Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati melaporkan, total pendapatan negara hingga 12 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.553,2 triliun. Jumlah tersebut telah menyentuh 103,66 persen dari target APBN sebelum direvisi, yakni Rp2.463 triliun.
Akan tetapi, jka mengikuti target menurut Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, yaitu Rp2.637,2 triliun, pendapatan negara baru terkumpul 96,8 persen. Sri optimis bahwa pendapatan negara akan memenuhi target hingga akhir 2023.
"Jadi, kalau dibandingkan dengan target Perpres 75/2023 yang direvisi ke atas, kita masih belum mencapai target. Tapi, dari target APBN awal, pendapatan ini sudah melewati target sebesar 103,6 persen," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Desember 2023 secara hybrid di Jakarta, Jumat (15/12).
Bank Dunia Prediksi Tahun Depan Ekonomi RI Tumbuh 4,9 persen, Inflasi Turun
Sri lalu menyampaikan bahwa realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.588,2 triliun hingga 12 Desember 2023. Angka tersebut sama dengan 84,55 persen dari target awal menurut Undang-undang APBN 2023, yakni sebesar Rp3.061,2 triliun. Namun, pada pertengahan tahun, pemerintah menaikkan target belanja negara menjadi Rp3.117,2 triliun melalui Perpres 75/2023. Jadi, belanja negara saat ini baru 83,03 persen dari target.
Kemudian, realisasi pembiayaan telah mencapai Rp289,6 triliun dengan defisit APBN sebesar Rp35 triliun atau 0,17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer masih surplus Rp378,6 triliun.
“APBN awal defisitnya itu didesain di Rp598,2 triliun atau 2,84 persen dari PDB. Jadi, defisit kita di 12 Desember yang hanya Rp35 triliun atau 0,17 persen itu jauh lebih kecil dari desain defisit awal yang sebesar Rp598,2 triliun,” jelas Sri.
Investasi di 20 Kawasan Ekonomi Kreatif Tembus Rp167,2 Triliun
Dia pun menegaskan bahwa APBN semakin sehat karena defisitnya jauh lebih rendah dibandingkan rancangan awal dan tahun lalu. Hal itu diebabkan penerimaan negara yang kuat dan belanja tetap terjaga dengan baik. Selain itu, pemerintah juga mampu mengelola pembiayaan menggunakan berbagai Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya, sehingga dapat menurunkan pembiayaan melalui surat utang negara.
Menurutnya, langkah tersebut sangat penting karena tahun ini inflasi tinggi, suku bunga naik sangat drastis, tapi pemerintah bisa mengerem pinjaman dan penerbitan surat berharga.
“Ini strategi yang sangat tepat dan ampuh dalam menghadapi situasi dunia di mana suku bunga mengalami kenaikan drastis, ekstrem, higher for longer,” tutup Sri.
RI Dapat Pinjaman Rp10 Triliun dari ADB buat Tambah Faskes dan Labor
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
