Indonesia mendesak Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan darurat di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (26/10/2023).
Retno dalam pidatonya meminta negara anggota PBB untuk menggunakan hati demi membela keadilan dan kemanusiaan. Dia menyerukan agar kekerasan di Gaza dapat segera dihentikan, warga sipil dapat dilindungi, dan bantuan kemanusiaan dapat segera diberikan.
“Sudah tak terhitung berapa kali kita berdiri di aula ini untuk mengurangi penderitaan saudara-saudari kita di Palestina. Tak terhitung berapa kali kita mengadakan pertemuan darurat SMU PBB mengenai nasib rakyat Palestina. Namun, tak terhitung pula berapa kali harapan kita pupus karena kepentingan politik sempit," ucapnya.
Raih Suara Terbanyak, RI Kembali Jadi Anggota Dewan HAM PBB
Retno dengan lantang berkata, dunia seolah menolak untuk melihat kenyataan malapetaka di Gaza, padahal hingga hari ini serangan dan pembantaian di sana masih terus berlanjut. Dia menyayangkan Dewan Keamanan (DK) PBB gagal mengambil langkah yang diperlukan.
Untuk itu, dia berharap SMU PBB dapat melaksanakan peran yang gagal dijalankan oleh DK PBB serta membuktikan bahwa penduduk PBB menjunjung tinggi martabat dan nyawa manusia.
“Indonesia mengutuk sekerasnya kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, termasuk serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza. Pembunuhan, penculikan, dan hukuman kolektif atas warga sipil, tanpa pandang bulu harus dikecam karena tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional," tegas dia.
Di Markas PBB, Menlu Retno Ungkap 3 Upaya ASEAN Capai SDGs
3 langkah penghentian kekerasan di Gaza
Retno kemudian merekomendasikan langkah konkret yang harus segera dilakukan oleh SMU PBB. Pertama, SMU PBB harus mendesak Israel melakukan gencatan senjata dan mencegah kejadian serupa kembali terulang. Menurutnya, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban Israel, termasuk dengan membentuk komisi independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah serta tindakan pengusiran massal warga sipil di Gaza.
Kedua, memastikan akses bantuan kemanusiaan dan pelindungan warga sipil. Menilik magnitudo kerusakan yang timbul, kata Retno, bantuan yang ada saat ini masih jauh dari cukup.
Ketiga, Retno meminta PBB untuk menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Tindakan itu memperparah kondisi warga yang rumahnya telah hancur dan akses terhadap listrik, gas, bahan bakar, serta air, dibatasi.
Di samping tiga langkah itu, Retno juga menyampaikan bahwa SMU PBB perlu mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina. Dia menyebut, perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi. Maka dari itu, proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua-negara harus dimulai kembali.
“Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka," tukas Retno.
Konflik Palestina-Israel, Bagaimana Tanggapan Pemerintah Indonesia?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
