Menilik Dampak Invasi Rusia dan Persoalan Pasokan Minyak yang Dihadapi Indonesia

Menilik Dampak Invasi Rusia dan Persoalan Pasokan Minyak yang Dihadapi Indonesia
info gambar utama

Hampir satu bulan berselang, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina masih belum menemukan titik terang penyelesaian. Hampir seluruh negara di dunia sudah pasti berbondong-bondong mengutuk perselisihan yang terjadi, dan mengharapkan agar keduanya bisa segera menemukan jalan penyelesaian.

Bukan tanpa alasan, konflik yang terjadi pasalnya tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi kedua negara, melainkan juga bagi negara lain yang baik secara langsung atau tidak langsung terkena dampak atas berbagai aspek terutama dari segi ekonomi dan pemenuhan komoditas yang terhubung secara timbal balik, salah satunya Indonesia.

Namun saat sejumlah negara dilaporkan mengalami dampak negatif akibat konflik yang terjadi, Indonesia justru sebaliknya.

Apabila menyorot situasi tertentu, sejumlah analis dan beberapa pihak mengamati jika invasi Rusia atau konflik yang terjadi justru bisa menguntungkan Indonesia, yang dalam hal ini berperan sebagai produsen sejumlah komoditas nonmigas.

Bagaimana keuntungan tersebut bisa terjadi?

Negara Mana Mendukung, Menolak, atau Abstain di Sidang Umum PBB Terkait Invasi Rusia

Keseimbangan berkat melonjaknya harga komoditas nonmigas

Industri baru bara
info gambar

Sejak pertama kali invasi terjadi tepatnya di tanggal 24 Februari 2022, seperti yang bisa diprediksi jika perdagangan sejumlah komoditas utama yang dibutuhkan banyak negara mengalami huru-hara akibat kenaikan harga.

Salah satu yang paling disorot adalah kenaikan harga minyak mentah yang melampaui 100 dolar AS per barel. Jika berdasarkan patokan WTI, per hari Senin (14/3/2022) harga minyak mentah berada di angka 105,3 dolar AS per barel.

Harga tersebut jelas jauh di atas perkiraan Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) 2022, yang memperkirakan jika harga minyak mentah di tahun ini akan berada di kisaran 63 dolar AS per barel.

Akibatnya, sejak beberapa hari ke belakang pemerintah terutama dalam hal ini Presiden dan Menteri Keuangan sedang meramu strategi yang bisa dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan pasokan minyak di dalam negeri, terutama dari segi APBN.

Sementara di lain sisi, kenaikan harga tidak hanya menghampiri komoditas migas, melainkan juga komoditas nonmigas layaknya batu bara. Untuk kondisi ini, Indonesia diuntungkan karena berperan sebagai produsen, dan neraca perdagangan diproyeksi mampu menyeimbangkan ketimpangan yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Bhima Yudhistira, selaku Direktur Center of Economic and Law Studies. Menurutnya, beberapa komoditas andalan Indonesia tersebut mampu mengompensasi kenaikan nilai impor akibat lonjakan harga minyak mentah.

Memang, akibat konflik yang terjadi beberapa komoditas yang disebutkan di atas juga tercatat mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi.

Misalnya saja untuk batu bara, per hari Sabtu (5/3), harga komoditas satu ini mencapai angka 418,75 dolar AS per metrik ton, di mana harga tersebut naik hampir dua kali lipat dibandingkan saat sebelum Rusia menginvasi Ukraina.

Berangkat dari hal tersebut, Bhima memperkirakan jika penerimaan negara diperkirakan akan naik sebesar Rp192 triliun, meskipun harga minyak mentah saat ini melonjak.

"Saya memproyeksikan terjadi kenaikan pendapatan negara senilai Rp192 triliun sepanjang 2022, dengan catatan harga minyak mentah bertahan pada kisaran 127 dolar AS per barel," terang Bhima, mengutip benarnews.org.

Bima juga mengungkap, jika keuntungan bisa diperoleh karena harga komoditas nonmigas lain ikut mengalami lonjakan harga.

"Di satu sisi, konflik Rusia-Ukraina membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia karena memicu kenaikan harga komoditas andalan Indonesia seperti batu bara, sawit, atau nikel," tambahnya.

Seberapa Besar Produksi Batu Bara Indonesia?

Kelangkaan sawit dan minyak goreng yang sebenarnya terjadi

Ilustrasi minyak goreng
info gambar

Di lain sisi, meski sawit berpotensi menjadi komoditas yang berperan menyeimbangkan APBN, sejatinya dalam skala nasional Indonesia sedang menghadapi permasalahan yang jauh lebih serius, yakni kelangkaan minyak goreng yang berasal dari minyak sawit mentah (CPO).

