Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan target Indonesia untuk jadi juara sekaligus menguasai budidaya lobster di skala dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menekankan Indonesia berpeluang untuk mencapai target menjadi juara budidaya lobster tersebut dalam waktu setidaknya 10 tahun mendatang.
Ia menegaskan target tersebut untuk Indonesia bukanlah yang tidak mungkin. Trenggono mengambil contoh Norwegia, negara yang berhasil membudidayakan salmon dalam waktu kurang lebih 50 tahun. Semangat dan konsistensi tersebut menurutnya dapat menjadi contoh bagi Indonesia.
"Kalau Norwegia 50 tahun bisa riset salmon tapi validasinya bisa puluhan miliar. Jadi kalau saya 15, 20 tahun mendatang kita bisa menguasai lima komoditi strategi tersebut menjadi champion artinya digawangi kementerian perikanan kita harus jagoan dan produsen yang sangat kuat," ujar Trenggono Rabu (15/5/2024).
Adapun lima komoditas yang dia maksud meliputi udang, lobster, kepiting, nila atau tilapia serta rumput laut.
Udang Selingkuh, Lobster Unik Nan Lezat dari Perairan Papua
Strategi Kerja Sama Bareng Vietnam
Menteri KKP, Trenggono mengungkapkan pihaknya telah lebih dulu menggandeng Vietnam sebagai strategi untuk mencapai target tersebut. Ia berencana akan membuka keran ekspor benih bening lobster (BBL) ke Vietnam. Akan tetapi, ekspor tersebut disertai ketentuan bahwa Vietnam melakukan budidaya di Indonesia serta harus membayar secara resmi kepada pemerintah Indonesia.
Ketentuan ini ditetapkan sebagai upaya alternatif menangani kasus ekspor ilegal lobster ke negara Vietnam. Trenggono mengungkapkan bahwa terdapat 600 juta benih lobster di Vietnam dan sebagian besar benih tersebut didapat secara ilegal dari Indonesia.
Hal tersebut lantas membuat nilai ekspor lobster dari Vietnam ke China mencapai US$ 2,5 miliar. Padahal, Vietnam termasuk negara yang tidak memiliki BBL dari pemijahan secara alami.
"Langkah terbaik kita berikan ruang kepada investor yang ada di Vietnam untuk melakukan budidaya di Indonesia. Kemudian kita bisa melihat, kebutuhan BBL di sana kita bisa penuhi, tapi syaratnya mesti bayar secara resmi ke pemerintah Indonesia," ujar Trenggono.
RI Mau Rajai Perdagangan Lobster, Begini Prospeknya di Pasar Global
PMO untuk Cegah Ekspor Ilegal
Selain menggandeng pihak terkait, KKP juga mengeluarkan Project Management Office (PMO) 724 untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster. PMO yang bertujuan untuk mencegah ekspor ilegal bibit lobster ini akan melibatkan kementerian, lembaga dan otoritas terkait, termasuk Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kepolisian RI, TNI Angkatan Laut, hingga Kejaksaan Agung.
"Hari ini kita meluncurkan PMO 724. PMO ini salah satunya dengan pemberantasan ekspor ilegal bibit lobster," jelas Trenggono dalam Konferensi Pers Peluncur PMO 724, di kantor KKP, Rabu (15/4/2024), dikutip dari Liputan6.
PMO 724 ini nantinya akan berfokus pada beberapa aspek, yaitu:
- Pelaksanaan langkah operasional penerapan kebijakan pengelolaan lobster.
- Koordinasi antar lembaga terkait implementasi kebijakan dan program yang mendukung tata kelola lobster berkelanjutan.
- Pemantauan dan evaluasi aktivitas penangkapan BBL dan pembudidayaan lobster.
- Penyuluhan dan komunikasi kepada stakeholder tentang pentingnya menjaga keberlanjutan perikanan lobster.
Indonesia Ternyata Punya 26 Milyar Lobster Bertelur yang Siap Jadi Cuan
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
