APBN 2017 telah resmi disahkan oleh anggota DPR pada Selasa 25 Oktober 2016. Dalam APBN 2017 terdapat kabar-kabar baik yang meningkatkan optimisme terhadap kemajuan bangsa.
Tahun 2017 merupakan tahun ke-tiga pemerintahan Presiden Joko Widodo, Sejak 2015, APBN di indonesia difokuskan untuk pembangunan infrstruktur, pengurangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan wilayah.
Pada tahun tersebut, paradigma pengeloalan anggaran diubah. Anggaran yang pada awalnya bersifat konsumtif diubah menjadi produktif. Salah satunya dengan mereformasi subsidi energi. Subsidi Energi, terutama BBM, diubah dari subsidi harga menjadi subsidi tetap, subsidi harga hanya dilakukan terhadap solar. Sebagai tambahan, premium juga tidak lagi mendapatkan subsidi. Penghematan inilah yang kemudian dijadikan dimasukkan ke dalam kanal-kanal yang lebih produktif.
Lambatnya penyerapan anggaran juga mendorong pemerintah mereformasi regulasi untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dengan merubah regulasi yang memberikan fasilitas kepada Kementrian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengadan barang dan jasa pada kuartal ke empat pada tahun anggaran sebelumnya.
Reformasi tambahan yang dilakukan pada tahun 2017 adalah dengan melakukan perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan agar lebih rasional. Sementara itu, dari segi belanja, pemerintah melakukan efisiensi dan penajaman belanja operasional dan fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan serta penciptaan lapangan kerja. Dari aspek pembiayaan negara, Pemerintah melakukan penghematan pada pembiayaan indestasi dengan memastikan kemandirian BUMN. Selain itu Pembangunan Infrastruktur dilaksaakan dengan mencari pembiayaan murah tanpa mengesampingkan aspek kualitas.
Grafik diatas menunjukkan adanya efisiensi alokasi subsidi energi yang terus turun sejak tahun 2015. Sementara itu anggaran infrastruktur, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan jumlahnya terus naik.
Selanjutnya, Pada tahun 2017 jumlah total belanja Kementrian/Lembaga diperkirakan sebesar Rp. 758.378,0 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pagu pada tahun 2016 yang merupakan bukti bahwa adanya efisiensi belanja operasional nan nonprioritas.
Porsi anggaran terbesar yang semula berada pada Kementrian Pertahanan, semenjak tahun 2016 berubah menjadi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan menyadari bahwa peran infrastruktur yang sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat dan memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Alokasi yang diberikan kepada Kementrian PUPR pada APBN 2017 adalah sebesar 105.565,1 Miliar.
Kabar-kabar tersebut tentunya menjadi sinyal positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastruktur akan membuka wilayah-wilayah yang terisolasi. Pembangunan Infrastruktur juga merupakan sinyal bagi inklusifitas pembangunan karena dampak-dampak pembangunan akan menyebar kesegala penjuru. Subsidi BBM yang selama ini membebani anggaran dipangkas digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
Sumber :
1. Nota Keuangan APBN 2017
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
