Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) tengah mempersiapkan ekspor pupuk sebanyak 490 ribu ton ke Kamboja. Perniagaan itu bakal terlaksana setelah Indonesia menerima seluruh pesanan impor beras 10 ribu ton dari negara tersebut.
“Kita beli beras, pada saat yang sama kita jual pupuk untuk membantu produksi pangan dunia,” ucap Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi di Gudang Bulog Randu Garut, Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (2/11/2023).
Arief mengatakan, potensi ekspor sebanyak itu ditentukan setelah pihaknya terlebih dahulu mengamankan stok pupuk nasional beserta buffer-nya. Menurutnya, jika Indonesia mengekspor pupuk ke Kamboja, itu artinya negeri ini turut berkontribusi terhadap kemajuan pangan dunia. Terlebih lagi, kata dia, Indonesia termasuk negara penghasil pupuk yang baik di dunia dengan 5 pabrik yang tersebar di Aceh hingga Kalimantan.
“Ini menjadi kebahagiaan kita karena ini yang namanya kerja sama bilateral, take and give-nya ada di sini, saling membantunya ada di sini, untuk kemajuan pangan dunia. Timur,” ujarnya.
Pupuk Indonesia Bangun Pabrik Low Energy Senilai Rp10,52 Triliun
Menurut data yang Arief kutip dari General Department of Customs and Excise (GDCE) Kamboja, nilai perdagangan bilateral antara negaranya dengan Indonesia pada Januari—September 2023 mencapai 808,07 juta dolar AS. Angka ini meningkat 18,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022, yakni 681,25 juta dolar AS. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia berkisar 95 persen dari total perdagangan.
Dia juga menyampaikan bahwa Kamboja akhirnya mengekspor beras ke Indonesia, setelah kedua negara mengantongi MoU selama 11 tahun. Berdasarkan pantauannya, beras impor yang sudah masuk pada kiriman pertama berjumlah 3.500 ton. Seluruhnya diangkut menggunakan 140 kontainer yang masing-masingnya berisikan beras 25 ton. Badan Karantina Indonesia pun telah mengambil sampel beras untuk memastikan aspek keamanan dan mutu pangannya.
Suplai beras, kata Arief, didatangkan untuk penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Impor ini terealisasi usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet pada 4 September lalu.
“Perlu digarisbawahi, stok beras ini hanya untuk CPP. Tentunya nomor satu ketersediaan pangan Indonesia harus mengutamakan produksi dalam negeri. Namun, saat Badan Pangan Nasional melihat dan mengalkulasi neraca pangan tahun ini, memang kita memerlukan pengadaan dari luar negeri, itu harus kita lakukan,” tukasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
