban, yaitu mengangkat nilai ekonomi Indonesia.
Laporan e-Conomy SEA 2019 memperkirakan bahwa nilai ekonomi terbesar e-commerce Indonesia valuasinya akan mencapai 21 miliar dolar AS. Apalagi Indonesia memang sangat mengusung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pengerek pembangunan ekonomi nasional.
Semenjak hadirnya e-commerce inilah peningkatan konsumsi Indonesia sejak 2017 meningkat hingga 30 persen. E-commerce juga diproyeksikan akan menyumpang pendapatan setara dengan 2,3 persen produk domestik bruto (PDB) pada 2022 nanti.
Saat ini, ekonomi digital Indonesia pun menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan tercepat di Dunia
Sri Mulyani pernah mengutip lembaga konsultan internasional McKinsey yang mengatakan, bahwa suatu negara akan kehilangan sebagian “kue”nya yang bernilai 12 triliun dolar AS, apabila negara tersebut tidak menciptakan kesetaraan atau keadilan gender.
Nilai tersebut sebanding dengan 16,5 persen dari total ekonomi global dan setara dengan 8 kali ekonomi Indonesia.
Itulah sebabnya dia mengemukakan bahwa negeri ini dapat terus membuat lingkungan dengan perempuan akan terus produktif, percaya diri, bertanggungjawab, dan bisa menuangkan aspirasinya.
Kultur Indonesia Buat Perempuan Bisa Berdiri Sendiri
Hani menilai, sebenarnya Indonesia masih dianggap sangat unggul dari segi kultur dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia.
Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, seperti Tiongkok yang menduduki urutan 106 dalam Global Gap Index 2020, Korea Selatan di urutan 127, dan Jepang di urutan 144, maka Indonesia masih dikatakan tetap unggul.
Sebenarnya kesetaraan gender Indonesia, sambung Hani, dianggap lebih baik ketimbang negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris.
“Kalau di AS, Inggris, Australia, sangat sulit, lho, perempuan jadi rektor universitas. Kamu boleh search di Google. Sangat-sangat jarang,” ungkapnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah memberikan ruang kepada perempuan untuk memegang posisi dan peran penting di lingkungan pendidikan, salah satunya menjadi rektor universtias.
Seperti Prof. Reini Wirahadikusumah misalnya, rektor perempuan pertama Institut Teknologi Bandung (ITB). Kemudian ada Prof. Rina Indiastuti yang menjadi rektor perempuan pertama Universitas Padjadjaran (Unpad).
Lalu apa yang membuat Indonesia unggul dalam sektor ini?
Jika melihat negara barat, Hani menjelaskan bahwa masyarakat di sana menganggap “kelahiran” pengetahuan dibentuk oleh para ilmuwan laki-laki.
“Terus universitas itu dianggap sebagai tempat memproduksi pengetahuan. Napasnya itu patriarkis. Jadi mereka menganggap universitas lebih baik dipimpin oleh laki-laki.”
Sedangkan kalau dilihat secara kultur lainnya, Indonesia masih dianggap memiliki budaya yang secara sadar atau tidak telah membuat perempuan itu bisa berdiri sendiri.
“Contohnya, kita itu tidak ada kewajiban untuk mengubah nama ketika menikah. Setelah menikah, nama tidak berubah. Jadi bayi yang lahir itu dikasih namanya sendiri.”
Budaya patrilinear di negara-negara barat seolah membuat keberadaan perempuan seperti hilang karena keharusan perubahan nama yang dilakukan secara otomatis. Sebelum menikah mereka harus menggunakan nama belakang ayahnya, lalu setelah menikah harus menggunakan nama belakang suaminya.
“Dari satu hal itu saja telah membuat perempuan Indonesia itu visible. Kelihatan. Kita keep our own name dari awal. Sampai mati nama saya tetap Hani Yulindrasari.”
Kesetaraan Gender Bukan Untuk Memenangkan Perempuan di Atas Laki-Laki
Berbicara soal kesetaraan gender sebenarnya membahas soal keadilan. Ada hal yang memang membedakan antara perempuan dan laki-laki , tapi ada juga hal yang sebenarnya sama.
Salah satu hal yang Hani contohkan adalah tentang fisik. Sudah jelas bahwa fisik perempuan dan laki-laki berbeda. Tidak bisa salah satunya dikesampingkan karena setiap gender memiliki kebutuhan khusus.
