Aktivitas Tambang Meningkat, Masyarakat Mudharat

Aktivitas Tambang Meningkat, Masyarakat Mudharat
info gambar utama

Aceh, salah satu provinsi di ujung barat Indonesia dikenal dengan keindahan alamnya dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya tambang yang signifikan.

Salah satu sumber daya tambang yang menonjol di Aceh adalah semen. Kekayaan sumber daya ini ditunjang oleh formasi geologi yang kaya akan batu gamping, yang merupakan bahan baku utama untuk memproduksi semen.

Kandungan batu gamping yang melimpah itu tersebar di beberapa daerah Aceh, membuat area ini potensial sebagai daerah penghasil semen.

Potensi ekonomi tambang semen sangat besar, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja dan mendukung pengembangan infrastruktur. Produk semen dari Aceh juga memiliki potensi ekspor dan meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah juga mendukung pengembangan ini dengan memberikan insentif dan kemudahan bagi investor, baik domestik maupun asing.

Pentingnya Pelestarian Budaya di Aceh, Lawan Penghapusan Identitas

Namun, perlu digarisbawahi aktivitas tambang semen juga menimbulkan tantangan dan hambatan, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial.

Eksploitasi yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan. Ekosistem yang menunjang keberlangsungan dapat menyebabkan sumber air rusak akibat kegiatan pengambilan bahan baku semen secara berlebihan di pengunungan, sehingga menyebabkan terjadinya krisis air.

Selama beberapa tahun terakhir masyarakat Aceh mulai merasakan dampak negatif dari akivitas tambang tersebut, yaitu terjadinya krisis air yang disebabkan dengan adanya penurunan kualitas air tanah akibat masuknya partikel dan bahan kimia dari proses pertambangan.

Kontaminasi ini dapat disebabkan oleh limbah tambang yang tidak dikelola dengan baik, hingga meresap ke dalam tanah dan merusak sumber air yang digunakan oleh penduduk setempat.

Aktivitas penambangan juga telah mengubah aliran sungai-sungai di sekitar tambang. Pengalihan ini menyebabkan beberapa desa kehingalangan sumber air yang selama ini mereka pakai. Sungai yang sebelumnya mengalir ke daerah perdesaan kini dialihkan untuk kepentingan operasional tambang hingga mengakibatkan kekeringan air bagi para penduduk.

Air merupakan kebutuhan dasar dan sangat vital bagi seluruh makhluk hidup. Namun, ketersediaan air di muka bumi semakin menipis diakibatkan oleh fenomena pemanasan global dan bermacam aktivitas industri yang rakus air telah menyebabkan kondisi kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia dan makhluk hidup.

Krisis air membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan air untuk memasak, mencuci, dan mandi. Akibat terjadinya krisis air tersebut masyarakat harus mengangkut air dari desa tetangga dan bahkan terkadang sampai harus membeli air.

Dibangun Sejak 1994, Kapan PLTA Pertama di Aceh Beroperasi?

Kondisi tersebut tentu akan membuat beban yang berat bagi para masyarakat, terlebih bagi kelompok perempuan dan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan.

Krisis air ini juga membuat perempuan mengalami beban lapis, karena harus berfikir dan bekerja lebih berat. Bahkan, juga harus menyiasati pengelolaan keuangan rumah tangga untuk membeli air, demi memastikan ketersediaan kebutuhan keluarga dan rumah tangga terpenuhi.

Lebih jauh lagi, krisis air juga menybabkan hancurnya dan kehilangannnya sumber pendapatan masyarakat setempat yang mata pencahariannya bertani, banyak petani yang gagal panen karena kekurangan air untuk irigasi. Akibatnya, pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian menurun drastis, sehingga masyarakat harus beralih profesi karena lahan pertaniannya tidak dapat lagi digunakan akibat krisis air.

Krisis air tidak hanya terjadi akibat aktivitas tambang. Namun, juga disebabkan krisis iklim dan debit air yang tersedia tidak mencukupi untuk dialirkan ke daerah tersebut.

Namun, faktor akibat aktivitas tambang perlu diperhatikan dengan serius oleh pihak pemerintah. Sebab, jika kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat dari pihak pemerintah, maka perusahaan seringkali mengabaikan standar lingkungan demi mengejar keuntungan ekonomi. Pengawasan yang lemah dan kurangnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperburuk situasi ini.

Terlebih lagi jika pihak perusahaan tambang malah menutup mata dan telinga terhadap situasi krisis air maka masyarakat akan sangat dirugikan. Pihak pemerintah harus menjadikan ini sebagai perhatian khusus, sudah dari tahun ke tahun hingga saat ini belum ada solusi atas persoalan tersebut.

Solusi yang ditawarkan responsive dan sesaat, belum menjadi sebuah tindakan yang sistematis misalnya membatasi pengunaan air untuk industri dengan skala yang besar.

Pihak pemerintah harus segera mengambil tindakan penanganan solusi jangka panjang untuk menuntaskan masalah krisis air yang dihadapi masyarakat. Misalnya, menyiapkan kembali perencanaan untuk membangun SPAM yang sempat gagal dibangun akibat adanya COVID saat 2019 lalu. Pembangunan SPAM baru tentu akan memberikan dampak pengaruh yang sangat besar terhadap mengatasi masalah krisis air tersebut.

Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan aturan lingkungan. Perusahaan tambang harus diwajibkan mematuhi standar ketat serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Audit lingkungan harus dilakukan secara rutin oleh pemerintah, dan sanksi yang tegas harus diterapkan untuk setiap pelanggaran yang ditemukan.

Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen untuk memantau dampak lingkungan secara transparan.

Penangkapan Ikan Hiu Masif di Aceh karena Permintaan yang Tinggi di Luar Negeri

Pihak perusahaan juga harus bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan yang telah rusak. Upaya ini meliputi mengembalikan aliran sungai ke jalur aslinya dan memulihkan kualitas air tanah. Rehabilitasi lingkungan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan pakar lingkungan dan masyarakat setempat.

Selain itu, perusahaan harus mengalokasikan dana khusus untuk program rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama dalam mengatasi masalah ini karena sudah seharusnya perusahaan dan pemerintah menjadi garda terdepan dalam mengatasi krisis air yang dialami oleh masyarakat.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

AS
KO
Tim Editor arrow

Terima kasih telah membaca sampai di sini