Menlu Retno Suarakan Isu Palestina di Sidang Dewan HAM PBB ke-55

Menlu Retno Suarakan Isu Palestina di Sidang Dewan HAM PBB ke-55
info gambar utama

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyuarakan isu keadilan bagi rakyat Palestina dalam Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke-55 di Jenewa, Swiss, Senin (26/2/2024). Dia menilai, penegakan HAM di dunia saat ini memiliki standar ganda. Hal itu terlihat dari kasus konflik di Gaza.

“Dewan HAM PBB harus menjalankan kewajibannya untuk menangani pelanggaran HAM berat, termasuk di Gaza. Kita semua sebagai komunitas global harus teguh dalam perjuangan ini. Solusi untuk Palestina harus berlandaskan HAM,” ucap Retno dalam keterangan tertulis, Kamis (29/2/2024).

Pada kesempatan itu, Retno mengusulkan tiga pendekatan yang perlu dilakukan oleh Dewan HAM PBB. Pertama, memperkuat ekosistem HAM. Di bawah keketuaan Indonesia, ASEAN menyepakati upaya meningkatkan kerja sama HAM melalui deklarasi Dialog HAM ASEAN. Selain itu, Indonesia juga mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan di Afganistan.

”Indonesia menekankan pentingnya pendanaan memadai bagi berbagai mekanisme penting PBB, termasuk Kantor KTHAM, Komisi Penyelidikan terkait Wilayah Pendudukan Palestina (CoI OPT), maupun dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas,” jelas Retno.

Solidaritas Kemanusiaan, Mengurai Krisis Palestina, Rohingya, dan Papua

Kedua, dirinya menyarankan Dewan HAM PBB untuk mengintensifkan upaya mengatasi krisis kemanusiaan. Menurutnya, kerja sama dan solidaritas global diperlukan dalam penanganan pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik. Komunitas global perlu memastikan pemenuhan kewajiban pada Konvensi Pengungsi, lalu mekanisme kemanusiaan perlu diperkuat dan dijauhkan dari politisasi.

”Pendanaan terhadap UNRWA tidak boleh dihentikan, mengingat dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir,” tegasnya.

Ketiga, perlindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara. Retno turut mengingatkan seluruh anggota Dewan HAM yang hadir bahwa hak atas pembangunan setiap negara harus dihormati untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan mencapai SDGs (Sustainable Development Goals).

Dia kemudian menutup pidatonya dengan seruan mendorong negara-negara untuk kembali berkomitmen menegakkan HAM tanpa bersikap selektif.​

“Kolaborasi harus ditujukan untuk menjamin hak-hak masyarakat rentan, terutama perempuan dan anak perempuan, serta penyandang disabilitas dan migran,” pungkas Retno.

Keffiyeh dan Bros Kupu-Kupu, Fashion Statement Menlu Retno Marsudi Saat Bela Palestina

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Afdal Hasan lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Afdal Hasan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini