Candi Borobudur sedang menjadi topik perbincangan hangat selama beberapa hari terakhir. Betapa tidak, salah satu warisan budaya Indonesia yang beberapa kali masuk daftar 7 keajaiban dunia versi UNESCO tersebut kemungkinan tidak akan lagi bisa dikunjungi hingga ke puncak reliefnya oleh sebagian besar kalangan umum.
Hal tersebut lantaran munculnya wacana penaikan harga tiket masuk (HTM), yang diungkap pertama kali oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Saat ini, HTM Candi Borobudur berada di harga Rp25 ribu untuk wisatawan lokal kategori anak, dan Rp50 ribu untuk orang dewasa. Sementara itu untuk wisatawan mancanegara tiket kategori anak berada di harga Rp250 ribu, dan Rp350 ribu untuk orang dewasa.
Pernyataan mengenai naiknya harga tiket Borobudur terungkap melalui keterangan tertulis Luhut melalui unggahan di akun instagram resminya. Lebih dari itu, pembatasan juga dilakukan dari segi kuota wisatawan yang bisa naik ke puncak candi setiap harinya. Ia menjelaskan jika hal tersebut dilakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara.
Yang perlu digaris bawahi, kenaikan HTM ini sejatinya hanya dikhususkan bagi wisatawan yang ingin naik ke puncak relief atau badan candi.
“Kami juga sepakat dan berencana untuk membatasi kuota turis yang ingin naik ke Candi Borobudur sebanyak 1.200 orang per hari, dengan biaya 100 dollar untuk wisman dan turis domestik sebesar Rp750 ribu. Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya Rp 5.000 saja. Sedangkan untuk masuk ke Kawasan Candi akan akan tetap mengikuti harga yang sudah berlaku.” tulisnya.
Menaikkan Tarif Demi Merawat Candi Borobudur, Perlukah?
Konservasi dan Edukasi, mana yang lebih penting?
Bisa diduga saat kabar ini menyebar ke publik, hal pertama kali yang didapat adalah penolakan dan banyaknya ungkapan tidak setuju. Bukan hanya dari masyarakat biasa, ungkapan yang sama juga datang dari kalangan tertentu yang berkaitan langsung dengan keberadaan candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat beragama Buddha, yakni Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).
Perwakilan Walubi menyatakan bahwa pihaknya kaget dengan pemberitaan tersebut. Mereka mengaku khawatir jika rencana yang dimaksud malah akan memicu kecemburuan sosial.
Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Walubi Rusli Tan, mengatakan bahwa umat Buddha bisa memahami mengapa Candi Borobudur yang merupakan tempat ibadah membuat banyak orang terpikat dengan keindahan bangunannya.
Mengutip Kompas.com, Rusli berpendapat jika naiknya harga tiket dikhawatirkan akan berdampak buruk pada para pedagang di sekitar candi, dan membuat wisatawan dengan anggaran pas-pasan menjadi ragu untuk melancong ke Borobudur.
"Karena yang datang dengan membayar seharga itu, berarti wisatawan yang mampu membeli makanan, dan minuman, dan cinderamata yang mahal. Kalau yang berpenghasilan UMR gimana mau bawa keluarga sama anak berwisata ke Candi Borobudur?" imbuh Rusli.
Di saat bersamaan, Doktor bidang sejarah dan sejarawan dari Masyarakat Sejarah Indonesia, Andi Achmadi, mengatakan ia menolak wacana tersebut diberlakukan karena akan menjadi bencana dalam ilmu pengetahuan.
“Itu kan bencana ya dalam artian ilmu pengetahuan. Diseminasi pengetahuan. Hanya menjadikan warisan sejarah itu buat orang yang punya uang. Dan itu adalah suatu bencana nasional. Saya akan bilang seperti itu kalau itu diterapkan,” kata Andi kepada Kumparan.com.
Senada dengan pendapat Rusli, Andi juga merasa bahwa rencana tersebut akan merugikan pelaku usaha di sekitar candi.
Di lain sisi, pendapat jauh berbeda bahkan melampaui wacana yang diungkap Menko Marves justru datang dari Dr. Sri Margana, Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurutnya, jika memang tujuan yang ingin dicapai adalah untuk upaya konservasi, maka yang harus dilakukan adalah menutup secara total bagian relief atau stupa Candi Borobudur dari kegiatan wisata, dan hanya membukanya untuk kepentingan ibadah.
