Masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 sudah resmi selesai pada tanggal 10 Februari lalu. Dengan begitu, Indonesia mulai memasuki masa tenang. Aktivitas kampanye tidak boleh dilakukan selama masa ini. Karena itu, alat peraga kampanye (APK) yang memenuhi jalanan Indonesia sejak bulan November 2023 pun mulai diturunkan.
Perlu diingat bahwa terdapat 17 partai politik nasional dan 6 partai lokal yang menjadi peserta dalam pemilu tahun ini. Belum lagi adanya kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon presiden. APK yang mereka gunakan kini telah menjadi sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan pada detikX bahwa diperkirakan bahwa pemilu kali ini bisa menghasilkan 392 ribu ton sampah.
Lalu, ke mana perginya semua sampah spanduk itu?
Baca juga: Masa Tenang Dimulai, Ini Larangan bagi Tim Kampanye, Media, dan Lembaga Survei
Sampah APK Bukan Limbah Biasa
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Spesifik sudah mengategorikan APK, seperti baliho, spanduk, dan poster sebagai limbah spesifik. Artinya, sampah APK hanya muncul di waktu tertentu dengan volume yang sangat besar sehingga memerlukan pengelolaan khusus.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lewat Surat Edaran Menteri LHK Nomor 3 Tahun 2024 telah menghimbau kepala daerah untuk memisahkan sampah APK dengan sampah biasa. Limbah ini diharapkan dapat diolah sehingga tidak menumpuk di TPA.
Upaya Pemerintah Daerah Mengelola Limbah APK
Sejumlah daerah telah melakukan upaya untuk mengelola spanduk limbah APK yang tersebar di jalanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Yogyakarta melakukan pemilahan pada sampah APK. Bahan-bahan yang dapat digunakan ulang, seperti bambu, kayu, dan besi dipisahkan dari bahan yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan yang tidak bisa digunakan ulang kemudian dikelola di TPS Reduce-Reuse-Recycle (3R) dan dikirim ke fasilitas RDF. Dengan begitu, sampah APK dapat menjadi bahan bakar. Hal yang sama dilakukan oleh Dinas LHK DKI Jakarta.
Kota Bogor mendaur ulang limbah kampanye menjadi barang bernilai ekonomis, seperti papan dan paving block. Proses pengolahan itu dilakukan di TPS3R Mekarwangi. Sebelumnya, paku, besi, dan kawat yang ada di baliho APK telah dilepas agar memudahkan petugas TPS3R. Selain itu, ada juga Dinas LHK yang bekerja sama dengan pihak lain. Contohnya adalah Dinas LHK Kota Depok yang bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Rumah Harum.
Baca juga: Atribut Kampanye Pemilu Menuai Keluhan, Apa Akar Masalah dan Solusinya?
Peran Serta Masyarakat Daur Ulang APK
Banyaknya sampah baliho APK turut membangkitkan kreativitas masyarakat. Di Jakarta, kelompok rekayasa barang Gudskul Rekayasa dan Dicoba-coba (GudRnD) bekerja sama dengan merek lokal ramah lingkungan Stuffo untuk menciptakan program daur ulang limbah APK. Spanduk dan baliho itu adalah hasil kiriman dari petugas dan warga. Tidak hanya itu, tim GudRnD dan Stuffo juga turun langsung untuk melepas APK di wilayah Jakarta Selatan.
Limbah itu mereka olah menjadi banyak produk, mulai dari kursi, lantai portabel, meja, bata, dan papan multiflex. Papan multiflex adalah pengganti papan kayu yang dibuat dari beberapa lapis banner. Jadi, papan mulltiflex dapat menjadi bahan dasar furnitur yang sebelumnya terbuat dari kayu, seperti lemari dan meja. Harga jual tiap produk pun bervariasi, mulai dari 38 ribu hingga 1 juta.
Upaya masyarakat untuk turut mengolah sampah APK ternyata sudah dilakukan pada pemilu 2019 lalu. Sebuah organisasi pengolahan limbah asal Bandung bernama Parongpong pernah melakukan The Trash Bag Project.
Proyek ini bekerja sama dengan masyarakat umum dan Badan Pengawas Pemilu Cimahi untuk mengumpulkan spanduk kampanye. Spanduk itu kemudian diolah menjadi tas sampah dengan berbagai ukuran. Tas sampah itu kemudian digunakan pada acara Happiness Festival yang diadakan di Jakarta
Tidak hanya itu, seorang pengrajin asal Yogyakarta bernama Erlin Herliani juga terdorong untuk berkreasi dengan sampah kampanye pemilu 2019. Erlin Herliani mengelola banner kampanye menjadi tas belanja. Awalnya Erlin hanya menggunakan APK yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian, sejumlah orang mulai menghubunginya untuk mengirim baliho kampanye yang mereka kumpulkan. Modal usaha ini pun cenderung kecil karena Erlin hanya mengeluarkan ongkos menjahit.
Baca juga: 6 Cara Daur Ulang Sampah Plastik, Tidak Sesulit yang Dibayangkan!
Menjadi Bahan Evaluasi
Walau pun telah terdapat surat edaran dari KLHK, penumpukan sampah APK belum dapat sepenuhnya dihindari. Keterbatasan fasilitas dan sumber daya membatasi upaya pengelolaannya. Bahkan, masih banyak APK yang terpasang di jalanan. Penertiban APK masih terhalang oleh kurangnya personel, alat, dan kendaraan. Baliho dan spanduk kampanye itu menjadi sampah visual dan limbah yang sulit terurai. Masyarakat pun merasa terganggu dan tidak nyaman.
Permasalahan ini muncul tiap memasuki masa pemilihan umum. Pengelolaan sampah APK seharusnya menjadi evaluasi untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya. Pemilu menjadi ajang demokrasi yang dapat menentukan jalannya pemerintahan Indonesia selama lima tahun ke depan. Jangan sampai masa depan tersebut dikotori oleh sampah atribut-atribut kampanye.
Sumber:
- https://tekno.tempo.co/read/1833335/skema-bank-sampah-untuk-pembersihan-limbah-alat-peraga-kampanye-pemilu-2024
- https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240212/Habis-Kampanye-Terbitlah-Ribuan-Ton-Sampah/
- https://www.kompas.id/baca/metro/2024/02/12/mengolah-sampah-atribut-kampanye-menjadi-cuan
- https://www.voaindonesia.com/a/pemuda-bandung-olah-spanduk-bekas-kampanye-jadi-tas/4895522.html
- https://www.kompas.id/baca/metro/2024/02/12/mengolah-sampah-atribut-kampanye-menjadi-cuan
- https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48013924
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
