Perlombaan Menemukan Vaksin Covid-19 adalah Masalah Nasionalisme

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Penulis senior GNFI

Dalam waktu dua-tiga bulan sejak coronavirus yang mematikan itu menyebar keseluruh dunia, kekuatan dunia yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan Eropa berlomba “lari cepat” untuk menjadikan negara nya menjadi nomor satu yang memproduksi vaksine coronavirus ini.

Persaingan ini membawa nuansa nasionalisme negara-negara itu agar menjadi “pemenang”.

Agar rakyatnya menjadi warga nomor satu yang mendapatkan vaksin dan agar perusahaan-perusahaan globalnya mendominasi dunia dalam memprodusi dan mendistribukan vaksin itu.

Negaranya harus memegang hak monopoli dalam hal ini.

Kita tentu ingat baru-baru ini lebih dari 100 kepala negara menandatangani petisi yang berisi tuntutan agar hasil penelitian penemuan vaksin corona virus itu harus untuk kepentingan dunia dan bukan kepentingan negara tertentu, dan tidak di patenkan.

Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, adalah dua di antara 140 pimpinan negara-negara yang menandatangani petisi tersebut.

Petisi ini muncul menyusul pernyataan perusahaan farmasi global Prancis, Sanofi, yang mengatakan bahwa akan memberikan prioritas kepada Amerika Serikat sebagai negara pertama memperoleh hasil penelitian vaksinnya. Karena negara inilah yang menggelontorkan banyak dana kepada perusahaan untuk melakukan penelitian.

Memang bagi masyarakat awam, penelitian untuk menemukan vaksin itu adalah demi kemanusiaan, demi membantu masyarakat dunia agar sembuh dari coronavirus. Namun dibalik itu sebenarnya juga muncul nasionalisme masing-masing negara untuk memperebutkan status siapa yang memperoleh “credit” atau nama, mendapatkan hak paten dan pendapatan milyaran dolar setiap tahunnya dari penjualan produk hasil penelitian itu.

Karena itu awam mungkin terkejut kalau dalam kompetisi seperti ini juga melibatkan departemen pertahanan, departemen luar negeri dan lembaga-lembaga inteligen negara. Secara umum masyarakat awam tahunya hanya lembaga peneiltian kesehatan dan perguruan tinggi yang terlibat.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sering mengungkapkan bahwa negaranya sebagai negara yang terkuat di planet ini sedang melakukan uji klinis vaksin coronavirus dan segera akan memproduksinya.

Dihadapan para eksekutif top perusahaan-perusahaan Farmasi Amerika Serikat, Trump meyakinkan bahwa vaksin coronavirus akan diproduksi di negara Amerika Serikat dan mengontrol sistim pasokan distribusinya.

Tiongkok dan beberapa negara Eropa juga melakukan hal yang sama.

Dikabarkan bahwa Tiongkok mengerahkan 1.000 ilmuwan yang bekerja siang malam untuk melakukan penelitian ini dan sudah menjadi ranah militer karena melibatkan Akademi Militernya di bidang Ilmu-Ilmu Kesehatan (Academy of Military Medical Sciences) dan merekrut banyak relawan untuk uji coba kilinis.

Wang Junzhi, seorang pakar pengawasan mutu produk-produk biologi Tiongkok mengatakan bahwa “Cina tidak mau ketinggalan dengan negara-negara lain.” Sementara itu Komisi Eropa – lembaga penting di Masyarakat Ekonomi Eropa menjanjikan pendanaan sebesar 85 juta dolar kepada perusahaan Farmasi di suatu negara Eropa dimana sebelumnya sudah mendapatkan dukungan penuh dari sebuah Konsorsium vaksin Eropa (European vaccine consortium).

Pendeknya negara-negara maju itu menyadari betul bahwa Biotechnology adalah industri strategis bagi negaranya masing-masing. Negara-negara itu memang sampai sekarang berlomba untuk membuat mesin perang canggih, seperti drone, pesawat tempur siluman dan senjata Cyber.

Tapi mereka juga berlomba agar industri obat, terutama untuk menangani coronavirus ini tidak jatuh ketangan asing. Negaranya harus menjamin bahwa rakyatnya menjadi prioritas nomor satu yang memperoleh obat.

Sikap seperti ini mendapatkan kritikan luas di dunia terutama dari negara-negara miskin dan berkembang yang juga menderita karena virus mematikan itu.

