Pemerintah Provinsi Bali berencana membangun transportasi Lintas Raya Terpadu (LRT) secara underground atau melalui bawah tanah. Investasi yang dibutuhkan untuk proyek ini diperkirakan mencapai 596,28 juta dolar AS atau setara Rp9,17 triliun (asumsi kurs Rp15.390 per dolar AS).
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Ervan Maksum menerangkan, metode underground membutuhkan biaya konstruksi tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan pembangunan jalur LRT sejajar dengan jalan ataupun elevated alias melayang.
"Misalnya, dari Bandara Ngurah Rai ke Kuta itu Rp5 triliun, padahal enggak sampai 4,9 kilometer karena lewat bawah mahal sekali," ucap Ervan di Hotel borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Dia menjelaskan lebih lanjut, alternatif pembangunan LRT melalui bawah tanah dipilih untuk menghormati aturan pembangunan di Pulau Dewata. Misalnya, bangunan tidak boleh lebih tinggi daripada pohon kelapa dan dilarang menggusur pura.
“Tidak boleh ke atas. Dan kalau mau pelebaran jalan, di sana banyak Pura. Bagaimana? Harus ke bawah (underground) satu-satunya cara," imbuhnya.
Pada tahap awal, kata Ervan, jalur LRT Bali akan dibangun sepanjang 5,3 kilometer. Lintasan itu bakal menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Extended Terminal dan area parkir di Kuta Central Park.
Akhirnya, Bali Akan Segera Punya LRT
Rencana sumber pembiayaan
Ervan kemudian mengungkapkan bahwa biaya pembangunan LRT Bali di bawah tanah tidak bisa hanya bersumber dari Dirjen Perkeretaapian saja, tapi semua pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN.
Menurutnya, pemerintah daerah harus membuat Special Purpose Vehicle (SPV) antara PT Angkasa Pura I dengan BUMD sebagai lembaga implementasi. Selain itu, pembangunan LRT juga bisa memanfaatkan pinjaman lunak kepada pemerintah daerah.
Dia juga mengatakan, pihaknya berencana untuk membuat regulasi biaya layanan penumpang pesawat atau passanger service charge (PSC) untuk pembiayaan LRT. Tak hanya itu, pemerintah disebutnya juga bakal menerapkan konsep Transit Oriented Development (TOD) dari bandara. Dia meyakini, pendapatan dari PSC dan TOD bisa mengembalikan biaya pinjaman.
"Kita punya potensi besar namanya tourism, sehari datangnya 58 ribu orang, saya diskusi dengan Menhub bagaimana kalau kita aplikasikan PSC," tandas Ervan.
Setelah Palembang dan Jabodebek, Bali Akan Menyusul Punya LRT
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
