Kabar Baik Infrastruktur Indonesia Sepanjang 2020

Kabar Baik Infrastruktur Indonesia Sepanjang 2020
info gambar utama

Kawan GNFI, akhir tahun tinggal menghitung minggu, tentunya jika kita membicarakan tahun ini, banyak sekali perubahan drastis yang terjadi terkait pandemi Covid-19 yang memengaruhi semua sektor kehidupan, seperti ekonomi, industri, dan akivitas sosial tentunya.

Namun di balik itu, tersiar kabar baik dan upaya-upaya pemerintah untuk terus tetap menjalankan roda ekonomi dan industri. Hal lainnya, diupayakan pula untuk terus menekan potensi pengangguran yang memang secara eksplisit sudah terlihat dan tak bisa dihindari.

Beberapa catatan kami, ada kabar baik terkait pembangunan infrastruktur yang terus berjalan meski pandemi Covid-19 mendera. Dalam edisi GNFI Kaleidoskop kali ini, kami akan mengabarkan sebagian dari banyaknya hasil positif tentang industri infrastruktur yang terus berjalan meski pandemi.

Proyek-proyek infrastruktur yang terus berjalan

Proyek-proyek ini ada di beragam sektor, mulai dari jalan tol, kesiapan infrastruktur untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru, proyek tenaga listrik, dan proyek pembangunan infrastruktur pelabuhan.

Sebut saja keberlanjutan proyek jalan tol yang terus digenjot PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Meski begitu, kegiatan konstruksi proyek terus berjalan dengan memperhatikan kesehatan para pekerja. Demikian kata Direktur Pengembangan Jasa Marga Adrian Priohutomo.

Adrian juga menyebut bahwa pengerjaan proyek jalan bebas hambatan itu dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang telah diatur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan. Misalnya pengukuran rutin suhu tubuh pekerja, penggunaan alat perlindungan diri (APD), dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing).

Jasa Marga menargetkan sejumlah proyek jalan tol akan selesai konstruksinya pada akhir tahun 2020. Proyek-proyek yang dimaksud adalah pembangunan jalan tol JORR 2, Cinere-Serpong, Kunciran-Cengkareng, dan Manado-Bitung.

Upaya-upaya meneruskan kegiatan pembangunan proyek juga ditegaskan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Ia menyebut proyek pembangunan tol tetap berlanjut, kecuali bila ada permintaan proyek dihentikan dari operator.

Jasa Marga juga merencanakan prioritas kerja untuk pembangunan JORR II. Hingga akhir tahun lalu, Jasa Marga terlibat pada 33 proyek pembangunan ruas tol yang akan diteruskan pada tahun ini. Beberapa proyek ada yang sudah berstatus beroperasi sebagian, namun tak sedikit yang masih pada tahap pembebasan lahan dan pemasangan konstruksi.

Pembangun LRT dilanjutkan

proyek LRT

Selain pembangunan jalan tol, pembuatan jalur kereta ringan cepat (LRT) di Jabodebek juga dipastikan terus berlanjut. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. juga telah memastikan keamanan para pekerja proyek LRT Jabodebek terjamin saat harus berkegiatan di tengah pandemi.

Dalam datanya, Adhi Karya menyebut hingga 17 April lalu progres pembangunan LRT Jabodebek sudah mencapai 72 persen. Proyek tersebut terdiri atas Lintas Pelayanan I (Cawang-Cibubur), Lintas Pelayanan II (Cawang-Dukuh Atas), dan Lintas Pelayanan III (Cawang-Bekasi Timur).

Sebagian infrastruktur untuk Ibu Kota Negara

desain ibu kota baru

Sementara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tetap melanjutkan proyek pembangunan IKN meski situasi negara berada di tengah pandemi. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, memastikan proyek pemindahan IKN baru yang dijalankan tidak bersifat pengerjaan fisik, namun lebih kepada kajian dan persiapan.

Meski begitu, Suharso mengatakan pihaknya memotong anggaran IKN baru sebesar Rp664 miliar, atau 35 persen dari total yang dianggarkan oleh kementerian.

Sementara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak, pernah mengatakan bahwa pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur masih dalam persiapan penyusunan master plan.

