Praktik korupsi, ditambah kehidupan berfoya-foya yang dilakukan pejabat Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) membuatnya bangkrut pada abad 18. Setelah bangkrut, pemerintah kolonial di Hindia Belanda diambil alih oleh Prancis yang mengirim Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal.
Daendels terkenal sebagai orang yang keras kepala dan bertangan besi, dirinya berniat menghabisi praktik korupsi yang menjangkiti pejabat kolonial. Praktik ini tidak hanya menjangkiti pejabat kolonial, tetapi juga pribumi dalam bentuk penggelembungan pajak desa.
Dombreng, Cara Masyarakat Permalukan Pejabat yang Maling Uang Rakyat
Ong Hok Ham dalam buku Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong menyebut para petani sering menjadi target penyelewangan oleh para penguasa. Sementara itu para raja yang seharusnya mengayomi malah melakukan jual beli jabatan untuk para penguasa lokal.
Menukil dari National Geographic, menurut sejarawan dari Universitas Indonesia Djoko Marihandono pada era VOC banyak pejabat pemerintah tinggi yang merangkap jabatan. Selain itu permasalahan lainnya adalah mereka memiliki mental yang lemah karena gajinya yang kecil, sehingga mencari dana gelap lainnya.
Gebrakan Deandels berantas korupsi
._Gouverneur-generaal_(1808-10),_SK-A-3790.jpg)
Setelah sampai di Hindia Belanda beberapa langkah langsung dilakukan oleh Deandels, seperti menaikkan gaji para pegawai pemerintah, dan melarang pegawai pemerintahan untuk melakukan perdagangan.
Sebelumnya, hanya pejabat Eropa saja yang menerima gaji, sementara pejabat pribumi hanya menerima tanah sebagai pengganti gajinya. Dalam aturan yang baru ini, Daendels memutuskan untuk memberikan gaji setiap bulan secara teratur, termasuk kepada para bupati dan pembantunya.
"Dia yakin bahwa korupsi terjadi karena rendahnya gaji yang mereka terima, sehingga semua hal yang berkaitan dengan uang pasti akan mereka dahulukan," terang Marihandono.
Dirinya juga melarang setiap gubernur dan pegawai pemerintah untuk menerima atau mengirim parsel dan paket. Pasalnya ada laporan bupati berkewajiban untuk menyetorkan uang pengakuan (uang bekti) kepada gubernur.
Menurut Deandels praktik ini sama saja dengan gratifikasi sehingga membuat para pejabat mengorbankan kepentingan negara. Sebagai upaya mempertegas, dirinya pun mengeluarkan aturan ini dalam berbagai bahasa.
Deandels juga memperhatikan masalah sektor ekonomi, seperti mengeluarkan regulasi ketat mengenai ketepatan berat dan harga barang dagangan. Pasalnya dirinya menemukan manipulasi bobot komiditi hasil bumi.
Hukum dan Politik di Mata Generasi Muda Indonesia
Marihandono menulis ada sebuah kasus di satu kabupaten di Priangan, di mana petani menyerahkan kepada bupati sepikul kopi dengan bobot 250 pon, kemudian bupati menyerahkan kepada pejabat Eropa dengan bobot 140 pon sepikulnya.
Akibat penyelewengan itu Deandels terus melakukan pengawasan dan instruksi kehati-hatian ketika ada penyerahan barang sehingga tak terjadi penyusutan. Kebijakan ini berlaku dari masyarakat, hingga pekerja di gudang-gudang barang dagang negara.
Dengan alasan melindungi hutan, Deandels juga mengeluarkan kebijakan tentang perhutanan dan sumber daya alam yang harus dijaga dan dikelola oleh dinas kehutanan. Tanah Jawa yang memiliki kekayaan hutan memang memicu terjadinya eksploitasi ilegal oleh pejabat-pejabat Hindia Timur.
Dirinya memberikan kode label untuk hasil produk kehutanan supaya bisa mengetahui tindakan pembalakan liar. Semua regulasi yang dikeluarkan darinya memiliki sanksi yang sangat berat untuk membuat jera.