Kritikan semacam itu pernah dilontarkan kepada Australia ketika ada epidemic flu babi tahun 2000 ketika sebuah perusahaan farmasi Australia salah satu perusahaan pertama yang mengembangkan vaksin dosis tunggal dituntut untuk memenuhi kebutuhan negaranya dahulu sebelum di ekspor ke Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Severin Schwan, kepala eksekutif Roche perusahaan farmasi Swiss yang berskala global mengatakan, “would encourage everyone not to get into this trap of saying we have to get everything into our countries now and close the borders,”.

“It would be completely wrong to fall into nationalist behavior that would actually disrupt supply chains and be detrimental to people around the world.”

Memang perlombaan untuk mejadi negara “paling top” dalam menemukan vaksin coronavirus ini perlombaan Sprint atau lari cepat mengingat waktu agar tidak didahului negara lain, juga mengingat waktu yang diperlukan dari penelitian awal, uji klinis (beberapa kali) agar dicapai keamanan bagi pasien sampai hasil final memproduksinya – itu cukup lama, bisa satu tahun atau satu tahun setengah.

Mengingat strategisnya penelitian vaksin ini – karena bukan hanya untuk kemanusiaan tapi sudah menyangkut nasionalisme maka negara Indonesia haruslah menjamin betul keamanan proses penelitian ini, karena ini menyangkut keamanan negara.

Para peneliti vaksin pada berbagai tempat di negeri ini harus dilindungi negara. Saya bukan lah ahli intelijen, namun dari kacamata intelijen para peneliti ini harus bekerja senyap- tidak diganggu, fokus pada pekerjaannya dan dilindungi serta tidak mengumbar hasil penelitiannya di publik (harus melalui saluran resmi yang ditunjuk).

Karena hasil kerjanya itu menjadi incaran dunia. Sebagai bahan informasi, beberapa bulan sebelum coronavirus menyebar di Wuhan, Tiongkok, FBI menyelidiki 180 kasus tahun lalu tentang kecurigaan terhadap para ilmuwan di Amerika Serikat (terutama keturunan Tiongkok) yang diduga mencuri bahan-bahan penting di lembaga Biomedical Research di Amerika Serikat untuk kepentingan negara Tiongkok.

Amerika juga menuduh Tiongkok mengambil manfaat dari pademi coronavirus dengan membujuk negara-negara lain yang dulu berkiblat ke AS agar menyandarkan dirinya pada Tiongkok.

Barangkali, masih diingatan kita kasus tumbangnya Ibu Siti Fadilah – mantan Menteri Kesehatan RI (2004-2009) yang dengan nasionalisme yang tinggi setelah membuka kasus Namru di Jakarta.

Beliau pernah mengatakan “Lambang hegemoni AS yang paling nyata di Indonesia adalah NAMRU. NAMRU adalah masalah kedaulatan. NAMRU adalah pangkalan militer yang bergerak di bidang kesehatan. NAMRU bagian grand strategy pertahanan AS.” .

Dia mengatakan bahwa Terbongkarnya Naval Medical Research Unit 2 (NAMRU-2 AS) sebagai laboratorium bertujuan ganda.

Dia pula yang memaksa WHO CC agar mengembalikan 58 virus asal Indonesia, yang konon telah ditempatkan di Bio Health Security, Lembaga penelitian senjata biologi Pentagon (Kementerian Pertahanan AS).

NAMRU dicurigai sebagai bagian dari upaya AS untuk memata-matai Indonesia dengan kedok sebagai Lembaga Riset. Sehingga pada masa kepemimpinannya di Kementerian Kesehatan, Siti Fadilah melarang rumah sakit di Indonesia mengirimkan sampel virus flu burung H5N1 ke Lembaga milik Angkatan Laut yang kita kenal sebagai NAMRU-2 AS itu.

Sebab, berdasarkan penelitian Siti Fadilah, virus flu burung asal Indonesia yang dibawa ke luar Indonesia itu dimaksudkan untuk dibuat vaksin anti flu burung. Dengan dalih riset, sampel virus dari negara-negara yang terkena epidemic flu burung dibuat vaksin.

Selanjutnya, tanpa ijin dan kompensasi, vaksin dijual dengan harga mahal. Negara epidemic dipaksa WHO menyerahkan sample virus ke Global Influenza Surveillance Network (GISN).

Kareena itu perlu disadari bahwa Lembaga-lembaga penelitian kesehatan/biologi di Indonesia seperti Institute of Tropical Disease di Universtas Airlangga, Eiykman di Jakarta, Litbang Depkes Jakarta, dan ditempat lainnya seperti UI, UGM, IPB dsb adalah lembaga strategis negara yang saat ini juga sedang melakukan penelitian vaksin corona dan mereka adalah termasuk simbol nasionalisme negara serta bagian penting bagi kedaulatan bangsa dan negara.

Baca juga;

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News