Kendati begitu, sambungnya, ada beberapa infrastruktur IKN baru yang terus berjalan, dan sebagian sudah terbangun. Misalnya, jalan tol yang sudah lima tahun lalu terbangun dan hingga kini masih diteruskan.

Lain itu, pembangunan yang berlanjut untuk IKN baru adalah pembuatan jembatan yang digarap PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan PT Bangun Cipta Konstruksi. Hutama Karya menyebut bahwa progres pembangunan Jembatan Pulau Balang sepanjang 971 meter sudah hampir selesai.

Kepala Proyek Jembatan Pulau Balang Dhono Nugroho, mengatakan bahwa hingga April 2020 proyek pembangunan infrastruktur ini sudah mencapai 76,58 persen.

Jembatan Pulau Balang dikatakan akan menjadi sarana lalu lintas dari dan menuju IKN baru. Diperkirakan jarak tempuh dari Balikpapan ke Penajam (lokasi IKN baru) akan terpangkas sekira 4 jam jika jembatan ini resmi dibuka.

Proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang awalnya diproyeksi selesai akhir tahun ini. Menurut Dhono, proyeksi tersebut bisa terwujud meski pelaksanaan proyek terhambat lantaran pandemi Covid-19.

Alasan lain tak dihentikannya proyek pembangunan IKN baru ini karena masih menarik perhatian investor. Hal itu seperti dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Katadata (21/4).

Proyek pembangkit listrik

proyek PLTU batang

Pembangunan lain yang dipastikan tetap jalan di tengah pandemi Covid-19 adalah proyek-proyek ketenagalistrikan yang dikoordinasi oleh Kementerian ESDM.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi, menegaskan kelanjutan proyek ketenagalistrikan di tengah pandemi ini adalah untuk memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap terjaga dan aman.

Kementerian ESDM menjadikan Program 35.000 Mega Watt (MW) sebagai prioritas untuk dijalankan semasa pandemi. Beberapa proyek itu yang tengah berjalan di antaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, PLTU Tanjung Jati, dan PLTU Tambak Lorok.

Sebelum pandemi menyerang, pemerintah menargetkan tambahan daya sebesar 8.823 MW pada 2020. Bila target ini tercapai, pada akhir 2020 pembangkit yang beroperasi bakal memiliki daya total 15.634 MW, atau sekitar 44 persen dari target program penyediaan daya 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah.

Berdasarkan data PLN, konsumsi listrik di kuartal I 2020 mencapai 61,16 Tera Watt Hour (TWh). Angka ini tumbuh 4,61 persen ketimbang tahun (58,46 TWh). Kenaikan konsumsi listrik ini berasal dari rumah tangga yang tumbuh 7,54 persen. Sementara konsumsi listrik bisnis dan industri cenderung rendah karena hanya tumbuh 4,07 persen dan 0,13 persen.

Pengembangan infrastruktur pelabuhan

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III juga telah memastikan empat proyek investsi besarnya tetap berjalan meski dalam situasi pandemi.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung, menjelaskan bahwa saat ini salah satu proyek yang sedang dilakukan adalah proyek wisata maritim di Bali, yakni Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang masih dalam proses desain dan perizinan.

BMTH ditargetkan dapat menyediakan fasilitas dan infrastruktur terintegrasi di Pelabuhan Benoa, sehingga semakin memperkuat sektor pariwisata Bali.

Proyek lain yang digarap Pelindo III adalah Terminal Gilimas di pulau Lombok, NTB. Terminal ini diperuntukkan untuk sandar kapal pesiar yang dibangun untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang juga disiapkan sebagai kawasan pariwisata unggulan Lombok.

Proyek berikutnya yang sedang berjalan adalah pembangunan Terminal Multipurpose di Labuan Bajo, NTT, yang merupakan pelabuhan khusus logistik pertama di wilayah Labuan Bajo.

Terminal ini dilengkapi sejumlah fasilitas, di antaranya dua dermaga utama yakni dermaga multipurpose dengan kapasitas kapal hingga 25.000 kg bobot penuh kapal (Deadweight tonnage/DWT) dan dermaga curah cair dengan panjang 120 meter.