Jauh sebelum konflik Rusia-Ukraina terjadi, tepatnya sejak November 2021, minyak goreng kemasan bermerek sudah mengalami kenaikan harga hingga Rp24 ribu per liter, dari yang sebelumnya berada di kisaran Rp14 ribu.

Menurut klaim Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, kondisi kenaikan harga yang dibarengi dengan kelangkaan terjadi karena turunnya panen sawit pada semester kedua 2021, sehingga suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi industri minyak goreng.

Lain itu, tingginya harga minyak goreng lebih dikarenakan harga internasional yang naik cukup tajam, dan kondisi tersebut masih berlangsung hingga saat ini serta diperburuk dengan pecahnya konflik Rusia dan Ukraina.

Inovasi Terbaru Minyak Goreng dari Kelapa dan Ragi Tempe

Dilema praktik energi alternatif dan kebutuhan pangan

Pengolahan sawit menjadi biodiesel
info gambar

Sementara itu, fakta lain menunjukkan jika kelangkaan minyak goreng terjadi karena bahan bakunya yakni CPO sebagian besar dialihkan untuk kebutuhan energi alternatif menjadi biodiesel, yang penggarapannya dilakukan pemerintah melalui BUMN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mukti Sardjono, selaku Direktur Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) yang menyebut jika konsumsi CPO di dalam negeri didominasi untuk kebutuhan pembuatan biodiesel.

Mukti mengungkap jika konsumsi CPO terbesar untuk biodiesel mencapai kisaran 732 ribu ton, diikuti untuk industri pangan (minyak goreng) sebesar 591 ribu ton, dan oleokimia (mentega, sabun, dsb.) sebesar 183 ribu ton.

Menjelaskan ketimpangan dominasi yang ada, disebutkan jika pada Januari 2021, konsumsi CPO untuk biodisel mencapai 448 ribu ton, namun jumlah tersebut melonjak menjadi 732 ribu ton per Januari 2022.

Kebalikannya, pada periode Januari 2021 tercatat konsumsi CPO untuk produk pangan sebesar 763 ton, namun pada Januari 2022 jumlah tersebut menurun menjadi 591 ribu ton.

"Konsumsi minyak sawit untuk biodiesel yang melampaui untuk pangan telah terjadi sejak November 2021," ujar Mukti, mengutip Sindonews.com.

Menurutnya lagi, kondisi tersebut baru nampak semakin terpuruk setelah konflik Rusia-Ukraina terjadi, dan membuat perusahaan kelapa sawit di Indonesia mengalami defisit pasokan.

Tim ITB Berhasil Kembangkan Bensin dari Minyak Sawit dan Sukses Uji Coba

Suara para pengusaha sawit terkait kebijakan DMO dan DPO

Keputusan pemerintah untuk banyak mengolah CPO menjadi biodiesel sendiri sejatinya juga terjadi bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kemandirian dan terlepas dari impor energi fosil berupa minyak mentah yang saat ini sendiri harganya memang sedang naik.

Namun kurang beruntungnya, keputusan tersebut justru malah memberikan dampak terhadap kelangkaan minyak goreng.

Sebagai solusi sementara, Pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan berupa kewajiban pasok CPO untuk di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebesar 20 persen, yang dibarengi dengan penetapan harga atau domestic price obligation (DPO), demi memenuhi kebutuhan yang ada. Baru-baru ini bahkan angka DMO kembali naik menjadi 30 persen.

Di lain sisi, kebijakan tersebut justru dipandang kurang tepat oleh para pengusaha sawit yang mungkin ingin memanfaatkan momentum kenaikan komoditas sawit yang terjadi saat ini.

Apalagi, untuk memenuhi pasokan CPO dalam negeri sesuai yang diminta pemerintah, harga jual yang harus mereka pasang dinilai tidak sebanding.

Salah satu pihak pengusaha sawit yakni Markus Susanto, selaku Direktur HRD dan Legal PT Sumi Asih mengungkap, alih-alih menerapkan DMO dan DPO, lebih baik pengusaha sawit yang melakukan ekspor dikenakan pajak ekspor.

"Dengan tambahan 20 dollar AS atas minyak goreng, saya kira pengusaha tidak akan keberatan. Toh ini kan hanya sementara. Kalau misalnya harga CPO sudah balik normal lagi, itu bisa dihapus," terangnya, mengutip Detikcom.

Lebih lanjut, menurut Markus dana dari pajak ekspor CPO tersebut nantinya bisa disinkronkan dengan BLT milik Kementerian Sosial untuk dibagikan kepada yang benar-benar membutuhkan, tidak seperti sekarang di mana semua pihak baik yang kaya maupun miskin bisa menikmati minyak goreng murah.

Mengenal Sosok Anak Pedagang Kopiah yang Sukses Jadi ‘Raja Minyak’ Indonesia

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Siti Nur Arifa lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Siti Nur Arifa.

SA
MI
Tim Editor arrow

Terima kasih telah membaca sampai di sini