Indonesia dijuluki sebagai negara maritim, dengan luas lautan yang melebihi luas daratan. Tercatat, luas total perairan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi (km2) dengan panjang garis pantai 108.000 km. Dengan luasnya perairan yang dimiliki, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah kawasan mangrove terbanyak di dunia.
Dikutip dari “Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data” oleh Giri, yang terbit pada 2011, jumlah luas hutan mangrove di Indonesia berkontribusi 3 juta hektare (ha) atau setara dengan 23 persen dari total luas hutan mangrove dunia.
Meski demikian, berbagai aktivitas manusia serta perubahan yang terjadi pada alam membuat hutan mangrove terkhusus di Indonesia kian berfluktuasi jumlahnya. Pada sebuah artikel dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2004, jumlah hutan mangrove di Indonesia ada di bawah 2 juta ha yang mana angka tersebut berada jauh di bawah jumlah luas hutan mangrove pada 1987 yakni 3,2 juta ha.
Luas hutan mangrove tersebut diiringi dengan status hutan mangrove yang bervariasi di berbagai daerah. Tercatat, pada 2004 hutan mangrove mengalami masa kritis akibat berbagai aktivitas manusia.
Dalam kasus tersebut diambil contoh dari hutan mangrove Kalimantan Timur yang berlokasi di Delta Sungai Mahakam, Samarinda. Hutan mangrove mengalami kerusakan akibat adanya aktivitas pembuatan tambak udang dan ikan, sampah yang bermuara ke lautan dan berkumpul di hutan mangrove serta industrialisasi perkotaan yang menimbulkan polusi udara, air, dan tanah.
Hingga akhirnya, kondisi perbaikan status hutan mangrove semakin ditingkatkan dengan berbagai strategi dari para ahli. Contohnya adalah strategi geobiofisik dan strategi kemasyarakatan.
Strategi geobiofisik adalah mengoptimalkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan memadukan seluruh kepentingan.
Sementara itu, dalam pelaksanaannya, strategi geobiofisik ini perlu melibatkan strategi kemasyarakatan dengan cara peningkatan dan pengembangan kualitas daya manusia di wilayah pesisir sehingga masyarakat dapat memanfaatkan strategi geobiofisik ini secara bijaksana.
Ancaman Sampah Plastik di Hutan Mangrove Pesisir dan Upaya Mengatasinya
Luas kawasan mangrove nasional menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020
Jumlah hutan mangrove di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) per 2019 ada 2,43 juta ha. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari luas hutan mangrove primer dan hutan mangrove sekunder.
Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) luas kawasan mangrove nasional yakni 3.311.207,45 ha. Hasil pantauan pemetaan mangrove nasional didasarkan pada keputusan:
- Kepala BIG Nomor 19 Tahun 2013,
- Perpres 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia,
- Keputusan Kepala BIG Nomor 54 Tahun 2015,
- Keputusan Kepala BIG Nomor 27 Tahun 2019, dan
- Permenhut No.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016.
.jpg)
Perairan Papua menjadi wilayah dengan kawasan mangrove terluas di Indonesia yakni 1.497.724 ha. Salah satu kawasan mangrove yang terkenal di Papua berada di Teluk Youtefa, disebut dengan “Hutan Perempuan”.
Dikutip dari BBC News Indonesia, kawasan mangrove di sekitar Teluk Youtefa hanya boleh disinggahi oleh kaum perempuan. Para perempuan berkumpul dan berbincang satu sama lain dengan leluasa sembari mencari sumber penghidupan.
Akar sejarah mencatat bahwa kiprah perempuan dalam menjaga kawasan hutan mangrove tersebut sudah berlangsung secara turun temurun, sehingga disematkan nama “Hutan Perempuan” sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi.
Namun, seiring berjalannya waktu, sejak 1967 kawasan hutan mangrove di sekitaran Teluk Youtefa mengalami penyusutan lebih dari 50 persen. Penyebabnya karena beberapa faktor yakni pembangunan infrastruktur, pengalihgunaan kawasan hutan sebagai destinasi wisata dan tentu saja sampah yang bermuara ke laut hingga menyebabkan penurunan jumlah biota laut.
Polusi yang terjadi di kawasan hutan mangrove Teluk Youtefa menyita perhatian John Dominggus Kalor, salah satu Dosen Ilmu Kelautan dan Perikanan dari Universitas Cenderawasih. John menyebut polusi sampah di perairan Teluk Youtefa sudah dalam fase mengkhawatirkan.
Upaya Pelestarian Lingkungan Pesisir Pantai Lewat Sekolah Mangrove di Pulau Tawabi
Luas kawasan mangrove di pulau-pulau utama Indonesia
Beralih dari Papua, pulau terbesar ke-2 di Indonesia, pulau Kalimantan memiliki luas kawasan mangrove sebesar 735.887 ha, menjadi wilayah dengan kawasan mangrove terluas ke-2 di Indonesia.
Dikutip dari Mongabay, salah satu kawasan mangrove di Kalimantan Barat yang berada di Kabupaten Kubu Raya, akan menjadi pusat mangrove dunia. Kalimantan Barat memiliki 177.023,738 ha hutan mangrove yang tersebar di 7 kabupaten. Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan hutan mangrove terluas di Kalimantan Barat yakni seluas 129.604,125 ha.
Kemudian, wilayah dengan kawasan mangrove terluas ke-3 adalah Sumatra yang memiliki luas kawasan mangrove 666.439 ha, urutan ke-4 Maluku dengan luas kawasan mangrove 221.560 ha, urutan ke-5 Sulawesi dengan kawasan mangrove 118.891 ha.
