Perlawanan sengit terhadap pemerintah kolonialisme Belanda diperlihatkan rakyat Badung, Bali, pada 20 September 1906.
Peristiwa tersebut dipicu hak Tawan Karang yang bertentangan dengan pemerintah kolonial Belanda.
Hak Tawan Karang adalah peraturan kerajaan Bali zaman kuno mengenai segala eksistensi asing yang masuk ke bali yang tidak sesuai prosedur - baik itu terdampar atau terkatung-katung - otomatis menjadi milik warga Bali.
Pada bulan Mei 1904, sebuah kapal layar bernama Sri Komala milik seorang saudagar Banjarmasin terdampar di pantai Sanur.
Versi Belanda, kapal itu dijarah. Lain lagi versi warga Sanur, Serangan dan Suwung, yang mengaku kapal itu terhempas dan tidak berisi muatan berharga.
Tidak seperti Jawa dan Sumatra, pemerintah kolonial Belanda belum benar-benar menguasai Bali.
Dari situlah mereka berusaha mencari kesalahan pemerintahan setempat demi berkuasa.
Belanda kemudian menuntut kerugian kepada raja Badung sebesar tiga ribu ringgit atau sekitar kurang lebih 7.500 gulden.
Sebelum mengiyakan, raja Badung melakukan peneyelidikan dengan saksama mengenai tuduhan tersebut.
Dari penyelidikannya ia tidak menemukan kesalahan dari warga Sanur, justru yang ada para warga menolong menyelamatkan penumpang kapal layar itu.
Bahkan warga sampai bersumpah di pura kalau tidak merampas apapun milik kapal Sri Komala.
Persoalan tersebut berlarut-larut hingga tahun 1906.
Pada 12 September 1906, utusan Belanda yang terakhir menghadap raja Badung saat itu, I Gusti Ngurah Made Agung, dengan memberikan ultimatum.
Belanda siap menyerang Badung jika saja tuntutannya tidak dipenuhi.
Setelah raja Badung dengan tegas menolak ultimatum Belanda itu, maka pada 15 September 1906 tentara Belanda mendarat di Pantai Sanur dalam jumlah yang besar.
Tentara pimpinan M.B. Rost van Tuningen bertempur melawan laskar Badung sampai akhirnya berhasil menduduki Kesiman dan Kayumas pada 19 September 1906.
Dengan jatuhnya Kayumas, maka tentara Belanda semakin mendekati Puri Denpasar.
Pada pagi buta tanggal 20 September 1906, kapal perang Belanda menyerang kota Denpasar dengan meriam secara terus menerus.
Pukul 7 pagi, tentara Belanda sudah masuk Denpasar.
I Gusti Ngurah Made Agung pun berkesimpulan, Badung sudah tidak dapat dipertahankan.
Namun mereka tidak mau kalah begitu saja, puputan pun menjadi jalan terakhirnya.
Menurut buku Het Adatrecht van Bali karya Victor Emanuel Korn, bila seorang raja (Bali) mengetahui bahwa ia dalam keadaan terjepit, maka raja dan pengikut-pengikutnya yang setia akan menyerang lawannya dengan cara puputan.
Puput sendiri dalam bahasa Bali berarti 'selesai, 'berakhir' atau 'habis'. Jadi secara makna puputan di sini berarti bertempur melawan musuh hingga titik darah penghabisan.
Tidak tahu strategi perang, rakyat Badung hanya bermodalkan keberanian dengan persenjataan keris dan tombak.
Tua, muda, laki-laki maupun perempuan, rakyat dan raja kemudian berperang tentara Belanda yang dilengkapi persenjataan yang jauh lebih modern.
Hasilnya tentu tak seimbang, puri Denpasar pun berhasil ditaklukkan setelah tentara Belanda menghabisi perlawanan rakyat Badung.
"Dalam catatan Bali, sampai tiga ribuan yang meninggal orang Bali. Catatan Belanda menyebut seribu lima ratusan yang meninggal," terang sejarawan Bali, I Gde Parimartha, dikutip GNFI dari tayangan Indonesia Mengingat yang ditayangkan TVONE.
Sebagai pengingat sejarah, pemerintah Indonesia mendirikan Monumen Puputan Badung di Denpasar pada 12 November 1997.
Monumen ini berupa tiga patung, terdiri dari perempuan, laki-laki, dan anak dengan pakaian serba putih memegang keris dan tombak sebagai senjata untuk berperang.
Bersamaan itu, terbitlah Surat Keputusan Wali Kota Denpasar Tahun 2009, lapangan pun resmi dinamakan Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung. Warga biasa menyebutnya Lapangan Puputan Badung.
---
Referensi: Denpasartourism.com | Mimbar Departemen Dalam Negeri, "Keris Puputan: Lambang Patriotisme Putra-Putri Bali" | Made Sutaba, M. Soenyata Kartadarmadja, I Gusti Bagus Arthanegara, Anak Agung Gede Putra Agung, FX. Soenaryo, "Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bali" | Dirjen Kebudayaan, "Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali" | Victor Emanuel Korn, "Het Adatrecht van Bali"
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
