Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022 telah mendorong Indonesia ikut meresponi masalah tersebut. Disaat banyak negara yang mendukung salah satu pihak dalam konflik tersebut, namun Indonesia menegaskan bahwa mereka akan tetap bersikap netral. Sikap netral dari Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan Presiden Joko Widodo melalui sosial medianya untuk pentingnya mengakhiri perang (stop war). Tentu dari pernyataan tersebut, Indonesia menyadari bahwa perang hanya akan membawa kesengsaraan bagi umat manusia, termasuk masyarakat Indonesia itu sendiri.
Bila mengacu kembali pada pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya, Indonesia tidak memihak kepada Rusia maupun Ukraina. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dalam menjalin relasi antar-negara. Prinsip bebas-aktif mengacu pada salah satu kalimat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berisi “… ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…” Kemudian, berdasarkan UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 3 yang berbunyi “bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, diabadikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.”
Makna bebas-aktif yang dianut oleh Indonesia dalam pengambilan kebijakan luar negeri pada hakikatnya adalah bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan Indonesia terhadap setiap isu-isu internasional secara aktif, serta tidak bersandar diri kepada salah satu negara yang memiliki power atau potensi yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, Indonesia lebih memilih untuk memberikan sumbangan pemecahan masalah (solusi) serta berpartisipasi dalam penyelesaian perang antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum kunjung usai; agar tercapainya kepentingan nasional Indonesia maupun stabilitas global.
Kebijakan luar negeri Indonesia ditentukan oleh kepentingan nasional, serta kepentingan nasional tersebut ditentukan oleh identitas. Tentu identitas yang dimiliki bangsa Indonesia inilah adalah Pembukaan UUD 1945 dan juga UU No. 37 Tahun 1999, dimana menjadi pedoman untuk menentukan national interest dan juga kebijakan luar negeri. Selain itu, adanya kepentingan nasional Indonesia dalam menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina tidak terlepas dari keinginan dan harapan masyarakat Indonesia agar konflik tersebut cepat berakhir.
Carita Rumah Tangga Jeung Teteh, Fenomena Pernikahan Dini di Dataran Tinggi Tanah Sunda
Masyarakat Indonesia pun menyuarakan dukungan melalui media sosial kepada pemerintah agar konsisten untuk membantu menghentikan perang. Hal ini disebabkan cukup banyak masyarakat yang ikut merasakan dampak buruk dari perang tersebut seperti harga komoditas atau kebutuhan pokok (terutama gandum dan bensin) mengalami kenaikan. Maka itu, salah satu aspek yang menjadi kepentingan nasional Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum.
Sebagai upaya untuk mewujudkan kepentingan nasional, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo mengunjungi Ukraina dan Rusia. Pertama, Indonesia melakukan kunjungan ke Ukraina terlebih dahulu pada 29 Juni 2022, dimana Presiden Jokowi itu sendiri melaksanakan pertemuan diplomatik dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa tujuan Indonesia mengunjungi Ukraina sebagai bentuk perwujudan concern dari masyarakat Indonesia itu sendiri terhadap kondisi Ukraina yang mencekam.
Namun dibalik itu, agenda Indonesia dalam melakukan pertemuan dengan Ukraina sebagai bentuk pemenuhan kepentingan nasional yang berkaitan dengan kesejahteraan umum, yakni sektor pangan. Hal ini dikarenakan Indonesia juga ikut merasakan imbas dari kenaikan harga pangan global (terutama gandum). Ukraina merupakan negara pengekspor gandum terbesar kelima di dunia, sehingga Indonesia memandang Ukraina sebagai mitra penting bagi world food supply chain.
Namun, harga gandum yang mengalami kenaikan disebabkan oleh tindakan Rusia yang memblokade ekspor gandum sekitar 77 juta ton di Pelabuhan Odessa, Ukraina. Kenaikan tersebut tentu akan menyebabkan harga pangan dari hasil olahan gandum secara global juga otomatis meningkat seperti mie instan maupun roti. Indonesia itu sendiri masih ketergantungan dengan impor gandum yang berasal dari Ukraina sebesar 11 juta ton setiap tahunnya untuk food industry raw materials.
Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa kenaikan harga gandum berpotensi memicu inflasi yang tinggi dan tidak terkendali, sehingga perekonomian nasional mengalami penurunan. Oleh karena itu, Indonesia memberikan dukungan kepada Ukraina berdasarkan prinsip kebijakan luar negeri bebas-aktif untuk mewujudkan national interest, dengan melalui pemberian bantuan obat-obatan dan alat medis. Tentu langkah Presiden Jokowi di Ukraina tersebut agar masyarakat Indonesia tidak mengalami kesulitan dalam mengakses gandum.
Setelah berkunjung ke Ukraina, Presiden Joko Widodo sebagai perwakilan Indonesia melanjutkan perjalanan untuk misi perdamaian sebagai bentuk pelaksanaan kepentingan nasional ke Rusia pada tanggal 1 Juli 2022. Pada saat itu, Presiden Jokowi bertemu secara empat mata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
4 Tradisi Unik Perayaan Idul Adha di Sejumlah Daerah Indonesia, Ada Jemur Kasur!
Dalam pertemuan diplomatik tersebut, Indonesia telah menyatakan kesiapan menjadi jembatan komunikasi antara Rusia dan Ukraina. Kemudian Indonesia dan Rusia membahas masalah terganggunya food supply chain akibat blokade Pelabuhan Odessa, Ukraina.
Indonesia melalui Presiden Jokowi terus melaksanakan negosiasi agar Rusia untuk mencabut blokade ekspor gandum agar adanya jaminan keamanan pasokan pangan. Indonesia tentu menyadari apabila Rusia tidak mencabut blokade, maka bencana kelaparan akan mengguncang kehidupan global (termasuk masyarakat Indonesia) dan terjadinya ketidakstabilan ekonomi internasional.
Indonesia juga mendorong Rusia untuk menghentikan konflik terhadap Ukraina, dimana hal ini juga disebabkan konflik tersebut berdampak pada kenaikan harga minyak bumi secara global. Rusia merupakan negara yang mengekspor minyak bumi terbesar ketiga di dunia, sebesar 10,5 juta barel per hari.
Melonjaknya harga minyak bumi tersebut tentu menyebabkan harga bensin dalam negeri otomatis ikut naik. Kenaikan harga bensin inilah dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat Indonesia (terutama kelas menengah ke bawah), antara lain penurunan konsumsi rumah tangga, kenaikan biaya produksi, pertumbuhan ekonomi nasional akan negatif, serta berpotensi terjadinya inflasi.
Dari sinilah Indonesia sadar bahwa empat dampak buruk tersebut akan mengganggu kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia berusaha untuk memenuhi kepentingan nasional-nya dalam pertemuan diplomatik dengan Rusia agar harga minyak bumi menurun dan masyarakat dapat mengakses bensin dengan harga yang terjangkau.
Selanjutnya, kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina dipandang membawa perubahan secara positif, dimana Rusia dan Ukraina saling bersepakat untuk menandatangani perjanjian pada 22 Juli 2022 untuk membuka blokade ekspor gandum dari Pelabuhan Odessa.
UGM Utus 7 Ribu Mahasiswa KKN Berdayakan 400 Desa di Seluruh Indonesia
Presiden Zelensky menyatakan bahwa sekitar 20 juta ton gandum sudah bisa diekspor ke negara lain, terkhususnya Indonesia. Agreement antara Rusia dan Ukraina dalam pembukaan blokade ekspor gandum telah berhasil memenuhi kepentingan nasional Indonesia yaitu agar masyarakat tidak akan mengalami kelangkaan gandum dan bencana kelaparan dapat dicegah.
Dengan demikian, pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi berupaya berdialog dengan Rusia maupun Ukraina sebagai maksud untuk mengantisipasi agar masyarakat Indonesia itu sendiri terhindar dari jurang kemiskinan hingga krisis pangan maupun energi; sehingga kesejahteraan umum yang merupakan bagian dari aspek kepentingan nasional akan terwujud secara pasti.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
