Belakangan ini, masyarakat di sejumlah daerah mengalami kelangkaan beras. Dampaknya, beras menjadi sulit didapat, dan kalaupun tersedia, harganya meroket.
Pemerintah pun langsung mengambil langkah, termasuk dengan impor beras. Berdasarkan keterangan dari Bulog yang dipublikasikan oleh DPR RI, realisasi impor beras tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan dan stabilitas harga mencapai 507.000 ton.
Impor beras pun dipastikan bakal terus berlanjut. Sebab, Bulog telah mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras sebanyak 2,5 juta ton pada tahun ini. Rinciannya, 500.000 ton merupakan penugasan lanjutan dari tahun 2023, lalu 2 juta tom sisanya merupakan penugasan impor khusus tahun 2024.
Sejak Kapan Orang Indonesia Ketergantungan Beras?
Kerap Dikritik, namun Dibutuhkan
Impor beras memang kerap dikritik. Namun di sisi lain, kebijakan itu dibutuhkan agar ketersediaan dan harganya di pasaran tetap stabil. Apalagi, tahun ini masalah kelangkaan beras jadi lebih rumit karena fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan dan gagal panen.
Seperti yang sudah-sudah, impor beras kerap menuai kritik pedas. Yang paling sering, kebijakan tetsebut kerap diasosiasikan dengan sikap pemerintah yang tidak pro dengan petani lokal.
Di DPR, hal itu pun telah jadi sorotan di mana diakui bahwa impor beras memang diperlukan. Hanya saja, pemerintah juga diingatkan agar jangan sampai petani lokal dirugikan karenanya.
"Saya menyarankan agar kelangkaan ini bisa teratasi satu-satunya jalan harus impor, kita tidak mungkin membiarkan masyarakat mengalami kekurangan ketersedian pangan yang menjadi bahan pokok utama. Bisa saja diatur impor beras pada saat tidak musim panen jadi tidak merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji seperti dilansir laman resmi DPR.
Di sisi lain, argumen mengenai perlunya impor beras juga disampaikan oleh peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi. Kombinasi strategi impor dan kebijakan yang berdasarkan pasar dianggap dapat berkontribusi pada stabilnya harga beras.
“Permasalahan beras ini telah menunjukkan betapa impor sebenarnya adalah cara wajar yang dapat membantu menstabilkan pasokan dan harga, disamping usaha peningkatan produktivitas sektor pertanian, modernisasi, riset dan pengembangan, kemampuan sumber daya manusianya serta reformasi regulasi,” ujar Azizah dalam keterangan yang diterima GNFI.
Lebih lanjut lagi, kajian CIPS menemukan bahwa kebijakan terkait impor beras yang ada masih restriktif. Dengan kata lain, kebijakan saat ini telah membatasi daya saing dan berpotensi menciptakan monopoli yang berdampak pada pasokan maupun harga.
Selain itu, ada pula hal yang perlu dievaluasi, misalnya penerapan kuota impor dan proses perizinan yang berbelit-belit. Ini membuat respons atas situasi sulitnya pasokan dan melambungnya harga menjadi lambat.
Selain Beras Putih, Inilah 5 Jenis Beras yang lebih Sehat Dikonsumsi
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
