Sistem pemerintahan Indonesia pernah mengalami pergantian kabinet beberapa kali. Salah satu pergantian kabinet yang terjadi dalam sejarah Indonesia adalah saat perubahan sistem pemerintahan dari serikat menjadi kesatuan pada tahun 1950-1959.
Setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kabinet pertama yang menduduki sistem pemerintahan Indonesia adalah Kabinet Natsir.
Kabinet ini dipimpin oleh partai Masyumi dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Bertugas mulai 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951, berikut ini latar belakang, anggota, masa bakti, dan program kerja Kabinet Natsir.
Latar Belakang Dibentuknya Kabinet Natsir
Sebelum menjadi perdana menteri, Natsir telah menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia) sejak Indonesia merdeka. Setelah itu, pada tanggal 3 April 1950, Natsir ingin memulihkan keutuhan bangsa Indonesia menjadi negara kesatuan, bukan dalam bentuk serikat.
Natsir kemudian mengajukan Mosi Integral Natsir. Presiden Soekarno kemudian mengangkat Natsir menjadi perdana menteri pada 17 Agustus 1950 yang menjadi awal terbentuknya Kabinet Natsir pada 6 September 1950.
Selama masa Kabinet Natsir aktif, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kabinet ini, yakni sebagai berikut.
- Masalah keamanan dalam negeri, yakni pemberontakan di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS.
- Perjuangan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami kebuntuan atau kegagalan.
- Penerapan Sumitro Plan, saat pengusaha nasional diberikan bantuan kredit, tetapi penggunaannya tidak tepat sasaran.
Selain itu, ada juga beberapa prestasi yang telah diraih oleh Kabinet Natsir, yakni:
- Sumitro Plan mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
- Menerapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.
- Indonesia bergabung dengan PBB.
- Adanya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk membahas Irian Barat.
Anggota Kabinet Natsir
Berikut ini anggota Kabinet Natsir saat masa bakti 6 September 1950-27 April 1951 (didemisionerkan pada tanggal 20 Maret 1951)
Perdana Menteri: Mohammad Natsir
Wakil Perdana Menteri: Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Menteri Dalam Negeri: Assaat
Menteri Luar Negeri: Mohammad Roem
Menteri Keamanan Rakyat: Abdul Halim (berhenti 8 Desember 1950) dan Sri Sultan HB IX (diangkat 8 Desember 1950)
Menteri Kehakiman: Wongsonegoro
Menteri Penerangan: M.A. Pellaupessy
Menteri Keuangan: Sjafruddin Prawiranegara
Menteri Perdagangan dan Industri: Sumitro Djojohadikusumo
Menteri Pertanian: Tandiono Manu
Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi: Herman Johannes
Menteri Sosial: F.S. Haryadi
Menteri Perhubungan: Djuanda
Menteri Kesehatan: J.Leimena
Menteri Agama: Wahid Hasjim
Menteri Tenaga Kerja: Pandji Suroso
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Bahder Johan
Menteri Negara: Harsono Tjokroaminoto
Program Kerja Kabinet Natsir
- Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
- Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
- Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
- Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
- Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
- Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
- Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.
Penyebab Jatuhnya Kabinet Natsir
Jatuhnya Kabinet Natsir terjadi karena partai koalisinya, yakni PNI tidak masuk ke dalam susunan kabinet. Setelah itu, PNI memutuskan untuk menjadi partai oposisi bersama Murba dan PKI.
Selama Kabinet Natsir aktif, partai oposisi selalu melontarkan kritik terhadap kinerja kabinet, salah satunya saat ada mosi Hadikusumo dan PNI yang menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah.
Setelah pemungutan suara parlemen, mosi Hadikusumo diterima. Namun, hal ini membuat menteri dalam negeri mengundurkan diri dan mengakibatkan kerenggangan antara kabinet dengan parlemen. Akibatnya, Kabinet Natsir kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951.
Nah, itu dia beberapa info penting mengenai pembentukan, latar belakang, program kerja, dan penyebab jatuhnya Kabinet Natsir, kabinet pertama yang dibentuk saat perubahan sistem pemerintahan dari serikat menjadi kesatuan pada tahun 1950-1959.
Referensi:
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Natsir
https://setkab.go.id/kabinet-moh-natsir/
https://an-nur.ac.id/kabinet-natsir-kabinet-susunan-program-kerja-pencapaian-dan-berakhirnya/
https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/13/182545479/kabinet-natsir-latar-belakang-susunan-program-kerja-dan-pergantian
Simanjuntak, P.N.H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan,hlm. 116-124.
Susanto, Ready. (2018). Mari Mengenal Kabinet Indonesia. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
