Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) mengalokasikan dana sebesar Rp476 triliun untuk penyaluran program perlindungan sosial. Hal ini bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan.
Menkeu Sri Mulyani menjabarkan, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Pertama, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp28,7 triliun. Kedua, sebanyak Rp45,1 triliun akan digelontorkan untuk pemberian bantuan sosial melalui kartu sembako bagi 18,8 juta KPM.
Ketiga, subsidi energi dan nonenergi kepada rumah tangga miskin dan rentan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani, dan transportasi publik menguras dana Rp290,6 triliun. Keempat, Rp46,5 trilun lainnya dianggarkan untuk penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 96,8 juta peserta.
"Pemerintah juga membantu keluarga tidak mampu 96,8 juta untuk dapat memperoleh akses kesehatan melalui bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers THR dan Gaji ke-13 di Jakarta, Rabu (29/3/2023), dikutip dari Antara.
Dibangun dengan Anggaran Rp9 Triliun, Bandara Dhoho Siap Beroperasi Tahun 2023
Tak hanya itu, menurut keterangan Sri Mulyani, melalui Program Indonesia Pintar, pemerintah bakal menyalurkan bantuan pendidikan kepada 20,1 juta siswa senilai Rp9,7 triliun. Lalu, dana senilai Rp12,8 triliun juga akan dikucurkan untuk 994,3 ribu mahasiswa penerima Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Kemudian, kata Sri, dalam rangka mengendalikan inflasi serta membantu masyarakat ekonomi bawah dalam memenuhi kebutuhan gizi, pemerintah akan menambah program perlindungan sosial berupa bantuan pangan. Bantuan ini terdiri dari 10 kilogram beras untuk 21,3 juta KPM serta paket ayam dan telur untuk 1,4 juta KPM yang memiliki balita kurang gizi atau stunting dengan total anggaran mencapai Rp8,2 triliun.
Sri berharap, penyaluran berbagai program perlindungan sosial ini dapat menjaga kebutuhan konsumsi rumah tangga, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Sementara itu, Sri menyebut pemerintah akan terus menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui program lainnya, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan kelompok UMKM.
"Kita juga terus meningkatkan konsumsi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dalam hal ini dapat mendukung daya beli masyarakat," ucapnya.
Kemenkeu Anggarkan Rp8,2 Triliun untuk Bansos Pangan Jelang Ramadan 1444 H
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
