Seperti yang kita ketahui, luas hutan mangrove di dunia mencapai 16.530.000 hektare dan Indonesia memiliki 21 persen mangrove dunia atau seluas 3.490.000 hektare. Hutan ini tumbuh di sepanjang pesisir pantai, muara, bahkan rawa gambut. Bukan sekadar hutan biasa, keberadaan mangrove punya peran penting bagi lingkungan, seperti mencegah abrasi dan tsunami.
Belum lama ini, pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove nasional dapat mencapai 630 ribu hektare di sembilan provinsi prioritas hingga tahun 2024. Rehabilitasi ini akan dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pada Senin, (11/10/2021), Wakil Menteri LHK, Alue Dohong memaparkan bahwa rehabilitasi mangrove punya peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. Hutan mangrove yang berada di kawasan pesisir yang merupakan titik pangkal terluar untuk batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen wilayah Indonesia dengan batas wilayah laut negara lain di sekitarnya.
"Jangan sampai batas negara ini tergerus oleh abrasi akibat tidak adanya ekosistem mangrove," kata Alue.
Upaya Menyeimbangkan Karbon dalam Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim
Rencana rehabilitas hutan mangrove
Menurut penjelasan Alue, program penanaman mangrove ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi berguna untuk mempertahankan kestabilan bentang alam melalui salah satunya pengendalian abrasi laut dan mereduksi dampak dari bencana tsunami.
Faktanya, berkurangnya luas daratan akibat abrasi dapat menimbulkan banyak kerusakan dan degradasi lingkungan. Bahkan, yang terparah adalah menenggelamkan pulau-pulau kecil hingga bencana tsunami yang menimbulkan kerusakan besar serta merenggut korban jiwa.
“Mangrove merupakan fitur alami yang mampu secara signifikan meredam dan menurunkan abrasi laut dan juga magnitude bencana gelombang tsunami, sehingga eskalasi bencana dan potensi kerugian, serta korban dapat direduksi. Mangrove juga berperan besar dalam pengendalian perubahan iklim melalui kemampuannya dalam menyimpan dan menyerap karbon 4-5 kali lebih banyak dari hutan tropis daratan,” jelas Alue.
“Semua keunggulan ekosistem mangrove tersebut menjadi pertimbangan penting yang menyatu dengan upaya menjaga kestabilan tata kelola bentang alam dan perbaikan mutu lingkungan,” lanjutnya.
Sejak tahun 2020, pemerintah telah menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui penanaman mangrove, PEN telah menyerap ratusan ribu hari orang kerja (HOK) di ratusan ribu hektare areal pesisir yang terdegradasi.
Saat ini, data mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektare. Adapun luasan mangrove tersebut terdiri dari mangrove lebat dengan tutupan di atas 70 persen seluas 3,1 juta hektare. Kemudian, mangrove sedang dengan tutupan 30-70 persen seluas 167 ribu hektare, dan mangrove jarang 42.779 hektare.
Sementara itu, potensi habitat mangrove yang telah diubah kurang lebih seluas 700.575 hektare dan terdiri dari daerah yang telah terabrasi (3.235 hektare), mangrove lahan terbuka (46.569 hektare), mangrove yang terabrasi (7.341 hektare), tambak (593.000 hektare), dan tanah timpur (50 ribu hektare).
Hingga tahun 2024 mendatang, target pemerintah akan melakukan rehabilitasi mangrove seluas 630.000 hektare. Untuk mengejar target, KLHK bekerjasama dengan BRGM gencar mempercepat langkah rehabilitasi mangrove tersebut.
“Percepatan rehabilitasi mangrove tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya perbaikan lingkungan, tetapi juga sebagai upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat pada masa pandemi. Ke depan, rehabilitasi mangrove dengan melibatkan masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat aspek kelembagaan dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih berkelanjutan,” ujar Hartono, Kepala BRGM.
Agar semua target penugasan rehabilitasi mangrove dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, Hartono mengatakan perlunya menyusun dokumen roadmap dan rencana percepatan rehabilitasi mangrove sampai dengan tahun 2024. Susunan dokumen yang dibuat berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PMN) terbaru ini diharapkan bisa jadi acuan bagi semua pihak terkait.
Musamus, Karya Alam yang Jadi Filosofi Hidup Masyarakat Merauke
Tiga aspek keberhasilan rehabilitasi mangrove
Plt Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PDASRH KLHK) Helmi Basalamah, menjelaskan bahwa rehabilitasi hutan mangrove merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Tujuannya untuk meningkatkan daya dukung, produktivitas, serta peranan dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
Dikatakan Helmi, pemerintah secara konsisten terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi mangrove dengan tujuan meningkatkan tutupan hutan dan lahan, serta perbaikan kualitas lingkungan. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan meningkatkan nilai ekonomi, kesejahteraan bagi masyarakat, dan meningkatkan kestabilan bentang alam yang berperan penting dalam geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi nasional.
Untuk mencapai keberhasilan dalam rehabilitasi mangrove, setidaknya ada tiga aspek yang menjadi penentuan. Pertama adalah pengelolaan terhadap aspek kawasan dan lokasi lahan rehabilitasi ekosistem mangrove yang akan dikerjakan di seluruh Indonesia.
Penting untuk mempertimbangkan aspek fisik, biologi, dan sosial pada lokasi dan karakteristik yang beragam, seperti wilayah terabrasi, bekas-bekas lahan tambak, dan wilayah perbatasan negara.
Aspek kedua adalah kelembagaan. Rehabilitasi mangrove harus dibuat sedemikian rupa dan melibatkan masyarakat, terutama penduduk setempat yang kehidupannya bergantung dari keberadaan ekosistem mangrove. Misalnya dengan pengembangan bidang pariwisata atau budidaya ikan tangkap.
Ketiga ialah aspek teknologi, pendampingan, dan sebagainya yang dilakukan untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan hasil rehabilitasi mangrove.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
