Momen pemilihan umum 2024 banyak memunculkan kata “politik identitas.” Politik identitas akhirnya menjadi salah satu kunci utama yang menjadi pembahasan dalam situasi pemilu ini. Dimaknai melalui arti dari politik identitas yang berarti sebagai upaya kelompok dalam proses politik yang mengedepankan identitas yang sama yaitu gender, agama, bahkan etnis.
Melalui arti ini, politik identitas tidak mengacu pada integritas keadilan, kebebasan, dan juga kemanusiaan. Menjadi suatu masalah apabila politik identitas terus dilakukan tanpa adanya kebijakan yang adil. Tanpa kebijakan yang adil maka dalam masyarakat akan tercipta perpecahan antarkelompok yang kemudian mengarah pada tindak kekerasan dan kekuasaan yang dominasi.
Dalam identitas gender mempengaruhi persepsi dan pengalaman individu terkait peran, hak, dan kesetaraan dalam konteks sosial dan politik serta dapat mempengaruhi sikap dan preferensi politik individu, serta memotivasi partisipasi politik untuk memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender.
Politik identitas melibatkan hubungan kompleks antara identitas kelompok, kesadaran diri kolektif, dan interaksi politik. Identitas kelompok membentuk perspektif dan kepentingan politik individu maupun kelompok, serta memengaruhi dinamika politik dalam masyarakat. Selain individu dan politik, budaya memainkan peran besar dalam pembentukan politik identitas ini khususnya pada gender yang berakhir pada pengaruh cara pandang dan nilai-nilai.
Perjuangan RA Kartini dalam Membangun Kesetaraan Gender di Indonesia
Budaya memiliki pengaruh kuat dalam membentuk konstruksi sosial tentang peran dan norma gender. Nilai-nilai, keyakinan, dan praktik budaya tertentu dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian masyarakat terhadap peran dan identitas gender. Peran gender tradisional mungkin menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan penjaga keluarga, sementara perempuan dianggap sebagai pengasuh dan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga.
Kedudukan perempuan menjadi isu yang terus berkembang dalam beberapa dekade. Stereotip gender menghalangi perempuan dalam dunia politik yang sebenarnya didasari oleh pengaruh budaya. Perempuan sering dikaitkan dengan potensi yang kecil akan kepemimpinan. Diatur dalam perundang - undangan bahwa Indonesia menjamin warga negaranya memiliki kedudukan yang sama antara laki - laki dan perempuan di hadapan hukum dan pemerintahan.
Pemilihan kepala daerah secara langsung pastinya diwujudkan sebagai penerapan nilai demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam memilih calon pemimpin perempuan sering dihalangi oleh budaya konservatif yang mementingkan ajaran agama dan asas patriarki yang berujung pada perilaku diskriminatif berbasiskan gender.
Sutinah Suhardi, bupati perempuan pertama di Mamuju menggunakan makna politik identitas gender sebagai alat untuk memperkuat kontribusi perempuan dalam dunia politik. Mencalonkan diri dalam daerah yang masih erat dengan budaya patriarki membuat doktrin terhadap masyarakat bahwa hanya laki-laki yang dapat mengisi dunia politik.
Namun, stereotip ini dipatahkan oleh Sutinah Suhardi melalui program kerja yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan mengubah stigma mengenai pemimpin yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Komunikasi tentunya menjadi alat paling penting dalam masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara.
Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Memerangi Pelecehan terhadap Perempuan
Pada dasarnya politik identitas memiliki dampak yang baik apabila dilakukan dalam sistem politik yang baik dan inklusif. Sehingga jika politik identitas dijalankan dengan baik maka akan menghasilkan dampak yang baik dan sebaliknya. Melalui kasus yang sudah dijelaskan, politik identitas juga dapat mempengaruhi cara orang berpartisipasi dalam politik dan memperjuangkan hak dalam masyarakat yang belum tercapai.
Kebijakan seperti undang-undang tentang hak-hak reproduksi, kebijakan cuti keluarga, atau kebijakan anti-diskriminasi dapat tercermin dalam pemahaman budaya dan norma gender yang diadopsi oleh negara. Budaya yang merangkul kesetaraan gender cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak individu terkait gender, sementara budaya yang lebih patriarki mungkin menghasilkan kebijakan yang memperkuat peran gender tradisional.
Melihat melalui berbagai cara pandang, politik identitas tidak sepenuhnya salah apabila dijalankan dengan bertanggung jawab dan tetap memperjuangkan lingkungan yang adil dan inklusif. Sehingga pada implementasinya harus diwaspadai agar tidak disalahgunakan. Kebijakan politik yang dibuat dalam masyarakat juga dipastikan harus memberikan keadilan dalam segala aspek tanpa mementingkan atau hanya memberikan keuntungan pada pihak tertentu.
Adanya kebijakan yang dilakukan dengan tidak adil akan mempengaruhi cara orang untuk berpartisipasi pada politik dan akan menciptakan negara yang penuh dengan ketidakjujuran. Pada dasarnya, individu-individu harus pintar dalam melihat situasi sekitar serta berani untuk memperjuangkan kemampuan berpikir secara kritis yang didukung dengan kebebasan berpendapat sehingga menciptakan lingkungan yang setara dan tidak ada pengucilan terhadap pihak tertentu dalam masyarakat.
Kebebasan yang telah tercipta juga tidak boleh dijadikan acuan bagi individu untuk bertindak semena - mena tanpa memperhatikan kebijakan hukum yang ada. Masyarakat harus bisa saling merangkul dan bersama - sama menciptakan negara yang satu dan adil. Sehingga reformasi dalam sistem politik dan sosial menjadi sesuatu hal yang biasa dilakukan demi terciptanya negara yang anti diskriminasi.
Selain reformasi, dapat dilakukan berbagai cara lain seperti debat, diskusi, bahkan kampanye politik yang sehat dan dapat memperjuangkan gagasan seluruh masyarakat tanpa mementingkan kelompok tertentu dan tidak ada kelompok yang merasa terdiskriminasi.
Secara kesimpulan, politik identitas tidak sepenuhnya buruk untuk dilakukan asal memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Dalam politik identitas gender yang dilakukan atas contoh Sutinah Suhardi, beliau berhasil membuktikan bahwa politik identitas yang dilakukan dengan baik akan menciptakan keberhasilan dan hasil yang baik juga. Beliau juga mematahkan stereotip budaya tradisional yang patriarki bahwa hanya laki - laki saja yang pantas untuk memimpin sehingga menghalangi perempuan untuk maju dalam dunia politik.
Di Balik Stereotip Salad, Gender, hingga Pecel: Cerita Makanan Sehat yang Mengejutkan
Secara tidak langsung, budaya patriarki yang ada telah menjadi doktrin yang harus dipatahkan dalam masyarakat. Melalui kebijakan politik yang ada, harus dibuat juga dengan mengutamakan kesetaraan dan tanpa mementingkan kelompok masyarakat tertentu. Dengan terciptanya lingkungan yang adil, budaya yang beragam, serta kebijakan politik yang inklusif maka dapat dipastikan negara kita bisa menjadi negara yang berdaulat.
Sebagai penutup, tugas kita sebagai mahasiswa dan masyarakat harus dapat mengawal segala reformasi yang dilakukan dan terus memperjuangkan hak - hak keadilan dengan tetap patuh pada pedoman hukum yang ada.
- lorenokta, 2024
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
