PT Pertamina (Persero) menyiapkan dana sebesar 7,5 miliar dolar AS atau Rp116 triliun untuk mengamankan pasokan BBM dan LPG subsidi selama natal dan tahun baru (Nataru) 2024. Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, ada kemungkinan pemakaian solar dan LPG subsidi melebihi kuota. Namun, dari segi kebutuhan anggaran sangat aman.
Hal ini dikarenakan anggaran LPG subsidi hanya terpakai sebagian, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk menambah anggaran ekstra kuota. Dia memastikan, penyaluran BBM dan LPG subsidi akan tepat sasaran.
“Kami pastikan bahwa rata-rata stok (BBM dan LPG) di kita antara 21—26 hari dengan nilai idle money yang harus kami tahan hari ini di inventory sekitar 7,5 miliar dolar AS untuk menjaga keamanan pasokan. Kami pastikan natal dan tahun baru akan berjalan dengan lancar,” ungkap Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (21/11/2023).
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan melaporkan bahwa prognosa atau prediksi kebutuhan LPG 3 kilogram pada 2023 berjumlah 8,19 juta metrik ton, sesuai usulan Kementerian ESDM RI. Anggaran subsidi yang diperlukan mencapai Rp72,62 triliun.
Namun, angka tersebut masih di bawah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2023 yang besarannya Rp117,85 triliun. Dengan begitu, anggaran subsidi LPG surplus sebanyak Rp45,23 triliun atau 38 persen.
Depo Plumpang dan Peran Besarnya dalam Suplai BBM Nasional
Riva juga menyampaikan bahwa subsidi tepat jenis BBM tertentu (JBT) solar menghasilkan pengurangan konsumsi sebesar 1,3 juta kiloliter (kl). Sementara penggunaan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) pertalite, saat ini masih di bawah kuota, yakni 1,7 juta kl.
“JBKP Pertalite diperkirakan ada penghematan 1,7 juta kl,” ucapnya.
Dia kemudian memaparkan bahwa selama Nataru tahun ini, Pertamina melakukan berbagai upaya untuk memastikan subsidi BBM dan LPG diterima masyarakat yang membutuhkan alias tepat sasaran. Langkah tersebut terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu pengendalian, pencegahan, dan pengawasan.
Dari sisi pencegahan, kata dia, pihaknya melakukan pemblokiran dan pengecekan data di Korlantas dan Samsat untuk memproses registrasi pelanggan. Cara itu disebutnya dapat membantu penghematan sebesar 0,3 juta kl.
Pertamina sejauh ini telah memblokir 228 ribu kendaraan karena tidak termasuk dalam basis data Korlantas.
“Lalu, ada 32 ribu kendaraan diblokir karena tidak sesuai dengan data korlantas, terindikasi pelangsir karena melakukan pengisian berulang, dan foto atau data kendaraan palsu,” lanjut dia.
Selain itu, Riva dan tim juga melakukan pengawasan bersama aparat keamanan dengan menghentikan suplai BBM kepada lebih dari 400 SPBU yang melakukan penyalahgunaan BBM. Mereka pun ditagih denda sebesar Rp14,8 miliar.
“Penindakan penyalahgunaan JBT JBKP bersama APH (aparat penegak humum) itu ada 406 laporan dan 430 tersangka,” pungkas Riva.
Pertamax Green 95 Resmi Dijual, Semua Kendaraan Bisa Konsumsi?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
