Perlukah Adanya “Jurassic Park” di Taman Nasional Komodo?

Proyek pembangunan dan penataan sarana dan prasarana “Jurassic Park” yang berada di Taman Nasional Komodo, Kab Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, belakangan ini menjadi perbincangan publik dan sosial media. Dan seperti yang dikemukakan berbagai kalangan, mereka mengklaim bahwa keberadaan proyek pembangunan "Jurassic Park" menonjolkan pro kontra di lingkungan sosial masyarakat Indonesia.

Pemerintah mempertimbangkan berbagai dampak kebutuhan pembangunan infrastruktur yang bersifat lokal berdasarkan potensi kawasan dan isu strategis dari berbagai sektor, salah satunya dengan cara memberhentikan proyek pembangunan tersebut sampai dikeluarkan AMDAL baru.

Pada dasarnya, pembangunan wilayah adalah upaya untuk mengembangkan suatu daerah yang merupakan kesatuan geografis dengan segala aspek yang ada agar dapat memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Sehingga pada periode 2020-2024, pembangunan diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan.

Untuk mencapai target pertumbuhan PDB dalam RPJMN 2020—2024, kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp6,445 triliun, sedangkan pemerintah hanya mampu membiayai Rp2,385 triliun (hanya 37 persen dari total kebutuhan). Oleh karena itu, diperlukan upaya inovatif untuk.mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pembiayaan kreatif lainnya. (Bappenas, 2019)

Karena setiap negara memastikan adanya pembangunan di segala bidang, salah satunya pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mencanangkan akan membangun premium mass tourism untuk semua kalangan di Pulau Rinca, Flores, Nusa Tenggara Timur, yaitu "Jurassic Park".

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan, Tanggung Jawab Kenegaraan

Ini merupakan sebuah taman buatan yang bertujuan untuk melestarikan komodo sebagai hewan langka yang dilindungi dan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satu caranya adalah melalui industri pariwisata dengan mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Namun, proyek pembangunan ini menimbulkan keresahan di lingkungan sosial masyarakat Indonesia, karena dari sudut pandang mereka pembangunan ini dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan kelangsungan ekonomi kecil di sekitar penduduk setempat.

Hal tersebut diperkuat adanya postingan yang sempat viral di sosial media dimana terdapat sebuah truk yang terkesan.dihadang seekor komodo di lokasi pembangunan.

Implementasi komitmen dan kesadaran kelestarian lingkungan tertanam ke dalam kebijakan berkelanjutan yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang dengan mendorong pembangunan melalui tiga pilar: pembangunan sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mengintegrasikan faktor lingkungan, ekonomi dan sosial ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, model pembangunan yang semula hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi telah diubah menjadi model pembangunan yang tidak dapat mengabaikan aspek ekologi dan sosial. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menggunakan sumber daya alam sendiri secara bijaksana.

Tur Kota Berlanjutan di Surabaya: Tren Baru Wisata yang Lebih Peduli Lingkungan

Jurassic Park akan Dibangun di Indonesia?

Gagasan membangun "Jurassic Park" sebenarnya sudah lama di rencanakan, bahkan sebelum Joko Widodo menjabat. Pengembangan tersebut didukung terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.48/Menhut-II/2010 tentang izin pengusahaan wisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Setelah peraturan itu dirilis, para investor memiliki "payung hukum" untuk mengelola dan mengembangkan cagar alam taman nasional, termasuk Taman Nasional Komodo. Saat itu, terdapat dua investor yang memiliki izin penyediaan lahan dan fasilitas wisata alam dengan masa kontrak 52 tahun, yaitu PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) dan PT Segara Komodo Lestari (SKL). (CNN Indonesia, 2020)

Setelah perizinan tersebut keluar, masyarakat menolak memberikan penyediaan sarana wisata alam di Taman Nasional Komodo. Seorang warga mengatakan PT Komodo Wildlife tidak pernah melakukan konsultasi publik sebelum pembangunannya, dan sosialisasi dilakukan setelah ramai isu privatisasi pengembangan wisata alam di Taman Nasional Komodo digulirkan.

