Apakah bank-bank berbasis digital di Asia memiliki posisi yang kuat dalam melakukan disrupsi terhadap bank-bank konvensional yang sudah mapan?
Dalam dunia perbankan konvensional secara global, terutama di Asia, masih banyak orang yang tidak memiliki atau hanya memiliki akses terbatas terhadap layanan perbankan. Masalah ini terutama terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu, bahkan di pasar yang lebih maju, bank komersial sering mengalami kesulitan dalam menyediakan pengalaman digital yang personalized dan efisien bagi pelanggan mereka, yang mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan.
Selain itu, usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi di wilayah Asia, menghadapi berbagai kendala dalam perjalanan perbankan mereka. Tantangan-tantangan ini antara lain proses pembukaan akun yang lambat dan membutuhkan banyak dokumen, prosedur aplikasi pinjaman yang panjang dengan persyaratan dokumentasi yang rumit, serta tinjauan akun tahunan yang membebani. Dan yang paling utama, sebagian besar dari mereka merasa bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Asia ini menghadapi kesulitan dalam memperoleh kredit melalui sistem perbankan konvensional.
Untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memenuhi kebutuhan yang berkembang serta kecenderungan digital yang semakin meningkat dari pelanggan, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah bank berbasis digital yang muncul di pasar-pasar utama di Asia, dengan lebih dari 40 bank jenis ini diluncurkan hingga saat ini. Namun, tidak semua bank digital di Asia memiliki tingkat kesetaraan yang sama. Sebagai contoh, di banyak negara Asia Tenggara yang dianggap sebagai pasar bank digital baru, bank sentral telah mengeluarkan lisensi bank digital yang khusus terpisah dari lisensi yang diberikan kepada bank komersial.
Misalnya, Malaysia mengeluarkan lima lisensi bank digital pada awal 2022 setelah menerima 29 aplikasi, termasuk dua lisensi untuk bank digital Syariah. Singapura mengeluarkan empat lisensi pada tahun 2020 (dua untuk bank digital grosir dan dua untuk bank digital ritel), selain itu memperbolehkan Standard Chartered dan Trust Bank FairPrice Group untuk beroperasi di negara tersebut. Hong Kong juga mengeluarkan delapan lisensi selama dorongan perbankan digital pada tahun 2019.
Namun, di Indonesia, yang merupakan salah satu peluang terbesar bagi bank digital murni di Asia, dengan 66% dari 270 juta penduduknya tidak memiliki rekening bank namun memiliki tingkat penetrasi internet yang tinggi, yaitu lebih dari 70%, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) memberlakukan peraturan yang menjadikan bank digital tunduk pada persyaratan modal dan lisensi yang sama seperti bank konvensional, tanpa adanya lisensi khusus bank digital.
Di Indonesia, bank digital diwajibkan memiliki modal disetor minimum sebesar IDR10 triliun (US$670,8 juta), jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan di Malaysia. Di Malaysia, bank digital diwajibkan mempertahankan dana modal minimum sebesar RM100 juta (US$21 juta), tanpa memperhitungkan kerugian, selama tiga hingga lima tahun pertama. Setelah periode tersebut, jumlah ini akan meningkat menjadi RM300 juta.
Berita baiknya, pemegang saham asing diizinkan memiliki hingga 99% kepemilikan bank, dengan persetujuan dari OJK. Berbeda dengan beberapa wilayah lain di Asia, bank digital di Indonesia dapat didirikan dari nol atau melalui transformasi bank tradisional yang sudah ada menjadi entitas digital.
Oleh karena itu, untuk tujuan daftar ini, kecuali Indonesia, hanya bank digital asli di Asia yang telah memperoleh lisensi dari bank sentral masing-masing yang akan dipertimbangkan. Juga, bank-bank konvensional yang sudah mapan di Asia dan telah mendirikan bank digital terpisah, yang independen dari platform perbankan virtual mereka, dan terdaftar untuk beroperasi sebagai bank digital di yurisdiksi mereka, juga akan disertakan dalam daftar ini.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
