Indonesia Bakal Bantu Mengembangkan Tenaga Kerja di Negara-Negara Berkembang

Indonesia ternyata tidak berusaha eksklusif dalam hal pengembangan ketenagakerjaan di tingkat dunia. Inisiatif Indonesia untuk turut memberi bantuan dalam bidang ketenagakerjaan pada negara-negara berkembang di dunia akan dilakukan berkat skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular yang digelar di Jenewa, Swiss 14 Maret yang lalu.

Sebagaimana diberitakan detikFinance (15/3) Indonesia menyatakan bahwa Merah Putih siap untuk memberikan bantuan teknis terkait pengembangan sumber daya manusia kepada negara-negara berkembang lewat pelatihan, pemagangan, maupun pengiriman tenaga ahli. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Tenaga kerja Anggoro Putri menjelaskan bahwa penguatan KSST adalah salah satu isu yang dibahas dalam sidang sesi ke-332 Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendapatkan peluang untuk memperkuat KSST secara bilateral maupun trilateral termasuk memperkuat kerja sama dengan ILO. Indonesia dinilai perlu untuk memperkuat kemitraan dengan ILO untuk mengimplementasikan program-program KSST terkait masalah ketenagakerjaan.

"Kerja sama itu penting karena ILO telah mengembangkan strategi KSST yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah, pengusaha, dan pekerja di negara-negara berkembang untuk mencitpakan kerja layak sejak 2012," kata Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya, Hasan Kleib.

Selain itu Indonesia juga akan bisa mendorong ILO untuk mendukung implementasi kesepakatan perlindungan pekerja imigran di kawasan ASEAN atau ASEAN Consensus on the Produciton and the Promotion of Rights of Migrants Workers dalam kerangka KSST. Tidak hanya perlindungan, isu tentang adanya pekerja anak, kerja layak dalam pembangunan berkelanjutan juga menjadi perhatian Indonesia.

Governing Body sendiri merupakan badan eksekutif ILO yang memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program ILO yang terdiri dari pihak pemerintah, pengusaha dan pekerja. Di organisasi tersebut Indonesia saat ini menjabat sebagai anggota deputi.