Sejarah Belanda tercatat memulai pengaruhnya sejak akhir abad ke 16 sampai pertengahan abad ke 20. Dimulai dari pendirian Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (VOC) hingga pemerintah kolonial Belanda.
Namun, mengapa dalam perjalanan Belanda menjajah tanah jajahannya, tidak banyak masyarakat pribumi yang menguasai bahasa Belanda? Bahasa ini bahkan tidak menjadi pilihan kedua, setelah bahasa Indonesia.
Sejak zaman VOC, sejatinya orang Belanda tidak pernah menempatkan bahasanya sebagai bahasa pergaulan atau bahasa dalam urusan perniagaan. Kees Groeneboer mengisahkan alasan tidak masifnya penggunaan bahasa Belanda di Indonesia.
“Meskipun memasuki abad ke 18 sudah ditemukan kurikulum pendidikan berbahasa Belanda, nyatanya pengajaran itu hanya ditujukan pada orang-orang Eropa (pribumi),” tulisnya dalam buku Weg tot het Westen, Het Nederlands vor Indie 1600-1950 yang dimuat National Geographic, Minggu (8/2/2022).
Groeneboer menyebut pendidikan yang dibuat oleh Belanda bagi kaum pribumi awalnya hanya tersedia bagi para elite Kristen dengan bahasa Melayu sebagai pengantar. Dengan alasan pragmatis ini, bahasa Melayu semakin banyak sebagai lingua franca.
Hopjes, Permen Kopi Jadul Peninggalan Belanda yang jadi Pendahulu Kopiko
Sedangkan sekolah-sekolah Kristen Belanda lebih masif membumikan bahasa Melayu ketimbang bahasa Belanda. Hal ini sebagai pengikat persatuan pribumi antarsuku maupun antarpulau.
Hingga pertengahan abad ke 19, pendidikan yang tersedia di Hindia Belanda hanya ditujukan bagi orang Eropa, terlebih 80 persen diantaranya diberikan kepada orang Indo (Belanda-Jawa).
Sementara para Indo menganggap bahwa bahasa Belanda hanya sebagai formalitas belaka dalam sekolah. Mereka yang dibesarkan oleh ibu-ibu dari Jawa, akhirnya lebih mengenal bahasa Melayu ketimbang bahasa Belanda.
Memasuki tahun 1850, para anak bangsawan hingga priyayi Jawa yang menyandang kelas elite sosial bisa mengenyam pendidikan berbahasa Belanda lewat Sekolah Dasar rintisan Europese Lagere School (ELS).
Meskipun demikian, dari 3.500 murid yang dapat bersekolah di ELS, hanya 50 murid saja yang berasal dari kalangan kaum elit pribumi. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Belanda menganggap berbahaya bila pribumi menguasai bahasa Belanda.
“Sehingga mereka membatasi bahasa Belanda agar tidak dipahami, apalagi dikuasai oleh kaum pribumi,” tulis Galih Pranata dalam artikel Meski Lama Menjajah, Mengapa Bahasa Belanda Tetap Tak Dikenal?
Politik bahasa Belanda
Pramoedya Ananta Toer dalam roman Bumi Manusia melukiskan juga bahwa orang-orang Belanda tak mau bahasanya digunakan oleh kaum pribumi. Mereka lebih memilih berbahasa Melayu jika harus berbicara dengan pribumi.
Walaupun banyak desakan dari pihak pribumi untuk menciptakan lebih besar peluang mempelajari bahasa Belanda. Hingga memasuki tahun 1900 an, hanya dua persen dari penduduk pribumi yang mengenal bahasa Belanda.
Hal ini setara dengan 1:8.000 penduduk saja yang mampu menguasainya. Baru memasuki abad ke 20, pemerintah Belanda mulai gencar mengenalkan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan Eropa untuk pribumi
Sejak 1865 pendidikan dasar sudah diberikan dalam lima bahasa pengantar yang berbeda. Pada 1900 dalam 13 bahasa, dan pada 1940 sudah mencapai 30 bahasa pengantar. Ketika itu memang studi bahasa telah banyak mendapat perhatian.
Namun pada masa itu lahir politik bahasa yang secara umum menolak penyebaran bahasa Belanda dan juga bahasa Melayu, tetapi lebih mendorong penggunaan bahasa daerah. Politik bahasa ini dikenal sebagai perwujudan politik devide et impera.
Societeit Harmonie, Gedung Tempat Sosialita Eropa Dansa-Dansi di Batavia
Politik pendidikan dan bahasa ini kemudian diikuti dengan politik pengangkatan, penempatan, dan kenaikan. Hal ini secara sadar maupun tidak, membagi kelompok-kelompok penduduk di Hindia Belanda.
