Awal perjalanan Republik Indonesia ditandai dengan suasana yang mencekam karena keganasan tentara NICA (Belanda). Pada bulan Oktober, November, dan Desember 1945, Jakarta menjadi ladang terjadinya kekerasan dan teror.
Tentara NICA ketika itu memancing keributan di mana-mana sehingga banyak menelan korban dari masyarakat. Soekarno dalam penuturannya kepada Cindy Adams menyebut selama tiga bulan, kurang lebih ada 8.000 korban jiwa dari orang Indonesia.
Sementara itu NICA juga dikabarkan mendapatkan perintah untuk membunuh para pemimpin republik. Kondisi ini yang membuat beberapa kali Soekarno dan Mohammad Hatta harus berpindah-pindah rumah.
Merujuk dari laman TNI, melihat situasi Jakarta yang makin memburuk, membuat Bung Karno mengadakan rapat terbatas pada 1 Januari 1946 malam di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.
Istimewanya Sumbu Filosofis dalam Tata Letak Kota Yogyakarta
Ketika itu diputuskan agar mengendalikan negara dari daerah, Yogyakarta menjadi alternatif. Hal ini juga bertepatan dengan pesan dari Sultan Hamengku Buwono IX yang menyarankan agar Ibu Kota Negara RI dipindah ke Yogyakarta.
Akhirnya pada 3 Januari 1946, diambil keputusan untuk memindahkan kedudukan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Rombongan Soekarno-Hatta dan para menteri kabinet RI dengan menggunakan Kereta Api Luar Biasa (KLB) sekitar pukul 18.00 WIB secara diam-diam meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta sebagai kota tujuan.
Pukul 09.00 WIB, rombongan tiba di Yogyakarta dan di Stasiun Tugu mereka semua disambut hangat oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Pada 4 Januari 1946 resmi sudah berpindahnya Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta.
"Mulai waktu itulah Yogyakarta menjadi ibu kota revolusi dan ternyata sanggup bertahan mengatasi gelombang pasang surutnya perjuangan pada tahun-tahun setelahnya," tulis Mohamad Roem dkk dalam buku Takhta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX.
Agresi Belanda dan kisah siluman kota
Pada permulaan Republik Indonesia, banyak laskar-laskar yang dibentuk tidak terkecuali di Yogyakarta. Di sini laskar rakyat dibentuk tanpa didominasi satu golongan, panglimanya adalah Sultan Hamengkubuwono IX.
Sebagai kesiapsiagaan, setiap hari diadakan latihan yang melibatkan masyarakat. Ketika 19 Desember 1949, tidak ada satu pun pihak Indonesia yang mengira akan terjadi Agresi Militer II yang dilakukan Belanda.
Mendadak terdengar rentetan letusan senjata, sementara pesawat udara meraung-raung di atas langit Yogyakarta. Rakyat ketika itu mengira ini merupakan bagian dari pelatihan.
Tetapi barulah mereka sadar bahwa ini merupakan perang sebenarnya, setelah sejumlah pesawat udara bertanda asing menyerang lapangan terbang Maguwo -- kini dinamakan Adisucipto --. Sementara serdadu Belanda diturunkan dengan jumlah yang besar.
Keadaan menjadi tidak seimbang, dengan cepat pasukan Belanda menguasai lapangan terbang terus menyebar ke arah Yogya dan mengepung kota. Tentara Indonesia yang berada di dalam kota jumlahnya tinggal sedikit, sehingga tidak dapat berbuat banyak kecuali mengadakan penghambat sesuai kemampuan.
Pada hari itu suasana begitu mencekam, suara ledakan bom terdengar di benteng Vredesbrug yang letaknya berhadapan dengan Gedung Negara. Padahal di tempat itu Presiden Soekarno sedang mempersiapkan rapat bersama beberapa menteri.
Tersimpan Sisi Kelam di Balik Keindahan Gua Jomblang Yogyakarta
Sementara itu Hamengkubuwono IX dan Sutan Sjahrir sedang menjemput Bung Hatta yang sedang pergi ke Kaliurang. Dalam perjalanan ini Sri Sultan melihat pesawat-pesawat Belanda menjatuhkan granat di sekitar tempat itu.
