Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menargetkan pendapatan negara dalam APBN 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 6,26 persen dari target APBN tahun ini, yaitu Rp2.637,2 triliun.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya bakal mencapai target tersebut dengan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Kemudian, dia akan terus mendorong sektor perpajakan serta pelaksanaan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemberian insentif perpajakan pun akan tetap berlanjut dengan semakin terarah dan terukur.
Selain itu, Sri berencana memperluas basis pajak dengan melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penerimaan dari pajak menurutnya sangat penting karena menjadi tulang punggung sumber kas negara.
ESDM Kantongi Rp250 Triliun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
Maka dari itu, Sri juga menaikkan target penerimaan pajak menjadi Rp1.989 triliun dari Rp1.718 triliun pada 2023. Sementara itu, untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pihaknya bakal menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan. PNBP dalam APBN 2024 disepakati sebesar Rp492 triliun.
“Optimalisasi PNBP akan terus dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan, karena PNBP berasal cukup besar dari SDA,” ucapnya dalam acara penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/11/2023).
Sementara itu, Sri Mulyani menganggarkan belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun atau tumbuh 8,6 persen dari APBN tahun itu. Belanja tersebut diprioritaskan untuk mendukung tranformasi ekonomi dan berkelanjutan, termasuk pendidikan.
“Dasar perpajakan juga akan kuat dan ditingkatkan. Tingkat kehadiran pajak akan terus diperbaiki secara optimal,” tandasnya.
RI Luncurkan Dokumen Pendanaan Transisi Energi Senilai Rp333 Triliun
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