Urutan ke-6 Jawa dengan kawasan mangrove seluas 35.911 ha, dan urutan ke-7 ditempati Bali-Nusa Tenggara dengan kawasan mangrove seluas 34.835 ha.
Abdul Mughni, Pahlawan Lingkungan Mangrove dari Gresik
Status kawasan mangrove nasional
Dari luas mangrove nasional 3,31 juta ha, laporan KKP menyatakan bahwa sebanyak 80,74 persen ekosistem mangrove di Indonesia berada dalam status “tidak kritis”. Angka tersebut setara dengan luas kawasan mangrove 2.673.583,14 ha.
Indikator kawasan mangrove berstatus “tidak kritis” salah satunya adalah kerapatan tajuk berada di antara persentase 50 hingga 100 persen. Kerapatan tajuk lebat dan sangat lebat diwakili oleh persentase 70 hingga 100 persen dan kerapatan tajuk sedang berada diwakili dengan persentase 50 hingga 69 persen.
Sementara itu, sebanyak 19,26 persen atau 637.624,31 ha kawasan mangrove di Indonesia dinyatakan dalam status “kritis”. Salah satu indikator Kawasan mangrove yang berada di status kritis adalah kerapatan tajuk jarang hingga sangat jarang (kurang dari 50 persen).
Penyebab terancamnya kondisi kawasan mangrove di berbagai wilayah perairan Indonesia
Menurut Center For International Forestry Research (CIFOR), saat ini kawasan mangrove Indonesia mengalami represi dengan ancaman laju degradasi lahan yang tinggi mencapai 52.000 ha per tahun. Ada beberapa faktor penyebab yang mengancam ekosistem mangrove di Indonesia, yakni:
1. Konversi lahan
Banyak pihak yang mengalihfungsikan lahan atau kawasan mangrove menjadi industri, tambak, hingga permukiman permanen. Tidak jarang, mengalihfungsikan kawasan mangrove sebagai destinasi wisata juga kerap menimbulkan dampak buruk bagi kawasan mangrove itu sendiri, salah satunya adalah pencemaran yang berasal dari sampah pengunjung.
2. Pencemaran dari limbah
Kawasan mangrove yang berdampingan secara langsung dengan permukiman, terlebih berdampingan dengan kawasan industri, tidak jarang ditemukan kontaminasi limbah domestik dan limbah berbahaya di dalam perairan kawasan mangrove.
Pencemaran ini tidak hanya merusak kawasan mangrove itu sendiri namun juga biota laut serta disfungsi kawasan mangrove yang memiliki beragam manfaat baik secara biologis, sosial hingga ekonomi.
3. Meningkatnya illegal logging
Penebangan secara ilegal seringkali menggunakan jalur air (sungai) sebagai jalur transportasi perpindahan hasil tebang. Banyaknya kayu-kayu hasil penebangan ilegal yang melalui sungai dengan kawasan mangrove di tepinya, dapat merusak kawasan mangrove itu sendiri akibat benturan-benturan keras yang menyebabkan tumbangnya pohon-pohon mangrove.
Refleksi Hari Pahlawan, Berbagai Komunitas Menanam Mangrove
Ringkasan solusi dalam menghadapi ancaman rusaknya kawasan mangrove Indonesia
Berada di tepian perairan, seringkali perhatian untuk kawasan mangrove menjadi terpinggirkan, yang mana keberadaan kawasan mangrove menyimpan banyak manfaat bagi manusia.
Guna menangani dan mengantisipasi degradasi kawasan dan ekosistem mangrove di Indonesia, berikut ini adalah beberapa saran dan upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh KKP dalam laporannya:
- Dalam masalah alih fungsi lahan, perlu adanya dorongan dari dan untuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota yang menaungi langsung kawasan mangrove untuk menetapkan kawasan mangrove sebagai kawasan lindung setempat. Upaya ini juga dapat berdampak pada terlindunginya kawasan mangrove dari berbagai macam sampah dan limbah yang tidak seharusnya berada di luar tempat pembuangan.
- Opsi lainnya adalah dengan upaya pemanfaatan yang berkelanjutan seperti ekowisata kawasan mangrove.
- Bagi pemilik tambak maupun seseorang atau sekelompok orang yang hendak membuka lahan tambak, perlu adanya edukasi dan sosialisasi mengenai pengembangan tambak-tambak model silvofishery dengan konsep yang aman terhadap siklus perairan sekitar (memperbaiki hidrologis).
- Kasus illegal logging merupakan masalah yang seharusnya berhadapan langsung dengan hukum. Penegakkan hukum terkait penebangan ilegal tidak hanya berdampak pada perbaikan ekosistem kawasan mangrove, namun juga berdampak pada kawasan hutan di berbagai wilayah hingga meminimalisir bencana banjir besar akibat gundulnya hutan.
Penegakkan hukum terkait pembuangan limbah juga harus ditegakkan, mengingat berbagai instansi/lembaga saling terkait terhadap permasalahan limbah yang tidak hanya berdampak pada lingkungan namun juga kesehatan, sosial, ekonomi hingga budaya.
Perencanaan jangka panjang dan pengelolaan kawasan mangrove di Indonesia perlu diperhatikan dengan teliti dan bertanggung jawab. Peran serta kelompok masyarakat, kelompok kerja mangrove di masing-masing satuan wilayah perlu dioptimalkan guna terciptanya kawasan mangrove yang sehat dan bermanfaat.
Menitip Asa di Hutan Mangrove Tongke-Tongke
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