“Dengan demikian orang Indonesia-Kristen (Ambon, Manado, China-Kristen, dan sebagainya) menjadi lebih Belanda daripada orang Indonesia yang lain. Dengan demikian orang Indo menjadi lebih Eropa daripada sebelumnya. Dengan demikian, kelompok-kelompok penduduk Hindia Belanda setelah 1900, satu dengan yang lainnya menjadi “lebih berbeda” dari sebelumnya,” tulis G L Clientuar dalam Indische identiteit als dynamisch begrip.
Tidak hanya diciptakan suatu elite pribumi yang berbahasa Belanda, tetapi juga kelas menengah dengan penguasaan bahasa Belanda yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas, juru tulis, dan pegawai rendahan.
Sesudah gerakan nasionalis pada 1928, kaum gerakan lebih memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Setelahnya banyak orang Belanda yang mempertanyakan apakah ada cukup perhatian tentang budayanya sendiri.
Guru Besar dari Prancis G.H Bousquet pada tahun 1939 menyatakan keheranan mengenai ketidakpedulian orang-orang Belanda terhadap bahasa dan budaya mereka sendiri. Sehingga kaum nasionalis lebih memilih bahasa Melayu.
“Karena orang Belanda sendirilah, kaum nasionalis memilih bahasa Melayu sebagai senjata untuk memerangi pengaruh Belanda,” ucapnya.
Bahasa yang terlupa
Berdasarkan pendapat itulah muncul diskusi hangat mengenai politik bahasa dan budaya Belanda di Hindia Belanda. Hasilnya menjelang Perang Dunia II dirumuskan kebijakan dua arah, bahasa Melayu dan bahasa Belanda seharusnya mendapat tempat yang sama.
Bahasa Melayu harus dipelajari sebagai penguat kesatuan budaya intern Nusantara, dan bahasa Belanda difungsikan sebagai penguat kontak ekstern dengan masyarakat dan budaya Barat.
Politik bahasa yang baru ini tidak memperoleh kesempatan lagi karena adanya serangan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Dominasi bahasa Belanda mulai tersisih dan mulai berganti menjadi bahasa Jepang.
Ternyata setelah Perang Dunia II pun tidak banyak apresiasi untuk politik bahasa di Hindia Belanda. Pakar bahasa K Heeroma yang pada 1949-1952 menjabat guru besar linguistik Belanda di Universitas Indonesia melihatnya dengan penuh penyesalan.
Dirinya menyebut lain dari orang Inggris, Prancis, Spanyol dan Portugis, para kolonialis Belanda mengajarkan bahasa ibu mereka lebih banyak sebagai bahasa gengsi dari kelompok elite daripada sebagai bahasa pergaulan yang praktis.
“Bahasa Belanda terlalu dibudayakan berdasarkan norma-norma dari tanah air, karena mereka sendiri ketakutan akan terjadi kreolisasi kalau dipakai di lingkungan yang lebih luas,” tulisnya.
Secuil lapisan elie yang memahami dan bertutur kata dalam bahasa Belanda kemudian berlalu ditelan zaman dan mereka tidak akan mampu menurunkan bahasa penjajahan ini kepada generasi baru.
Melihat Benteng Peninggalan Kolonial Belanda yang Tak Lekang oleh Zaman
Kemerdekaan Indonesia setelah berakhirnya penjajahan juga berarti dunia pendidikan Indonesia tidak lagi berlangsung dalam bahasa Belanda, Hal yang jelas, politik bahasa tanpa visi masa depan menjadikan bahasa Belanda gagal menjadi bahasa internasional.
Bayangkan saja, bila Indonesia juga menggunakan bahasa Belanda, seperti daerah jajahan lain yang menggunakan bahasa penjajahnya. Maka pengguna bahasa Belanda bisa mencapai 300 juta orang, sebuah jumlah yang tidak kecil.
“Kesempatan untuk itu pernah ada, tetapi mentalitas VOC tidak menyebabkan orang-orang Belanda punya wawasan jangka panjang,” tulis Joss Wibisono dalam artikel Keminggris dan Bahasa Belanda di Indonesia, menukil Tirto.
Pakar bahasa M C van den Toorn juga kurang terkesan dengan politik bahasa kolonial Belanda. Dirinya menyindir pemerintah Belanda yang telah melakukan segala upaya untuk merintangi kemungkinan bahasanya suatu ketika akan menjadi bahasa dunia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
