Presiden Jokowi memiliki kebiasaan untuk mengenakan pakaian adat dari penjuru nusantara dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang digelar menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Setelah pakaian Bugis, Sasak, dan Sabu Raijua berturut-turut dikenakan pada 2017, 2019, dan 2020, tahun ini giliran mengenakan pakaian dari adat suku Baduy.
Jika umumnya pakaian adat bersifat kompleks dan meriah, pakaian Baduy memperlihatkan kesan sederhana tetapi tetap bersahaja. Aspek tersebut yang membuat pakaian adat presiden kali ini lebih mengundang perhatian daripada tahun-tahun sebelumnya.
Menariknya lagi, pakaian tersebut disiapkan oleh tetua adat Baduy bernama Jaro Saija yang namanya disebut dalam pidato presiden. Dalam struktur adat Baduy, Saija memegang peran jaro pamarentah, yaitu penghubung antara kaum adat dan pemerintah Indonesia sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Kanekes.
Melansir Suara, Saija hanya memerlukan waktu dua hari untuk mempersiapkan pakaian sejak dihubungi oleh ajudan presiden. Seluruh komponen pakaian dikerjakan secara tradisional oleh warga Baduy dan diambil langsung oleh sang ajudan dari kediaman Saija di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kapubaten Lebak, Provinsi Banten.
Saija mengaku tidak ada kekhususan pada pakaian presiden, sebagaimana umumnya pakaian sehari-hari masyarakat Baduy Luar. Masyarakat Baduy memang tidak mengenal adanya perbedaan pakaian berdasarkan strata sosial. Saija juga memberikan kisaran harga pakaian pada angka Rp200.000. Lalu, apa saja elemen dan makna dari pakaian adat Baduy Luar yang dikenakan presiden?
Mengenal Pratiwisari Pidada, Seorang Pemakan Cokelat Profesional dari Indonesia
1. Baju kampret
Setelan utama yang dikenakan Presiden Jokowi adalah baju tanpa kerah, berlengan panjang dengan kancing dipadukan dengan celana panjang semata kaki. Keduanya berwarna hitam polos.
Saija menyebutnya sebagai baju kampret atau kelelawar. Sementara Mulyono, tokoh Baduy Luar, menamainya dengan pakaian jamang hideung kancing batok. Baju tersebut juga populer dengan sebutan pangsi.
Warna dalam pakaian Baduy adalah aspek penting karena memperlihatkan identitas seseorang sebagai Baduy Luar (urang penamping) atau Baduy Dalam (urang tangtu). Warna hitam digunakan oleh kedua kelompok, sementara warna putih hanya dikenakan oleh warga Baduy Dalam.
Dituturkan oleh Mulyono, warna putih dan hitam melambangkan ritus alam, yaitu pagi dan malam. Maknanya, manusia tidak dapat menerka apa yang terjadi di esok hari selain kepastian akan datangnya pagi dan malam.
Alasan mendasar dari pembagian masyarakat Baduy menjadi dua kelompok adalah perbedaan batasan dalam menerima pengaruh dari luar. Misalnya, warga Baduy Dalam tidak diperbolehkan memiliki benda 'modern' apa pun, sedangkah Baduy Luar lebih longgar tetapi dalam batasan tertentu.
Warga Baduy Luar bahkan terbiasa menggunakan telepon genggam dan media sosial. Walaupun begitu, keduanya sebagai orang Baduy sama-sama menjalani filosofi hidup sederhana dan berdampingan dengan alam.
Bantu Sesama di Masa Pandemi, Ini Kisah Para Pendekar COVID-19
2. Lomar atau ikat kepala
Ikat kepala adalah komponen yang kerap muncul dalam busana adat laki-laki di nusantara, tidak terkecuali dalam adat Baduy. Presiden Jokowi sendiri mengenakan ikat kepala Baduy Luar bernama lomar yang bermotif batik, dengan warna biru tua dan hitam.
Biru sendiri berasal dari warna yang dihasilkan dari dedaunan. Warna ikat kembali menjadi pembeda dengan Baduy Dalam yang mengenakan telekung, ikat kepala berwarna putih polos. Bagi Jaro Saija, ia memaknai ikat yang dikenakan Jokowi sebagai lambang keterikatan bangsa dan negara di bawah undang-undang.
Menilik Kemungkinan COVID-19 Menjadi Endemi, Apa Bedanya dengan Pandemi?
3. Tas koja
Komponen lain yang menarik perhatian adalah tas rajut yang diselempangkan di pundak Jokowi. Tas bernama koja ini seluruhnya terbuat dari bahan alami, yaitu kulit kayu pohon teureup (Artocapus Elasticus) atau disebut pohon benda.
Tahap pembuatannya dari kulit kayu yang telah dikeringkan, disobek menjadi potongan kecil kemudian dipilin menjadi tali. Tali lalu dirajut dengan tangan menggunakan alat dari bambu bernama corokan yang wujudnya menyerupai gagang ketapel.
Koja memiliki selempang yang dapat diatur panjang pendeknya dengan melepas ujung tali yang diikat dengan pecahan batok kelapa. Selain koja, Baduy juga memiliki tas jarog yang perbedaanya terletak pada bentuk selempang. Tas-tas ini menjadi buah tangan favorit dari desa Baduy selain madu, gula aren, dan tenun.
Sebenarnya, terdapat atribut penting yang absen dari pakaian presiden, yaitu golok. Golok tidak terlepas dari keseharian masyarakat Badui karena kegunaanya untuk mencari kayu, berladang, dan sebagainya.
Anak-anak Baduy juga sedari kecil terampil menggunakan golok karena terbiasa membantu aktivitas orangtua mereka. Namun untuk menyesuaikan dengan sifat formal dari Sidang MPR, golok sebagai aksesoris tidak dikenakan oleh presiden.
4. Alas kaki
Penyesuaian lain yang dilakukan presiden adalah penggunaan alas kaki berupa sandal. Sebenarnya, masyarakat Baduy memiliki tradisi untuk tidak mengenakan alas kaki dalam keseharian. Warga Baduy Dalam bahkan berjalan tanpa alas kaki dari desa sampai kantor pemerintahan kabupaten dan provinsi saat Seba Baduy.
Tradisi tahunan tersebut adalah ajang silaturahmi warga Baduy Dalam dan Luar ke pemerintah daerah yang telah dilakukan sejak zaman Kesultanan Banten. Sementara itu, aturan mengenakan alas kaki bagi warga Baduy Luar lebih bersifat fleksibel.
Coretan Mural, Cara Seniman Suarakan Kemerdekaan Hingga Protes Kepada Penguasa
Melansir Suara, Sekretaris Pribadi Presiden Jokowi Anggit Noegroho mengutarakan jika pakaian Baduy dipilih sendiri oleh presiden dari delapan pilihan pakaian daerah yang ada. Alasanya, kesederhanaan pakaian mencerminkan suasana perayaan kemerdekaan ke-76 tahun yang serba sederhana di tengah pandemi COVID-19.
Selain menerima pujian karena mempopulerkan budaya daerah lewat pakaian yang dikenakan, langkah presiden tidak terlepas dari kritik. Masyarakat meminta presiden untuk tidak hanya mengenakan pakaian adat setiap tahunnya.
Namun, presiden juga perlu tanggap pada tantangan yang tengah dihadapi komunitas adat di nusantara. Terutama, karena maraknya kasus pengrusakan lingkungan oleh pihak luar di wilayah adat yang secara langsung mengancam tata cara hidup masyarakat adat.*
Referensi: Suara | Liputan6
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