Pembangunan Trestle terpanjang di Indonesia

Trestle terpanjang di Indonesia
info gambar

Kabar selanjutnya datang dari PT Wijaya Karya (WIKA) yang akan membangun trestle terpanjang di Indonesia, dengan panjang yang mencapai 3.374 meter (3,3 km). Pembangunan itu tentunya untuk menyesuaikan struktur dan kedalaman yang dibutuhkan.

Trestle merupakan jembatan penghubung antara dermaga dengan area darat, yang biasanya dimiliki oleh pelabuhan besar dengan dermaga yang berlokasi di tepi laut. Terminal Kijing juga akan menjadi pelabuhan berskala internasional di Kalimantan.

Berlokasi di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terminal Kijing mampu menampung kapal besar bermuatan hingga 100.000 DWT, dan dapat disinggahi draft (batasan permukaan air hingga dasar konstruksi bodi kapal) yang dimiliki kapal besar hingga kedalaman 15 meter.

Untuk membangun jembatan itu, struktur trestle ini terbagi atas dua bagian, yakni struktur bawah dan struktur atas. Struktur bawah terdiri atas Concrete Spun Pile (CSP) diameter 800 dan 600 milimeter, serta free standing (tiang) yang berdiri bebas di atas tanah dasar, dari 4 meter sampai dengan 17 meter.

Sedangkan struktur atas atau deck menggunakan sistem girder simple span made continuous, yang membentang selebar 21,6 meter dan 24,6 meter.

Sistem girder dengan bentang menengah tersebut dapat mempercepat konstruksi dibanding sistem pile slab dengan bentang pendek (5-12 meter), karena mampu mengurangi jumlah pemancangan tiang di laut yang butuh waktu lama dengan tingkat risiko hambatan pekerjaan yang tinggi.

Jembatan yang terdiri dari 4 lajur dengan 2 jalur itu masing-masing dikerjakan menggunakan slab girder full precast yang juga pertama kali diterapkan pada pekerjaan sejenis, dan dapat dimanfaatkan sebagai akses konstruksi sehingga mempercepat masa prosesnya.

Pada metode ini, precast telah dirakit sebelumnya dan tidak membutuhkan pengecoran slab di atas tongkang untuk meminimalisir risiko serta mempercepat proses konstruksi. Segala upaya dan terobosan yang dilakukan tim proyek pada akhirnya membuahkan hasil dengan selesainya trestle ini dalam waktu yang lebih cepat dari yang diperkirakan.

Pencapaian ini pun tak hanya menjadi milik tim proyek saja, karena juga didukung oleh keterlibatan anak perusahaan, WIKA Beton pada suplai PCI Girder dan WIKA Rekayasa Konstruksi pada instalasi MEP untuk proses penyelesaian akhir (finishing) jembatan.

Banyak perusahaan asing relokasi pabrik ke Indonesia

Yang tak kalah menarik soal pembangunan infrastruktur lainnya adalah soal pembangunan pabrik oleh perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.

Pandemi Covid-19 dan perang dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS) memang membawa berkah bagi investasi di Indonesia. Ratusan pabrik milik investor asing yang ada di China misalnya, menyatakan untuk merelokasi pabrik mereka ke Indonesia.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti dan kawasan industri, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), mengkonfirmasi jika sudah ada lebih dari 140 perusahaan yang akan memindahkan bisnisnya ke Tanah Air. Sebagai catatan, pada akhir tahun lalu seperti dilaporkan DDTC, ada 59 investor asing yang merelokasi pabrik mereka dari China ke Jawa Tengah.

Berbagai perusahaan itu di antaranya bergerak di bidang otomotif dan turunannya, pergudangan atau logistik, serta pusat data. Untuk menangkap peluang itu, perusahaan telah menyiapkan lahan seluas 400 hektare di kawasan industri miliknya.

Faktor lain yang melatarbelakangi sejumlah investor itu berniat merelokasi pabriknya ke Indonesia, dikarenakan pasar Indonesia yang atraktif dan dinamis. Lain itu juga soal kemudahan berinvestasi yang disediakan pemerintah serta iklim investasi yang baik.

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap untuk memfasilitasi sejumlah investor yang hendak merelokasi pabriknya dari luar negeri. Wakil Kepala BKPM, Ikmal Lukman, dalam Antara menyebut sekira ada 119 perusahaan asing yang berpotensi memindahkan pabriknya ke Indonesia.

