Burhanuddin Harahap merupakan politikus Indonesia dari partai Masyumi yang diangkat menjadi perdana menteri pada masa demokrasi liberal. Saat masa kerjanya, Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang menyerahkan mandatnya kepada presiden pada 23 Juli 1955.
Kabinet Burhanuddin Harahap resmi aktif pada 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956 dengan 13 partai yang didominasi oleh Partai Masyumi. Untuk mengenal lebih lanjut, berikut ini latar belakang, anggota, program kerja, hingga jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap.
Latar Belakang Dibentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet dengan total 13 partai yang dibentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada awalnya, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan tiga calon formatur kabinet terbaru, yakni Sukiman, Asaat dan Wilopo. Namun, ketiga orang tersebut menunjuk balik Hatta sebagai perdana menteri sekaligus menteri pertahanan.
Karena ketiganya menolak, Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai ketua formatur kabinet yang baru.
Meski awalnya Burhanuddin Harahap ragu untuk menjadi formatur karena merasa kurang pengalaman, tetapi ia mendapat banyak dukungan dari partai-partai besar yang menyokongnya untuk membentuk kabinet.
Setelah itu, terbentuklah Kabinet Burhanuddin Harahap yang terdiri dari 13 partai politik dan 20 orang menteri yang didominasi oleh Partai Masyumi. Kabinet ini resmi aktif pada tanggal 12 Agustus 1955 setelah pelantikan oleh Presiden Soekarno.
Anggota Kabinet Burhanuddin Harahap
Berikut ini adalah anggota Kabinet Burhanuddin Harahap yang menjabat aktif di pemerintahan Indonesia:
- Perdana Menteri: Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi)
- Wakil Perdana Menteri I: R. Djanu Ismadi (PNI)
- Wakil Perdana Menteri II: Harsono Tjokroaminoto (NU)
- Menteri Luar Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung (Partai Nasional Indonesia Sosialis)
- Menteri Dalam Negeri: R. Sunarjo (PNI)
- Menteri Pertahanan: Burhanuddin Harahap (Masyumi)
- Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata (PSI)
- Menteri Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur (Masyumi)
- Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo (Masyumi)
- Menteri Perekonomian: I.J. Kasimo (NU)
- Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan (NU)
- Menteri Perhubungan: H. Laoh (Masyumi)
- Menteri Muda Perhubungan: Asraruddin (Partai Muslimin Indonesia)
- Menteri Pekerjaan Umum: Pandji Suroso (PNI)
- Menteri Tenaga Listrik dan Gas: R.M.A.A. Wiranatakusumah (Partai Katolik)
- Menteri Perindustrian: A.M. Tambunan (Parkindo)
- Menteri Perdagangan: A.A. Maramis (Partai Nasional Indonesia Sosialis)
- Menteri Sosial: R.P. Soeroso (PSI)
- Menteri Kesehatan: Dr. Leimena (Parkindo)
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Drs. Moh. Yamin (Partai Nasional Indonesia)
Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap
Untuk menyempurnakan fungsi kabinetnya, Burhanuddin Harahap menyertakan program kerja penting demi kemajuan sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu program kerjanya yang cukup berhasil adalah diadakannya pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia dan sistem ekonomi yang cukup baik.
Selain itu, berikut ini beberapa program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap.
- Pemberantasan Korupsi,
- Mengembalikan Kewibawaan (Gezag) moril pemerintah dan kepercayaan TNI Angkatan Darat juga masyarakat kepada pemerintah,
- Upaya menghilangkan faktor-faktor penyebab inflasi,
- Menyelesaikan undang-undang desentralisasi pada tahun 1955.
- Turut memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.
- Mengembangkan politik kerja sama Asia-Afrika yang bebas, aktif, dan penuh perdamaian.
Penyebab Jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil untuk melaksanakan beberapa program kerja sesuai dengan rencana, mulai dari penyelenggara pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 dan kondisi ekonomi Indonesia yang cukup baik.
Selain itu, tidak ada perpecahan antar masyarakat dan adanya UU anti korupsi yang dapat mengendalikan situasi ekonomi menjadi lebih baik.
Namun, kabinet ini terpaksa harus jatuh saat belum genap aktif selama satu tahun. Kejatuhan kabinet terjadi saat perundingan dalam penyelesaian masalah Irian Barat.Pada saat itu, timbul banyak pro-kontra dari Presiden Soekarno dan parta-partai.
Selain itu, terdapat perselisihan lainnya saat partai Masyumi dan PNI memiliki pandangan berbeda mengenai ideologi, politik, dan hubungannya dengan presiden.
Lalu, pada 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada pemerintah pada saat sidang keputusan DPR. Di hari yang sama, Soekarno menerima mandat dari Burhanuddin dan Kabinet Burhanuddin Harahap resmi dinyatakan demisioner.
Meski aktif di waktu yang sangat singkat, Burhanuddin Harahap sebagai perdana menteri berhasil untuk merealisasikan beberapa program kerjanya demi kemajuan sistem pemerintahan di Indonesia.
Referensi:
https://an-nur.ac.id/blog/kabinet-burhanuddin-harahap-latar-belakang-susunan-dan-program-kerja.html
https://tirto.id/sejarah-kabinet-burhanuddin-harahap-program-kerja-kejatuhannya-gqoq
https://setkab.go.id/kabinet-burhanuddin-harahap/
https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/14/164534879/kabinet-burhanuddin-harahap-latar-belakang-susunan-dan-kebijakan?page=all
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
