The Habibie Center pada Selasa, 6 Februari 2024 menyelenggarakan Diskusi Publik Pasca Debat Capres bertajuk “Review dan Proyeksi Pilpres 2024 yang bertempat Gedung The Habibie Center.
Diskusi publik ini dilaksanakan untuk memberikan analisis, review dan proyeksi
elektabilitas capres 2024 pasca debat capres dan cawapres, serta memberikan telaah
terhadap prospek dan arah demokrasi di Indonesia.
Acara diskusi publik ini diawali dengan pembukaan oleh Dr.-Ing. Ilham A. Habibie,
M.B.A. selaku Ketua Dewan Pembina The Habibie Center. Diskusi publik ini diawali dengan meninjau visi dan misi pasangan calon presiden.
Pemilu Belum Mulai, WNI di Negara Ini Sudah Mencoblos Duluan
Putra dari Presiden ke 3 BJ Habibie ini mengungkapkan secara umum visi dan misi para pasangan calon masih sangat makro dan implementasi rencana energi masih menjadi tanda tanya dan perlu perhatian pada rencana implementasi yang lebih spesifik.
Meskipun kata kunci dalam isu ini sudah disebutkan di dalam visi misi, akan tetapi belum mengulas bagaimana partisipasi masyarakat, apakah sebagai konsumen atau produsen energi terbarukan.
“Generasi milenial sangat sadar mengenai keperluan kita mempunyai satu rencana energi menuju energi,” paparnya.
Anggaran?
Ketua Institut untuk Demokrasi, Ekonomi dan Ekologi, Prof. Didik J.Rachbini, M.Sc., Ph.D mengungkapkan siapapun yang terpilih menjadi presiden mendatang akan terkendala oleh APBN.
Hal ini karena APBN sudah habis untuk membayar hutang, transfer daerah, anggaran pendidikan, dan pos biaya lainnya. Ia juga berkomentar terkait hilirisasi yang mendapat kritik keras karena berjalan secara ugal-ugalan.
“Hilirisasi yang sekarang dijalankan itu bagus, tapi kritik yang disampaikan juga benar. Itu untuk memperbaiki, karena nilai tambahnya banyak ke Cina.”
Suara Golongan Putih, Bagaimana agar Mengajak Mereka Menentukan Pilihan?
Anggota Dewan Pakar The Habibie Center, Umar Juoro, M.A., M.A.P.E., menambahkan target pertumbuhan ekonomi yang diusung pasangan calon 01 yang adalah 5.5-6.5%, pasangan 02 dan 03 menargetkan 7%.
Tetapi para paslon tidak memberikan gambaran yang jelas terhadap implementasinya nanti.
Meskipun dapat dipahami bahwa dalam kampanye politik, para kandidat berusaha memaksimalkan target namun dalam realisasinya akan sangat sulit mencapai 7%.
“Paling tidak aspek ekonomi yang menjadi tantangan kita terungkap dan kemudian didebatkan, nanti kita akan menerka-nerka siapa menterinya, programnya bagaimana, untuk kemudian bagaimana diterjemahkan dengan kebijakan dan berkaitan dengan hasil-hasil yang dicapai.”
Rekomendasi
Berbagai rekomendasi yang dihasilkan merupakan buah pikiran dari para tokoh dan pakar dari berbagai pemangku kepentingan, dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak dalam menghadapi Pemilu 2024.
Rekomendasi kebijakan tersebut dipaparkan oleh Julia Novrita, Ph.D (Direktur Program dan Pengembangan, The Habibie Center) dan Danang Widoyoko (Sekretaris Jenderal, Transparency International
Indonesia, yang terangkum dalam tujuh poin berikut:
1. Memperkuat demokrasi melalui peran masyarakat sipil dalam memajukan nilai-nilai dan praktik demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui penciptaan ruang partisipasi politik yang bermakna dengan mendorong kerjasama dan kolaborasi antar masyarakat sipil dalam penyampaian berbagai
aspirasi serta penghargaan terhadap keberagaman Indonesia.
2. Memastikan penyelenggaraan PEMILU 2024 berjalan secara bebas dan adil, tanpa ada intervensi dan intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
3. Mendorong peran dan keterwakilan perempuan dalam politik melalui pengawalan dan penguatan regulasi dan mekanisme afirmasi, peningkatan kapasitas calon pemimpin/legislator perempuan, dan memberi akses dan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik.
Tugas KPPS dalam Suksesnya Pelaksanaan Pemilu 2024
4. Meningkatkan literasi media dan edukasi politik masyarakat sipil melalui berbagai kegiatan yang bersifat partisipatif dan mendorong critical thinking sebagai upaya merawat dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi.
5. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan ancaman polarisasi dalam masyarakat, politik identitas, politik dinasti, manipulasi hukum, dan dominasi oligarki serta memastikan netralitas aparat negara terutama dalam penyelenggaraan PEMILU 2024.
6. Memaksimalkan peran BAWASLU, KPU, dan KPI dalam pengawasan, pemantauan, dan pemberitaan terkait PEMILU 2024 dan melibatkan Kepolisian dan PEMDA untuk mensosialisasikan peliputan media secara adil dan
berimbang.
7. Memilih pemimpin negara yang berintegritas, yang merawat nilai-nilai demokrasi dan memberi keteladanan dalam proses transformasi Indonesia menuju ke arah yang lebih baik terutama dalam proses penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan kebebasan pers dan masyarakat sipil, pembangunan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, penguatan institusi dan kelembagaan yang
menjadi pilar demokrasi.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