Berdasarkan proyeksi BKPM, dari total 119 perusahaan tersebut, potensi nilai investasi yang dapat diterima Indonesia mencapai 41,39 miliar dolar AS atau sekitar Rp608 triliun. Dan dari jumlah tersebut potensi tenaga kerja yang bakal terserap mencapai 162.000 jiwa.

Khusus negara Taiwan, BKPM mencatat investasi negara tersebut ke Indonesia sepanjang periode April-Juni 2020 (Q2 2020) mencapai 77,3 juta dolar AS atau setara Rp1,3 triliun, naik dua kali lipat dari kuartal sebelumnya (Q1 2020) yang sebesar 34,3 juta dolar AS atau Rp 503,86 miliar. Peningkatan ini terjadi karena adanya pemindahan beberapa pabrik dari China ke Indonesia.

Selain itu, BKPM juga tengah bersiap mendukung investor dari Jerman dan negara Eropa lainnya yang berencana merelokasi pabrik-pabrik mereka dari berbagai negara ke Indonesia.

Sebelumnya, pada Juli lalu seperti dikabarkan CNBC Indonesia, BKPM menyebut ada tujuh perusahaan yang resmi merelokasi pabriknya ke Indonesia. Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan groundbreaking.

Berdasarkan catatan BKPM, tujuh perusahaan tersebut adalah;

  • Alpan Lighting (PT CDS Asia) dari Amerika Serikat, bidang usaha industri lampu dan tenaga surya,
  • Sagami Electric (PT. Sagami Indonesia) dari Jepang, bidang usaha industri komponen elektronika,
  • Denso (PT Denso Indonesia) dari Jepang, bidang usaha industri suku cadang kendaraan bermotor,
  • Panasonic (PT Panasonic Manufacturing Indonesia) dari Jepang, bidang usaha industri barang elektronika,
  • Meiloon (PT Meiloon Technology Indonesia) dari Taiwan, bidang usaha industri speaker, audio, dan video elektronik,
  • Kenda Fire (PT Kenda Rubber Indonesia) dari Taiwan, bidang usaha industri ban,
  • LG Electronics (PT LG Electronik Indonesia) dari Korea Selatan, bidang usaha industri perlengkapan elektronika.

Total nilai investasi dari ketujuh perusahaan itu seperti dicatat BKPM mencapai nilai 850 juta dolar AS atau sekitar Rp11,9 triliun. Dari relokasi pabrik-pabrik tersebut, tenaga kerja yang bisa terserap mencapai 30.000 orang.

Kawasan ekonomi yang jadi prioritas

Menurut BKPM, investor asing dapat memindahkan pabriknya ke sejumlah kawasan ekonomi yang telah disiapkan pemerintah, seperti;

  • Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang,
  • 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
  • 4 Free Trade Zone (FTZ),
  • 10 Bali Baru, dan
  • 118 kawasan industri skala besar.

Pemerintah juga telah menyiapkan pelbagai insentif dan kemudahan bagi para investor asing itu, di antaranya:

  • Insentif pembebasan pajak (tax holiday),
  • Pengurangan pajak (tax allowance),
  • Bea masuk (import duty), dan lain sebagainya.

Investor tentu akan memilih tempat yang dapat menawarkan potensi keuntungan ke depannya. Meski begitu, pemerintah perlu menjamin keberlangsungan usaha dari perusahaan yang merelokasi pabriknya. Lain itu yang tak kalah penting adalah memperbaiki kualitas dan upah buruh serta ongkos logistik yang efisien.

KEK Mandalika kebut pembangunan

Masterplan KEK Mandalika

Sejak diproyeksikan sebagai kawasan wisata ''10 Bali Baru'' pada 2018, pembangungan Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Mandalika terus digenjot pembangunannya. Terletak di bagian Selatan Pulau Lombok, KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK Pariwisata.

Dengan luas area sebesar 1.036 hektare dan menghadap Samudera Hindia, KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sangat potensial.

KEK Mandalika menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut yang memukau. Lain itu, KEK Mandalika juga direncanakan sebagai tempat berlangsungnya ajang motorsport dunia, yakni MotoGP, World Superbike (WSBK), dan Formula 1 (F1).

