Indonesia dan Vietnam menaikkan target nilai perdagangan bilateral pada 2028 dari 15 miliar dolar AS menjadi 18 miliar dolar AS atau setara Rp291 triliun. Kesepakatan itu ditetapkan dalam pertemuan ke-5 Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) RI dan Vietnam di Hanoi, Rabu (24/4/2024).
“Untuk mencapai target ini, kedua negara perlu terus mengurangi hambatan dagang dan segera menuntaskan perjanjian ketahanan pangan serta mengoptimalkan peran Joint Committee on Economic, Scientific, and Technical Cooperation (JC-ESTC)," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam pernyataan pers.
Pada pertemuan itu, kedua negara membahas isu bilateral, regional, dan global. Retno dan Menlu Vietnam Bui Thanh Son sepakat meningkatkan status Kemiteraan Strategis menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif. Retno juga mendorong 10th Policy Dialogue Indonesia dan Vietnam untuk segera dimulai, mengingat rivalitas geopolitik di kawasan semakin meningkat.
Masuk Lima Besar Asia-Pasifik: Vietnam Capai Pertumbuhan 2,4% Populasi Orang Super Kaya
Kemudian, dirinya juga menyambut baik penyelenggaraan Defense Policy Dialogue ke-3 antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Vietnam, pelaksanaan Air-Staff Talk pertama antara Angkatan Udara kedua negara tahun ini, dan keikutsertaan Angkatan Laut Vietnam pada Multilateral Naval Exercise ke-24 dan ASEAN Solidarity Exercise tahun lalu di Batam.
“Vietnam juga menyampaikan terima kasih di dalam pertemuan JCBC atas bantuan Indonesia dalam membangun Vietnam's Peacekeeping Center yang sesuai dengan standar PBB," tambah Retno.
Selain itu, Retno juga mendorong penguatan kerja sama untuk mengatasi kejahatan transnasional yang meningkat, terutama terkait kasus perdagangan orang dari online scams. Di sektor maritim, Retno juga mendorong penguatan kerja sama penanganan penangakapan ikan secara ilegal atau IUU Fishing, kerja sama di sektor energi, kesehatan, pariwisata, dan pendidikan.
Para Menlu turut sepakat untuk terus bekerja sama dalam memelihara perdamaian, stabilitas, serta kemakmuran, Asia Tenggara dan Indo Pasifik.
“Kedua negara juga menekankan pentingngnya terus dihormatinya hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Tanpa penghormatan terhadap hukum internasional, maka perdamaian dan stabilitas akan sulit terjaga seperti yang terjadi di wilayah lain," tutup Retno.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