“Sedangkan apa yang kita anggap sama adalah kemampuan laki-laki dan perempuan. Katakanlah kemampuan kognitifnya, berpikirnya, analisanya, matematikanya, bahasanya, bahkan kekuatan fisiknya.”
Hani mengingatkan bahwa di tengah masyarakat—terutama Indonesia—keadilan untuk menyamaratakan kemampuan antara laki-laki dan perempuan kerap diterpa dan dihalangi struktur sosial.
Keadaan seperti inilah yang membuat perempuan kerap “ditidakmampukan”. Contoh sederhananya soal keamanan ketika perempuan pulang larut malam.
Situasi sosial yang pada akhirnya membuat perempuan tidak mampu melakukannya sendiri. Bukan hanya perlu kehadiran laki-laki, tapi perempuan juga.
Itulah mengapa kesetaraan gender ini bukan soal menyamaratakan kemampuan, tapi juga tentang keadilan dimana setiap gender, baik itu perempuan maupun laki-laki, perlu dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya.
Setiap orang memiliki keunikan dan ciri khas, dan hal itu perlu difasilitasi sehingga akan tercipta sebuah keadilan.
“Tidak ada yang harus mendapatkan privilege yang lebih dari yang lainnya. Semuanya harus bisa berkembang bersama-sama. Jadi keadilan gender, kesetaraan gender, bukan untuk memenangkan salah satu kelompok, melainkan untuk menciptakan suatu kondisi dimana laki-laki dan perempuan bisa membangun bersama negara ini,” kata Hani.
Aliansi Laki-Laki Baru untuk Laki-Laki Feminis
Menanggapi perihal feminime pada laki-laki, Hani menegaskan bahwa semangat feminisme adalah semangat keadilan untuk semuanya, yaitu menciptakan kondisi sosial yang adil untuk laki-laki dan perempuan.
“Feminim sama feminis beda, ya!” tegas Hani.
Salah satunya kelompok yang menjunjung tinggi feminisme ini adalah Aliansi Laki-Laki Baru (ALB).
Mengutip laman resminya, ALB menyadari adanya ketidakadilan terhadap perempuan. Hal itu justru akan menular kepada kelompok yang selama ini dianggap paling diuntungkan oleh budaya patriarki, yakni laki-laki.
Kesadaran mereka akan budaya patriarti akan membawa dampak negatif bagi laki-laki, sehingga membawa pada pemahaman begini, “Konstruksi kelelakian (maskulinitas) yang diandaikan oleh budaya patriarki juga melahirkan hirarki di kalangan laki-laki. Laki-laki menyadari bahwa hirarki itu menimbulkan ketidakadilan dan penindasan laki-laki atas laki-laki lainnya.”
Lebih lanjut ALB menjelaskan bahwa posisi gerakan laki-laki dalam konteks gerakan perempuan menjadi penting untuk membangun kepercayaan dari gerakan perempuan.
Hal tersebut sekaligus menjadi rambu-rambu bagi gerakan laki-laki itu sendiri, sehingga terciptalah keadilan gender dan pencegahan kekerasan gender.
Menurut pengetahuan Hani, laki-laki feminis mengakui bahwa perempuan punya aspirasi seperti mereka. Perempuan punya keinginan dan kemampuan yang bisa jadi sama dengan mereka, termasuk perihal menduduki posisi-posisi strategis.
“Misalnya si laki-laki ini sadar bahwa mengurus anak itu susah. Istilahnya (jadi) bukan membantu istri, tapi bersama-sama mengasuh anak dan merawat anak,” jelas Hani.
Dengan adanya ALB, ini membuktikan bahwa laki-laki bersedia menegosiasikan peran gendernya. Bahkan ALB tidak hanya menyasar pada kelompok laki-laki yang berpendidikan tinggi, melainkan merambah kepada kelompok laki-laki yang banyak dihadapkan dengan kepergian istrinya sebagai buruh migran.
Pada intinya masyarakat yang memang memiliki sinergi untuk mewujudkan keadilan gender di Indonesia, bisa saling melihat sisi positifnya.
“Kita (perempuan) harus lihat positif bahwa laki-laki tidak keras kepala mempertahankan statusquo-nya. Pada akhirnya memang urusan keadilan gender ini kalau kita bawa ke level mikro, menjadi negosiasi person to person akhirnya,” kata Hani.
---
Sumber: Global Gender Gap Report 2020 | Lakilakibaru.or.id | Tirto | Kemenkeu.go.id | The Indonesian Institute | Merdeka.com | Liputan6.com
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
