Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang berbasis di rumah sakit pada hari Senin (6/5). Acara peluncuran ini berlangsung di RSAB Harapan Kita, Jakarta.
Program ini nantinya akan memiliki pengaruh yang besar mengingat proporsi dokter terhadap jumlah penduduk Indonesia sangat rendah, yaitu hanya 0,47 per 1.000 penduduk. Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-147 di dunia.
Sekarang, jumlah dokter umum di Indonesia hanya mencapai 156.310 orang. Dengan target 1 dokter umum per 1.000 penduduk, Indonesia masih kekurangan sebanyak 124.294 dokter umum. Setiap tahun, rata-rata terdapat sekitar 12.000 lulusan dari 117 fakultas kedokteran (FK) di Indonesia.
Di sisi lain, jumlah dokter spesialis di Indonesia telah mencapai 49.670 orang. Menurut Bappenas, rasio ideal dokter spesialis adalah 0,28 per 1.000 penduduk. Oleh karena itu, masih terdapat kekurangan sebanyak 29.179 dokter spesialis di Indonesia. Rata-rata, terdapat sekitar 2.700 lulusan setiap tahun dari 24 fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis saat ini.
Tak hanya itu, distribusi dokter spesialis juga tidak merata. Sekitar 59% dari jumlah tersebut terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Oleh sebab itu, saat ini harus ada terobosan, kita harus membuat terobosan, kita harus berani memulai. Dengan 24 fakultas kedokteran yang dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan 420 rumah sakit dari 3.000 RS di Indonesia berpotensi menjadi Rumah Sakit Pendidikan, ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar Internasional,” tutur Jokowi dikutip dari keterangan resmi.
Jejak Emas dr Lo Siauw Ging, Dokter Dermawan yang Gratiskan Pengobatan
Solusi kebutuhan dokter spesialis di 3T
Menurut Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengidentifikasi masalah utama yang belum terselesaikan dalam 79 tahun terakhir, yaitu distribusi dokter yang tidak merata.
Sebagai solusi, Kemenkes telah merumuskan kebijakan rencana untuk 15 tahun mendatang, salah satunya adalah melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis yang Berbasis Rumah Sakit Pendidikan.
Dengan hanya 2.700 lulusan per tahun untuk saat ini, akan memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Namun, dengan pendekatan berbasis rumah sakit, proses pemenuhan dokter spesialis bisa dipercepat dari 10 tahun menjadi sekitar 5 tahun.
“Kita perlu mendistribusikan sekitar 29.000 dokter spesialis sampai ke level kabupaten/kota dan ini akan secara dinamis kita lakukan,” ujar Menkes Budi.
Dari segi kualitas, dokter spesialis yang lulus dari program berbasis rumah sakit ini memiliki standar yang setara dengan dokter spesialis yang lulus dari program pendidikan di seluruh dunia.
Hal ini dikarenakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melibatkan seluruh kolegium di Indonesia serta kolegium dari luar negeri, bersama dengan Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai badan akreditasi yang menetapkan standar pendidikan di rumah sakit pendidikan terkemuka seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital.
“ACGME untuk bantu memastikan semua standar lulusan rumah sakit pendidikan di Indonesia sama dengan standar dari John Hopkins dan Mayo Clinic,” kata Menkes Budi.
Indonesia Akan Gunakan Robot Operasi Bedah Jarak Jauh, Bisa Jangkau Daerah Terpencil
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