Lebih lanjut, Margana mengungkap jika dirinya tidak melihat linearitas atau hubungan timbal balik antara kenaikan harga tiket dengan konservasi.
“Menurut saya kalau mau konservasi yang sesungguhnya di Borobudur itu para pengunjung seharusnya tidak boleh naik ke badan candi. Dengan menaikkan harga tiket tapi tetap mengizinkan mereka naik ya sama saja. Menurut saya itu (kenaikan harga tiket) enggak masuk akal, dan tidak ada hubungannya dengan konservasi” paparnya, mengutip Narasi Newsroom.
Lebih lanjut, menurutnya Candi Borobudur sebagai tempat suci agama Buddha seharusnya mendapat penegakan aturan dalam hal mengunjungi tempat suci.
Borobudur, A Walk To Remember
Hampir kehilangan dan solusi yang dihadirkan
Tak sedikit masyarakat yang berpendapat jika ungkapan yang disampaikan Sri Margana lebih masuk akal ketimbang menaikan HTM yang hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial. Pasalnya, ancaman kerusakan yang menghampiri Borobudur memang nyata adanya.
Hal tersebut terbukti karena pada tahun 1985, warisan budaya ini pernah dibom dan kala itu mengakibatkan hancur serta rusaknya 9 stupa dan 2 patung Buddha. Sementara itu di masa kini, ancaman kerusakan memang terlihat dari struktur bebatuan candi yang mengalami keausan.
Kepala Balai Konservasi Borobudur Wiwit Kasiyati membenarkan bahwa Candi Borobudur mengalami kerusakan di beberapa bagian akibat membludaknya pengunjung. Pihaknya juga memiliki data mengenai jumlah kunjungan yang semakin meningkat dan dampaknya pada keausan tangga serta lantai candi.
Karena itu, alih-alih lebih fokus kepada penyorotan harga tiket masuk yang mengalami kenaikan. Sejumlah pihak mendorong jika masyarakat Indonesia memang harus lebih memahami bahwa upaya perlindungan terhadap badan candi mau tidak mau harus dilakukan.
Pilihan pertama adalah dengan menutup secara total badan candi untuk diakses oleh masyarakat umum, kecuali untuk kepentingan ibadah umat Buddha. Karena sekali lagi, hal tersebut sekaligus bertujuan untuk mengembalikan keberadaan Candi Borobudur kepada hakikatnya sebagai tempat ibadah.
Pilihan kedua apabila kekhawatirannya adalah karena pemutusan akses edukasi akan sejarah, maka kenaikan harga tiket khusus bagi mereka yang ingin menaiki badan candi atau puncak relief memang perlu dilakukan.
Dengan catatan, hal tersebut dilakukan dengan ketentuan ketat seperti penggunaan sandal khusus, durasi kunjungan, dan lain sebagainya.
Sementara itu untuk khalayak yang lebih umum, sudah menjadi tugas bagi pemerintah atau pengelola kawasan Borobudur untuk membangun fasilitas edukasi menyeluruh, yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia tanpa harus bersentuhan langsung dan memberikan dampak yang dikhawatirkan merusak bagi badan candi.
Adapun menurut Fauzan Luthsa, pengamat kebijakan publik terkait ekonomi dan sosial. Solusi yang dimaksud bisa dipandang sebagai solusi mengingat dan mempelajari Borobudur tanpa merusak.
Ia menyarankan agar pengelola atau pemerintah dapat membuat wisata virtual candi Borobudur sebagai bahan ajar siswa sekolah dan masyarakat umum. Bahkan praktiknya bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang selama ini banyak digadang-gadang seperti metaverse untuk ‘wisata imajiner’ candi borobudur.
Intinya, jangan sampai masyarakat tercerabut dari akar sejarah namun di lain sisi jangan pula warisan sejarah yang berharga terancam eksistensinya, karena terlalu akomodatif terhadap keinginan berwisata yang tak terkendali.
10 Hal Yang Harus Kamu Ketahui Tentang Candi Borobudur
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