Akibat dari privatisasi, konflik muncul karena dapat mengurangi area yang dikelola oleh masyarakat. Berbagai kelompok, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT, berpendapat bahwa proyek tersebut akan menghancurkan habitat lokal dan mengganggu ekosistem komodo, menyingkirkan penduduk lokal dan hanya digunakan untuk tujuan investasi. Sehingga komodo memiliki lebih sedikit ruang untuk hidup karena infrastruktur permanen yang masif.

Sementara itu, pemerintah mengklaim proyek-proyek di Taman Nasional Komodo tetap mengutamakan aspek ekologi berkelanjutan bagi spesies komodo dengan menggunakan dana dari anggaran pemerintah pusat untuk memberikan jaminan sosial bagi penduduk sekitar Rp 69,96 M yang digunakan menata kawasan Pulau Rinca meliputi pusat informasi, sentra souvenir, cafe, dan toilet.

Sekolah Adiwiyata, Pendidikan Lingkungan Hidup yang akan Dikenalkan di World Water Forum

Kemudian pernyataan resmi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pembangunan Jurassic Park di Taman Komodo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dengan mengembangkan potensi yang ada secara berkelanjutan.

Dalam pembangunan Jurassic Park Taman Nasional Komodo telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang salah satunya adalah asas perlindungan lingkungan yang berdampak pada habitat dan ekosistem komodo.

Proyek ini tidak memiliki studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang menyebabkan masalah teknis yang serius seperti mengancam habitat dan ekosistem bahkan hilangnya sumber air. Proyek ini juga mengancam ekonomi masyarakat setempat. Sebab, pembangunan tersebut bisa merugikan wisata berbasis alam yang sudah menjadi ikon Labuan Bajo, karena konsep wisata alam juga menjadi produk utama wisata warga sekitar.

Rekomendasi

1. Pemerintah mengevaluasi kebijakan yang diterapkan karena dinilai merugikan kelestarian alam dan tidak adil. Pemerintah harus melihat dampak dari perkembangan dari pembangunan proyek tersebut.
2. Mendukung permintaan UNESCO agar pemerintah menghentikan pembangunan infrastruktur wisata di Taman Nasional Komodo saat ini sampai dihasilkan dokumen lingkungan dalam bentuk AMDAL baru yang telah ditinjau oleh IUCN. Dokumen AMDAL harus menyeluruh (komprehensif), melibatkan semua pihak terutama masyarakat setempat, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dokumen tersebut tidak sekedar tuntutan atau pembenaran pembangunan yang berbahaya. Pengembangan Taman Nasional Komodo harus dilindungi karena harus mengutamakan konservasi daripada investasi. Perlindungan ini tidak hanya berfokus pada komodo dan ekosistemnya, tetapi juga pada komunitas lokal yang telah menjadi agen pendukung sejati konservasi.

Sumber

• (2020, 26 Oct). Mengenal Proyek 'Jurassic Park' di NTT. Retrieved 10 December 2022, from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201026142334-92-562801/mengenal-proyek-jurassic-park-di-ntt
• Rusdiana, D., & Nugraha, S. (2021). Identifikasi Pelanggaran AMDAL Mega Proyek Wisata Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. Jurnal Identitas, 1(1), 42-52.
• Sani, A. S., & Budi, I. (2022, August). Sentiment Analysis on Jurassic Park Development in the Komodo Conservation Area. In International Conference on Information Science and Technology Innovation (ICoSTEC) (Vol. 1, No. 1, pp. 105-108).
• Syahadat, R. M., & Putra, R. I. S. (2021). Dampak positif dan negatif pembangunan di Komodo dan sekitarnya: sebuah tinjauan literatur. Jounal of Enviromental Science Sustainable, 2(2), 47-56.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News