Palangkaraya Dirasa tak Cocok untuk Ibukota Negara, Inilah Rekomendasi Kota-Kota Pengganti

Palangkaraya Dirasa tak Cocok untuk Ibukota Negara, Inilah Rekomendasi Kota-Kota Pengganti
info gambar utama

Tim kajian Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengusulkan konsep kota marina terkait wacana pemintahan ibukota Indonesia. Hal ini membuat Kota Palangkaraya tak masuk dalam nominasi daerah yang bisa dipilih.

Rektor ITS Prof. Ir Joni Hermana MScEs Ph D, menegaskan pihaknya sepakat bahwa Jakarta sudah tidak layak menjadi ibukota Negara Indonesia. Dari segi penunjukan kota Jakarta sebagai ibukota di masa awal kemerdekaan, tidak melihat kondisi keamanan Jakarta sebagai ibukota negara. Alasan selanjutnya, pembangunan kota Jakarta bersifat konurbasi.

”Artinya, terjadi kecenderungan kota yang menyebabkan daerah sekitar bergantung ke Jakarta dan tereksploitasi,” jelasnya, Kamis (17/8/2017).

Kemudian dalam perspektif negara kepulauan, lanjut Joni, ketimpangan pembangunan sangatlah terlihat. Tercatat 81 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia tahun 2015 dikuasai oleh Pulau Jawa dan Sumatera. Pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat tersebut mengarah pada pembangunan berbasis ke daerah, bukan maritim.

@berita Jatim
info gambar

“Padahal pemerintah Indonesia sekarang ingin mengembangkan pembangunan ekonomi berdasarkan kemaritiman sebagai sokogurunya,” ulas guru besar Teknik Lingkungan.

Selain hal tersebut, kondisi Jakarta memperlihatkan tingkat perkembangan kota yang mengkhawatirkan dan mengganggu kinerja pejabat tinggi dalam mengelola negara, misalnya saja masalah kemacetan. “Di Jakarta bila Hari Buruh saja, itu sudah macet parah,” ungkapnya.

ITS lalu merumuskan tiga karakter ibukota baru Indonesia di masa depan. Karakter pertama, ibukota baru Indonesia adalah kota marina. Yakni kota yang mencerminkan karakter yang kuat akan ciri negara kepulauan (archipelago capital city) atau negara maritim, bukan pedalaman.

Karakteristik berikutnya, kota tersebut mampu mengakomodasi kegiatan inti dan menyebarkan kegiatan pendukungnya mengikuti potensi masing-masing daerah. Kemudian koneksi antara kota inti dan pendukung akan efisien dan efektif jika dilakukan dengan pemanfaatan berbasis iptek.

“Nah dari situ bisa terlihat Palangkaraya tak cocok jadi ibukota yang baru karena dia berada di daerah tengah, daratan semua. Selain itu, misalkan bandara diubah jadi bandara internasional butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit, fiber optic backbond juga tak ada,” ujarnya.

Untuk menjawab hal tersebut, ITS mengusulkan kriteria pemilihan ibukota Indonesia baru yang juga mencirikan Indonesia sebagai ibukota marina. Pertama, lokasi ibukota mencirikan Archipelago Capital City yang memanfaatkan potensi marina, bukan pedalaman.

Kaltim dan Sulteng ? | GNFI
info gambar

Kemudian untuk mengatasi ketimpangan Indonesia bagian barat dengan bagian timur, lokasi ibukota harus berada relatif di wilayah tengah Indonesia. “Kajian yang dilakukan tim Geofisika ITS, titik tengah Indonesia berada di antara Kaltim dan Sulteng,” papar Joni lagi.

Hal ini sekaligus menunjukkan tidak sepakatnya hasil kajian akademis ITS terhadap rencana pemerintah yang ingin memindahkan ibukota ke Palangkaraya, Kalteng.

Adapun kriteria lain pemilihan ibukota baru yang diusulkan ITS di antaranya adalah mempertimbangkan jalur fiber optic backbond nasional, pembatasan variansi kegiatan di dalam ibukota baru, serta mengubah ‘muka’ Indonesia dari Jawa based menjadi negara kepulauan.

Hasil kajian yang sedikitnya dilakukan oleh tim dosen dari multidisiplin ilmu di ITS tersebut memang belum disampaikan ke pemerintah. “Kita masih menunggu respon dan masukan dari masyarakat terlebih dahulu, oleh karenanya kita paparkan dulu dalam jumpa pers ini,” pungkas Johan Silas, salah satu anggota tim kajian.

Johan mengatakan pemerintah seharusnya tidak ragu lagi untuk memindahkan ibukota ke wilayah yang masuk dalam kriteria yang diajukan ITS. Pasalnya, ibukota yang baru merupakan salah satu cara menjawab tantangan pertumbuhan negara dalam 30-50 tahun ke depan.

“Kalau mau merujuk ke negara lain seperti Malaysia atau Brazil yang gagal memindahkan ibukota itu tidak tepat karena Indonesia negara kepulauan” ujarnya.

Staf ahli di Kemenko Perekonomian ini menekankan pentingnya mindset bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi yang besar. “Yang kedua, pemindahan ibukota kado momentum membentuk Indonesia yang baru,” pungkasnya.

Adapun tim pakar yang hadir dalam jumpa media selain Prof Johan Silas adalah Tony Dwi Susanto ST MT PhD (pakar IT dari departemen Sistem Informasi), Ir Tri Achmadi PhD (pakar transportasi laut dari departemen Teknik Transportasi Laut), Ir Putu Rudy Satiawan MSc (pakar tata kota dari departemen Perencanaan Wilayah dan Kota), dan Adjie Pamungkas ST MDev.Plg PhD (pakar tata kota yang juga kepala departemen Perencanaan Wilayah dan Kota).

Jika ibu kota Indonesia jadi dipindahkan di kota lain, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sarankan beradk di titik tengah Indonesia yakni antara Kaltim dan Sulawesi Tengah.

"Pertama, lokasi ibu kota mencirikan Archipelago Capital City yang memanfaatkan potensi marina, bukan pedalaman. Kemudian untuk mengatasi ketimpangan Indonesia bagian barat dengan bagian timur, lokasi ibu kota harus berada relatif di wilayah tengah Indonesia. Dan Kajian yang dilakukan tim Geofisika ITS, titik tengah Indonesia berada di antara Kaltim dan Sulteng,” papar Joni saat presconfrance hasil kajian mengenai "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke kota lain" di kampus setempat, Kamis (17/8/2017).

"Adapun kriteria lain pemilihan ibu kota baru yang diusulkan ITS di antaranya adalah mempertimbangkan jalur fiber optic backbond nasional, pembatasan variansi kegiatan di dalam ibukota baru, serta mengubah ‘muka’ Indonesia dari Jawa-based menjadi negara kepulauan," paparnya.

Sementara itu, Pakar arsitektur ITS, Prof Ir Johan Silas, mengatakan bahwa hasil kajian yang sedikitnya dilakukan oleh tim dosen dari multidisiplin ilmu di ITS tersebut memang belum disampaikan ke pemerintah. “Kita masih menunggu respon dan masukan dari masyarakat terlebih dahulu, oleh karenanya kita paparkan dulu dalam jumpa pers ini,” pungkas Johan Silas yang juga sebagai anggota senior di tim kajian.

Sumber : Lensa Indonesia | Berita Jatim

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Akhyari Hananto lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Akhyari Hananto.

Terima kasih telah membaca sampai di sini