Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan perdagangan karbon pada September 2023. Hal ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada 2060 atau lebih cepat.
Inggris mendukung rencana tersebut dengan memberi bantuan teknis sebesar 2,7 juta poundsterling atau Rp52,2 triliun untuk pengembangan dan koordinasi kebijakan penetapan harga karbon.
Kesepakatan ini disahkan melalui penandatanganan Impelementing Arrangement (IA) UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) Carbon Pricing atau Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon untuk mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan nilai ekonomi karbon.
Program ini akan mendukung Kemenko Marves dalam memimpin Komite Pengarah Penetapan Harga Karbon Indonesia serta Kementerian Keuangan dalam merancang pajak karbon.
40 PLTU Diklaim Berhasil Turunkan 429 Ribu Ton Emisi Karbon Selama 2023
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah telah memulai landasan carbon pricing dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.
“Banyak alat dan strategi yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk carbon pricing. Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan tools ini untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon,” kata Luhut di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023), dikutip dari ANTARA.
Tak hanya itu, instrumen lain seperti Peta Jalan Nilai Ekonomi Karbon Sektoral, regulasi Bursa Karbon, dan regulasi Perdagangan Karbon Internasional, juga sedang dikembangkan.
“Dengan program Kemitraan UK-PACT ini, maka akan mempercepat penyusunan roadmap carbon pricing sektor pertanian, industri, dan transportasi, dengan standar internasional," pungkas Luhut.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
