Dalam dunia birokrasi dan pengambilan kebijakan dalam koridor negara, sejatinya terjadi suatu dialektika. Tata laksana pemerintahan dan perumusan suatu kebijakan publik tidak bergerak di ruang hampa. Justru prosesnya sangat dinamis, karena bersinggungan langsung dengan kepentingan berbagai komponen pada masyarakat. Ada masyarakat luas, para sivitas akademika dunia pendidikan, kalangan dunia usaha, pihak pemerintah itu sendiri dan pihak lain yang terkait (stakeholders).
Forum multi stakeholder adalah salah satu terobosan dalam mewujudkan pelayanan publik yang inovatif. Ada pelbagai unsur yang bergerak dalam suatu ruang forum multi stakeholder, yakni dimulai dengan ditetapkannya target bersama yang ingin dicapai. Kemudian ada aspirasi yang terbit, diikuti potensi kendala maupun tantangan yang akan hadir secara dialogis. Lalu muncul pula saran dan koreksi yang muncul dari masyarakat, juga dari para akademisi.
Dengan pendekatan multi stakeholder, kita selaku unsur pemerintah dapat merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi suatu kebijakan publik baik di level pusat maupun level daerah dengan helicopter view.
Metode helicopter view dapat membantu kita melihat suatu kepentingan publik dengan pola pandangan yang lebih luas dan menyeluruh hingga hal yang mendetail. Ibarat kita menaiki helikopter saat mengunjungi suatu daerah. Kita dapat melihat sisi yang lebih tinggi dan lebih menjangkau banyak sudut yang tidak terlihat dari sisi jalan raya atau perspektif khalayak pada umumnya.
Formal dan Informal
Pelaksanaan forum multi stakeholder dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan formal seperti rapat koordinasi, rapat sinkronisasi kebijakan, lokakarya, bimbingan teknis dan lain sebagainya. Namun, forum multi stakeholder juga dapat dilakukan secara informal, yakni melalui undangan coffee-morning, lunch-gathering, dan lain sebagainya.
Pada acara rapat multi stakeholder yang formal, kita dapat menyimak berbagai pengalaman dan presentasi baik pada tataran teoretis maupun praksis. Pengalaman empiris dari para pemateri dan pakar sesuai kompetensinya masing-masing. Suatu contoh kasus misalnya, untuk membuat suatu proyek listrik masuk desa atau kawasan terpencil di nusantara, dibutuhkan forum multi stakeholder yang holistik. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar proyek listrik masuk desa yang diproyeksikan bisa tepat sasaran serta tepat guna pada klaster masyarakat yang membutuhkan.
Pihak PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai regulator plat merah seyogianya melibatkan dinas terkait di daerah, semisal dinas pertambangan, energi, dan sumber daya mineral pada pemerintah daerah setempat.
Pihak akademisi dari kampus yang bereputasi juga sebaiknya dilibatkan dengan masyarakat sipil. Jangan lupa untuk melibatkan kalangan media yang senantiasa mempublikasikan wacana dan berita terkini di daerah tersebut. Media bisa saja sebagai pihak potensial yang mengkritik kebijakan pemerintah. Namun sebagai pemerintah alangkah bagusnya jika kita tidak alergi kritik. Terutama kritik yang membangun.
Kolaborasi Pentahelix
Pelibatan dan kolaborasi seperti ini biasa dikenal dengan pendekatan kolaborasi pentahelix. Kolaborasi pentahelix merupakan kolaborasi bersegi lima, yaitu segi pemerintah, segi dunia usaha/bisnis, segi masyarakat sipil, segi akademisi dan juga segi media. Dengan sinkronisasi pentahelix seperti ini akan dapat diperoleh diskursus dan ikhtisar pembahasan yang bersifat utuh, sistemik dan menyeluruh dalam suatu ekosistem kebijakan publik.
Dengan itu, proses pengambilan kebijakan akan lebih komprehensif karena melibatkan pelbagai sisi dan perspektif hingga ke akar dan sudut-sudut permasalahan yang selama ini alpa untuk dijangkau.
Ritual minum kopi dan makan siang bersama antara para pemangku kepentingan dalam suasana yang guyub dan santai, bukan tak mungkin akan menelurkan inovasi dan terobosan. Inovasi dan terobosan yang sudah ditelurkan selanjutnya bisa ditetaskan. Dengan berbagi pengalaman di bidang kompetensinya masing-masing, para pengambil kebijakan dapat mengambil intisari dan kebaruan pengalaman.
Dengan platform presentasi digital berbasis analisis data, foto, video, lalu kecerdasan buatan (AI / Artificial Intelligence), sejatinya proses transformasi pengetahuan dan transfer pengalaman akan lebih bernilai. Senada dengan semangat world class government yang dicanangkan pemerintah kita terkhusus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada tahun 2024 ini.
Seyogianya teknologi informasi dan talenta sumber daya manusia digital harus dioptimalkan demi kemaslahatan bangsa dan negara. Akselerasi, kebermanfaatan dan transparansi pelayanan publik menjadi keniscayaan bangsa kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Niscaya kita bisa dan mampu ya, Kawan GNFI!
Dengan semangat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik alias SPBE, diharapkan para aparatur kita bisa mewujudkan smart government. Dengan dua amunisi utama, yakni pertama adalah Permenpan-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lalu amunisi yang kedua disponsori oleh Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
Sistem pemerintahan yang elektronis diharapkan bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Output-nya jelas, untuk menghasilkan pelayanan publik yang cepat, berkualitas, dan terpercaya.
Tantangan masih jelas terbentang di hadapan mata dan semoga kita bisa menaklukannya. Menaklukkan tiap tantangan harus dilalui bangsa kita untuk mewujudkan semua tujuan bersama yang baik dan mulia tersebut. Ada tahapan yang harus dilalui dan dipersiapkan bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045, era 21 tahun mendatang. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah mewujudkan SDG's atau Sustainable Development Goals. SDG's adalah sekumpulan tujuan pembangunan berkelanjutan pelbagai bangsa dan negara bersama yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tahun 2030 atau enam tahun lagi dicanangkan sebagai tahun penuntasan 17 tujuan bersama yang termaktub dalam SDG's. Waktu yang tidak terlalu panjang dari sekarang.
Pencapaian SDG's tahun 2030 sejatinya menjadi jembatan kesuksesan bangsa negara kita yang wajib kita lalui sebelum memasuki era Indonesia Emas 2045. Walaupun tantangan jelas terhampar di ambang pintu, namun dengan gotong royong dan semangat perjuangan para pahlawan pendahulu kita sejak tahun 1945, yakinlah bangsa kita mampu menaklukannya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
