- Di hadapan delegasi Jerman, Indonesia menyampaikan angka-angka membaiknya demokrasi negara.
- Itu dilakukan di ajang HLPF 2019, Senin (15/7) lalu.
- Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2017 membaik jika dibandingkan tahun 2016. Penghitungannya dilakukan dari tiga aspek.
Dalam rangkaian acara The United Nations High-Level Political Forum (HLPF) 2019 di kantor pusat PBB New York, Senin (15/7) lalu, Indonesia melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia semakin membaik, beserta bukti-buktinya.
“Dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), demokrasi Indonesia naik dari 70,09 pada 2016 menjadi 72,11 pada 2017. Angka ini diukur dengan menggunakan tiga aspek, yaitu Lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik,” urai Bambang dalam keterangan resminya.
Bambang menambahkan, angka tersebut diukur dengan tiga aspek, yaitu lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik. Meningkatnya angka IDI ini menunjukkan dinamika demokrasi Indonesia yang semakin membaik.
BACA JUGA: Gus Dur dan Prestasi Demokrasi Indonesia dari Al Azhar
Meski demikian, Indonesia jangan langsung berpuas. Masih ada pekerjaan rumah untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan seimbang. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang mempercepat upaya menurunkan Rasio Gini menjadi 0,380 (yoy) dari Rasio Gini pada September 2018 sebesar 0,384.
“Indonesia menyadari tantangan terbesar untuk menurunkan Rasio Gini menjadi 0,390 pada 2019 adalah dengan mengatasi ketimpangan antar-kelompok, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Untuk mengatasi ketimpangan antara daerah, pedesaan, dan perkotaan, Indonesia menerapkan paradigma membangun dari pinggiran, yang berarti membangun daerah dan pedesaan secara merata,” imbuh Bambang.
Di pertemuan bilateral dengan Ketua Delegasi Jerman (Parliamentary State Secretary-The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development/BMZ) Indonesia juga menekankan upayanya untuk membina kontak, berkoordinasi, dan saling bertukar pengalaman di antara parlemen dari semua negara dalam hal menerapkan tata kelola yang baik dan mengurangi ketidaksetaraan.**
BACA JUGA: Efek Rumah Kaca : 100 Tahun Indonesia, Demokrasi Kita Harus Lebih Maju
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