Gebrakan lain Deandels adalah menghilangkan posisi gubernur dan direktur Pantai Timur Laut Jawa, yang dilakukannya pada 13 Mei 1808 di Semarang. Memang korupsi membuat kekuasaan mereka lebih besar dari gubernur jenderal di Batavia.
Sejarawan Peter Carey dalam buku Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia (2016) yang dimuat VOImenyatakan langkah ini adalah rencana Deandels untuk memusatkan kepemerintahan kolonial di Batavia. Membuka jalan mulus komunikasi langsung antara gubernur jenderal dan para residen di keraton Jawa Tengah-Selatan.
Hukuman mati untuk Koruptor
Marihandono menyebut Deandels memberikan hukuman yang keras kepada pejabat yang masih nekat untuk korupsi. Jika para pejabat ini terbukti di pengadilan, mereka akan dihukum membayar denda, dicopot dari jabatannya, bahkan dihukum mati.
"Mereka yang kedapatan melakukan kecurangan senilai lebih dari 3 ribu ringgit atau setara dengan 1 bulan gaji Ketua Dewan Hindia (Raad van Indie) akan disidangkan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak," tulisnya.
"Sangsi yang berat benar-benar dijalankan oleh Daendels, sehingga membuat jera para pejabat saat itu," tambahnya.
Merujuk Historia, beberapa pejabat yang terbukti korupsi juga terkena hukuman dengan cara dipermalukan di depan umum dengan cara diikat dan dipertontonkan kepada masyarakat. Tujuannya agar menjadi pembelajaran.
Ketegasan Deandels ini terbukti setelah adanya hukuman mati yang menimpa Kolonel JPF Filz, perwira yang diandalkannya. Walau kasus yang menjerat Kolonel Filz bukan korupsi, tetapi karena dia dianggap bertanggung jawab atas kerugian negara.
Indonesia Naik Tujuh Peringkat di Indeks Persepsi Korupsi
Padahal reputasi Kolonel Filz tidak perlu diragukan, dia memimpin pasukan cukup besar, mencapai 1.500 orang gabungan serdadu Belanda, milisi Jawa dan Madura, di benteng Victoria. Tetapi pada 16 Februari 1810, pasukan Inggris menyerang benteng Victoria, namun Kolonel Filz tidak memberikan perlawanan berarti.
Dirinya malah menarik pasukannya dari benteng Victoria ke Teluk Laetitia di Bukit Batu Gantung, dan membangun pertahanan di sana. Tetapi pertahanannya tidak berlangsung lama, akhirnya Kolonel Filz menyerahkan seluruh Pulau Ambon kepada Inggris.
Deandels menerima laporan ini dengan reaksi yang terpukul, selain jatuhnya Ambon yang merupakan pangkalan terkuat di wilayah timur dengan benteng-bentengnya. Kekalahan ini juga karena kegagalan perwira andalannya, Kolonel Filz, menahan gempuran pasukan Inggris.
Daendels kemudian menyeret Kolonel Filz ke Mahkamah Militer dan menjatuhkan hukuman mati. Dia dihukum mati dengan cara ditembak pada 10 Juni 1810.
Deandels tetap juga korup?
Daendels walau mengeluarkan pencegahan tindak korupsi, tetapi justru ialah yang secara terang-terangan menyalahgunakan jabatan. Hal ini diungkapkan oleh Sejarawan Bernard Hubertus Maria Vlekke, dalam Nusantara: A History of the East Indian Archipelago.
Deandels disebut oleh Vlekke telah merampas berbagai aset pemerintah kolonial seperti rumah peristirahatan di Bogor yang dia jual kepada gubernur jenderal setelahnya, Janssens, dengan keuntungan sebesar 900.000 gulden.
Inilah 7 Daerah di Indonesia Yang Paling Bersih dari Korupsi
Peter Carey dalam Daendels dan Ruang Suci Jawa menyebut Kelemahan Daendels dalam regulasi anti korupsinya membuat Hindia Timur sebagai rechstaat (negara hukum) hanya menguntungkan kolonial, bukan untuk pribumi.
Permasalahan inilah yang menjadi penyebab terjadinya Perang Jawa (1825-1830) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sebuah pemberontakan masyarakat Jawa yang benar-benar memukul telak pemerintah kolonial.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