Kondisi Yogyakarta yang sudah dikuasai membuat kekuasaan dialihkan sementara ke Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra. Saat itu dengan inisiatif sendiri Sjafruddin Prawiranegara membentuk pemerintah darurat yang berpusat di Kototinggi.
Beberapa hari setelah peristiwa pendudukan kota ini, para pemimpin Indonesia diberangkatkan ke tempat pengasingan. Sementara para pemimpin yang tidak tertangkap, mengasingkan diri ke luar kota.
Sementara para pemimpin yang tetap tinggal menjadi "manusia siluman" yang aktif di bawah tanah. Panglima Besar Sudirman telah berangkat keluar kota untuk melancarkan perang geriliya.
Ketika itu Belanda merasa sudah yakin perlawanan rakyat telah patah, tetapi dugaan itu meleset. Sejak mereka tidak lagi melawan alat resmi negara, ternyata seluruh kota malah berubah menjadi kota siluman.
"Akhirnya "hantu-hantu" yang pada siang hari tidak kelihatan, pada malam hari gentayangan di bagian-bagian kota, menyerang patroli Belanda yang sedang berkeliling dan menyerbu ganas ke pos-pos penjagaan tentara penduduk," tulis Roem.
Yogyakarta ibu kota revolusi
Dalam pendudukan Kota Yogyakarta, masih tercatat serangan-serangan geriliya. Misalnya sekitar Januari 1949 menjadi keadaan yang cukup mengerikan bagi tentara Belanda.
Tidak mengherankan ketika itu opsir Belanda tak ada yang berani bertugas di dalam kota, terutama pada malam hari mereka bermalam di Maguwo yang dijaga ketat. Hanya serdadu NICA yang bukan Belanda murni diwajibkan bertugas malam di Yogya.
Sementara itu PDRI tetap berhubungan dengan sisa-sisa pemerintah sipil dan juga komandan militer di Sumatra dan Jawa. Mereka juga memilihara hubungan baik dengan luar negeri melalui radio, terutama penghubung RI di India.
Pada Februari 1949 Bung Karno dan Haji Agus Salim dipindahkan ke Pulau Bangka agar bisa melakukan perundingan. Sementara Sutan Sjahrir diundang ke Jakarta oleh Perdana Menteri Willem Drees untuk berunding.
Belanda sendiri tetap melalukan operasi militernya, sekaligus menjalankan blokade dan sensor ketat. Akan tetapi dunia international tidak buta dan tuli terhadap situasi di Indonesia.
"Negara-negara yang bersimpati kepada Indonesia berturut-turut melancarkan kegiatan diplomatik di PBB sehingga menelurkan kesimpulan dan resolusi-resolusi yang menguntungkan RI," jelas Roem.
Sedangkan di Yogyakarta, atas inisiatif Sultan Hamengkubuwono IX terjadi Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan ini bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih ada dan cukup kuat.
Selalu Laris! Mari Nikmati 5 Kuliner Malam Yogyakarta yang Wajib Dicoba
Pada 14 April di mulailah perundingan Indonesia-Belanda atas prakarsa Komisi Tiga Negara PBB. Kemudian detik bersejarah terjadi pada 7 Mei 1949, ketika Mohammad Roem dan wakil Belanda J.H van Royen mencapai kata sepakat.
Karena itulah pada 24 Juni, pasukan Belanda akhirnya mulai ditarik mundur dari Yogyakarta. Sejak itu pula tanggung jawab pemerintahan dan keamanan diserahkan kembali kepada Sri Sultan.
Pada 6 Juli, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kembali lagi ke Ibu Kota Revolusi Yogyakarta. Kedatangan mereka disambut gegap gempita oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tiga hari kemudian, Sjafruddin kembali ke Yogyakarta dan mengembalikan mandat kepada Bung Karno. Tidak lama sesudah itu, pada 24 Juli 1949 terbentuklah delegasi RI di Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
