Indonesia mengumumkan sebuah inisiatif investasi untuk memobilisasi dana sebesar US$20 miliar yang dijanjikan oleh kelompok pemberi pinjaman global yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang pada tanggal 21 November lalu. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat proses dekarbonisasi di sektor energi, dan Pemerintah Indonesia mendorong agar dana tersebut segera dicairkan.
Di bawah Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP), Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari sektor kelistrikan hingga 250 juta metrik ton pada tahun 2030, dibandingkan dengan proyeksi emisi business-as-usual yang mencapai lebih dari 350 juta metrik ton. Ini adalah inisiatif terbesar di kawasan ini sejauh ini.
Pengumuman resmi dari rencana investasi tersebut, yang dikenal sebagai Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP), mengikuti periode konsultasi publik yang dimulai setelah drafnya dirilis pada awal November.
Indonesia, salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, berencana untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam pembangkitan listriknya dari sekitar 12 persen di tahun 2022 menjadi 44 persen di tahun 2030.
Pada peluncuran inisiatif ini, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan bahwa Indonesia perlu bergerak cepat karena tahun 2030 kurang dari 7 tahun lagi. Oleh karena itu, kemitraan ini perlu diperluas dan dipercepat untuk mengerjakan proyek-proyek prioritas, termasuk implementasi segera dari komitmen pembiayaan.
Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) memperkirakan bahwa investasi sekitar US$97,3 miliar diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini termasuk US$66,9 miliar untuk meluncurkan 400 proyek yang diharapkan akan dimulai pada tahun 2030.
Michael Kleine, Kuasa Usaha Amerika Serikat di Jakarta (U.S. Charge d'Affaires in Jakarta), menyatakan harapannya bahwa pendanaan JETP dapat menjadi katalisator investasi dalam transisi energi dan menarik lebih banyak pendanaan.
Meski begitu, beberapa aktivis lingkungan hidup menyatakan keprihatinan mereka akan tingginya proporsi pinjaman komersial dalam pendanaan tersebut. Setengah dari dana yang dijanjikan akan berasal dari sektor swasta, yang dapat berupa pinjaman komersial dengan suku bunga pasar, investasi ekuitas, atau instrumen utang lainnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
