Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah berpartisipasi dalam sidang Komite Perlindungan Lingkungan Laut (MEPC) ke 80. Acara tersebut digelar di Markas Besar Organisasi Maritim Internasional (IMO), London, Inggris, pada 3 – 8 Juli 2023.
Pertemuan itu dihadiri oleh negara-negara Anggota IMO, wakil dari badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pengamat Intergovernmental Organizations (IGOs) dan Non-Governmental Organizations (NGOs), serta sejumlah asosiasi terkait industri pelayaran dengan status konsultatif.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan
Antoni Arif Priadi mengungkapkan, ada banyak agenda yang dibahas dalam pertemuan itu. Salah satunya, penyusunan Revisi Strategi IMO 2023 terkait Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) beserta penentuan elemen upaya tindakan (measures).
Bukan itu saja, hal lain yang turut didiskusikan antara lain: pencegahan polusi laut dari kapal, efisiensi energi dari kapal, amandemen sejumlah ketentuan Konvensi MARPOL. Lalu, amandemen Konvensi Ballast Water Management (BWM), isu sampah plastik laut, penyusunan pedoman penggunaan biofuel sebagai bahan bakar alternatif, serta perlindungan kawasan laut sensitif (PSSA).
"Dalam pertemuan ini disepakati antara lain: penetapan Program Kerja MEPC dan Subsidiary Bodies untuk periode 2024-2025, penetapan jadwal MEPC 81 pada 22 – 26 April 2024," kata Antoni dalam keterangan tertulis, Minggu (9/7/2023).
9 Upaya Mitigasi dan Resolusi Peningkatan Emisi Karbon di Udara
Dia menyampaikan, MEPC 80 berhasil menyepakati Revisi Strategi IMO 2023 terkait Penurunan Emisi GRK yang memuat visi misi, Level Ambisi, serta kumpulan upaya tindakan (basket of measures). Semua itu disertai dengan alur waktu (timeline) pelaksanaan kajian dampak komprehensif (Comprehensive Impact Assessment) beserta tahapan pemilihan elemen basket measures jangka menengah (mid-term).
Kesepakatan yang tercapai mencakup narasi penguatan upaya efisiensi energi pada kapal, penurunan intensitas karbon dari industri pelayaran menjadi 40 persen pada 2030 dibandingkan 2008.
"Penggunaan teknologi nol atau rendah gas rumah kaca sedikitnya sebesar 5 persen diupayakan 10 persen pada 2030 dan penurunan emisi GRK mencapai net zero pada kisaran waktu atau mendekati 2050," sambung Antoni.
Sementara itu, kata dia, Indonesia menolak pemilihan measures yang bisa berdampak negatif pada perekonomian negara berkembang. Menurutnya, economic measures harus menjamin adanya transfer teknologi dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang dalam rangka transisi energi dan teknologi.
"Kami sampaikan bahwa Indonesia tekankan pentingnya pemilihan measures yang tepat untuk menghadapi urgensi perubahan iklim. Selain itu, Indonesia juga sampaikan pentingnya pengembangan penggunaan biofuel dalam transisi energi sambil mencari alternatif energi hijau lainnya," paparnya.
Indonesia Kucurkan Investasi Rp 313 Triliun untuk Kurangi Emisi Karbon
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
