Dua perusahaan properti asal Malaysia menyatakan komitmen untuk membangun 20 tower rumah susun (rusun) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Para investor itu terdiri dari IGM Properties dan Maxim Global Berhad.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, kedua perusahaan tersebut tengah menjalani studi kelayakan untuk menentukan besaran investasi dan menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum memperoleh izin memulai pembangunan.
"Jadi, dia sudah mengajukan surat, dievaluasi, memenuhi syarat, kemudian dapat letter to proceed dari kita. Sekarang studi kelayakan, kalau sudah kita evaluasi dengan pemerintah, mereka bisa bangun (tower rusun)," kata Agung usai acara ASEAN Investment Forum 2023, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/9/2023).
Dua perusahaan tersebut tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin untuk memulai pembangunan.
47 Tower ASN di IKN Mulai Dibangun, Telan Anggaran Rp 9,4 Triliun
Di samping itu, OIKN mencatat total investasi swasta untuk sektor hiburan di IKN telah mencapai Rp20 triliun. Agung menuturkan, pihaknya telah menerima 270 minat investasi dari calon investor berupa Letter of Intent (LOI), baik dari dalam maupun luar negeri.
Dari total tersebut, sekitar 50 LOI sudah masuk ke tahap non-disclosure agreement (perjanjian larangan pengungkapan informasi rahasia/NDA), sementara sembilan lainnya hampir menyelesaikan seluruh tahapan.
Dia menyebut, lebih dari setengah investasi yang masuk berasal dari perusahaan Indonesia, disusul Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan.
“Kalau Singapura itu yang mereka paling minat renewable energy, kemudian pengolahan waste (limbah),” tambahnya.
Agung kemudian mengungkapkan bahwa pembangunan IKN membutuhkan pendanaan sebesar Rp466 triliun. Jumlah tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020—2024.
Sumber pendanaan terbagi ke dalam tiga indikasi, yakni APBN sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta Rp123,2 triliun, serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp252,5 triliun.
Pendanaan swasta masuk kepada zona 1A, yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dengan luas sekitar 6.000 hektare. Di sana akan terdapat istana kepresidenan dan beberapa kantor kementerian.
Bukan Cuma Mobil, Pesawat Terbang Juga Bisa Melintas di Tol Akses IKN
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