Butuh banyak tenaga kerja Indonesia

KEK Mandalika adalah kawasan yang paling menarik bagi para investor saat ini, dan diharapkan menjadi destinasi wisata kelas dunia. Kawasan ini diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp40 triliun dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 587.000 hingga tahun 2025.

Pengembangan KEK diperkirakan membutuhkan tenaga kerja pada fase konstruksi. Sisanya tenaga kerja saat kawasan pariwisata ini sudah mulai beroperasi. Dengan kebutuhan tenga kerja itu, ia berharap institusi pendidikan, khususnya SMK dan balai latihan kerja (BLK) dapat menyiapkan SDM sesuai kebutuhan.

Kepala Disnakertrans NTB Wismaningsih Drajadiah, berharap dengan pemaparan dari ITDC, SMK, dan BLK bisa menyiapkan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

Secara umum, kebutuhan tenaga kerja di KEK Mandalika dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni tenaga kerja pada tahap konstruksi dengan spesifikasi tenaga teknik, kemudian setelah beroperasi yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja di sektor hospitality.

Total kebutuhan tenaga kerja, sambung Pari, akan berkembang sesuai tahapan pembangunan. Dihitung kebutuhan pada tahap konstruksi dan setelah beroperasi akan berbeda-beda.

Karenanya ITDC mengharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) NTB menjadi pihak yang menjembatani kebutuhan tenaga kerja.

ITDC pun mengaku memiliki komitmen kuat untuk itu. Dari 582 orang tenaga kerja di KEK Mandalika saat ini, 69 persen atau 399 orang merupakan tenaga kerja asal NTB, 30 persen atau 178 orang merupakan tenaga kerja luar NTB, dan 1 persen atau 5 orang tenaga kerja asing.

Kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan tentunya memiliki kriteria khusus. Mereka memiliki pendidikan yang bagus, memiliki kompetensi, dan penguasaan bahasa Indonesia dan asing yang mumpuni.

Khusus proyek Sirkuit Mandalika untuk MotoGP 2021, saat ini dikatakan baru menyerap tenaga konstruksi. Setelah sirkut beroperasi, kebutuhan tenaga kerja sedang disiapkan Mandalika Grand Prix Association (MGPA).

Dari data yang dikeluarkan IDTC soal estimasi kebutuhan tenaga kerja pada periode 2020-2022, tercatat estimasi tenaga kerja yang saat sangat dibutuhkan ada pada area konstruksi. Angkanya mencapai 850 orang kebutuhan pekerja untuk tahun ini, 650 pekerja untuk tahun depan, dan 400 pekerja pada 2022.

Lain itu, pada beberapa area yang area konstruksinya telah selesai, dari sisi operasional diperkirakan membutuhkan 494 tenaga kerja pada tahun ini, 314 pekerja pada tahun depan, dan 986 pekerja pada 2022. Sisanya hingga tahun 2025 diklaim membutuhkan lebih banyak lagi, bakan angkanya mencapai puluhan ribu.

kebutuhan pekerja KEK Mandalika

Terkait pembangunan infrastruktur KEK Mandalika, ada beberapa hal yang membutuhkan penanganan khusus, yakni soal pembebasan lahan. Semua pihak mengharapkan benar-benar secepatnya dituntas. Jangan sampai persoalan itu membuat pembangunan terhambat.

Seperti diberitakan Lombok Post, persoalan lahan di kawasan itu dibagi menjadi tiga tipe masalah.

  • Pertama, lahan enklave seluas 10 hektare yang masih dalam proses pembebasan.
  • Kedua, persoalan lahan ITDC yang diklaim warga yang saat ini masih ada sekira 13 titik.
  • Ketiga, lahan yang diakui warga sebagai lahan ITDC, mereka memijam tetapi belum dimanfaatkan.

Lahan enklave dikatakan sedang dalam proses penyelesaian, jual-beli melalui mekanisme pengadilan. Sebab, ITDC dan pemilik lahan belum menyepakati soal harga lahan.

Sementara 13 titik lahan ITDC yang diklaim warga masih menunggu validasi dan klarifikasi Forkopimda. Kemudian lahan yang dipinjam, ITDC akan berkoordinasi dengan pemda agar warga bisa segera direlokasi.

Baca juga:

Artikel ini dibuat oleh Penulis Terverifikasi GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini