Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pendapatan negara hingga September 2023 telah mencapai Rp2.035,6 triliun. Perolehan tersebut tumbuh 3,1 persen dari tahun lalu dan memenuhi 82,6 persen dari target di dalam Undang-undang APBN 2023.
Di samping itu, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga baik. Hal demikian dibuktikan dengan surplus yang tercatat sebesar Rp67,7 triliun atau setara 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Surplus APBN, kata Sri Mulyani, dibentuk dari pendapatan negara yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja negara.
“APBN sampai dengan September posisinya masih baik dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, bahkan ada beberapa yang kita lihat trennya cukup baik,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2023 di Jakarta pada Rabu (25/10).
Sri Mulyani kemudian menguraikan, realisasi belanja negara saat ini telah mencapai Rp1.967,9 triliun atau tumbuh 2,8 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.913,7 triliun. Realisasi itu setara 64,3 persen dari total pagu anggaran dalam APBN 2023.
“Dengan posisi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN dalam posisi surplus Rp67,7 triliun atau 0,32 persen dari Produk Domestik Bruto dengan keseimbangan primer adalah Rp389,7 triliun,” sambungnya.
Neraca Dagang RI Surplus 41 Bulan, September 2023 Tembus 3,42 Miliar Dolar AS
Meski kinerja APBN masih terjaga dengan baik, Sri Mulyani mengingatkan semua pihak untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, perekonomian global masih lemah akibat ketidakpastian situasi geopolitik serta kenaikan inflasi dan suku bunga.
Selain itu, pelemahan ekonomi Tiongkok, ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat, volatilitas harga komoditas, hingga perubahan iklim, menjadi faktor ekonomi global masih lemah. Semua itu, kata dia, berisiko memberikan dampak rembesan atau spill over ke dalam negeri yang berpotensi memengaruhi nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Volatilitas atau gejolak dari pasar keuangan ini memiliki dampak di sektor riil,” ujar Sri Mulyani.
Dia berharap, di tengah situasi global yang dinamis dan menantang, APBN dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi, melindungi, serta memberi manfaat bagi masyarakat.
“Meskipun dengan situasi yang cukup menekan dan dinamis, konsumsi masih terjaga confidence-nya dan juga kita menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai alat kebijakan dan instrumen yang kita miliki. Makanya ekonomi relatif bisa terjaga,” pungkas Sri Mulyani.
Insentif Pajak dan APBN dalam Pembangunan Kestabilan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
