Sejarah panjang kolonialisme dan imperialisme yang menguasai tanah air selama lebih dari tiga setengah abad telah menciptakan kebutuhan akan kesatuan di antara bangsa-bangsa Asia-Afrika yang terjajah. Hal ini mendorong kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menyatukan identitas nasional sebagai Indonesia. Pandangan ini dijelaskan oleh Bung Karno dalam semangat Trisakti: kemandirian politik, ekonomi, dan kebudayaan.
Trisakti menggambarkan ambisi besar untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang sepenuhnya. Memiliki kedaulatan penuh pada bidang politik, mampu berdiri diatas kaki sendiri (berdikari) pada bidang ekonomi, dan menjadi bangsa yang berkebudayaan. Namun, pertanyaannya adalah, sejauh mana Indonesia telah berhasil mewujudkan konsepsi ini?
Menuju Pemilu Berintegritas, Strategi Memerangi Politik Uang di Indonesia
Pendidikan di Indonesia telah lama menekankan pentingnya memahami lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, di era informasi saat ini, akses terhadap pengetahuan telah berubah secara dramatis.
Informasi dapat diakses dengan cepat melalui berbagai platform media sosial dan digital. Meskipun demikian, tantangan baru muncul. Penyebaran berita palsu dan kurangnya minat baca menimbulkan kebingungan dan ketidakpahaman di masyarakat tentang fungsi lembaga-lembaga penting ini.
Menurut data UNESCO, minat baca di Indonesia masih sangat rendah, hanya 0,001%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang tidak aktif dalam mencari pengetahuan baru. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya pemahaman tentang peran lembaga legislatif yang mewakili masyarakat untuk terlibat dalam merancang undang-undang dan melakukan fungsi pengawasan atas jalannya pemerintahan di Indonesia. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat sulit untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratis.
Partisipasi Politik dengan Pengalaman sebagai Pemilih Pemula di Desa Koto Teluk
Sejak gerakan reformasi dimulai pada tahun 1998, Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun, kurangnya pemahaman tentang proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan masih menjadi masalah serius. Informasi yang berkaitan tidak tersebar dengan baik di masyarakat, sehingga banyak yang tidak menyadari dampak kebijakan politik terhadap kehidupan sehari-hari mereka.
Contoh nyata dari kurangnya pemahaman ini adalah dalam kasus penggusuran pemukiman untuk kepentingan pembangunan industri. Meskipun keputusan tersebut dibuat oleh perwakilan rakyat, banyak yang tidak memperhatikan dampaknya pada masyarakat setempat. Kurangnya pengawasan dan pertanggungjawaban dari para pemimpin dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat.
Demikian pula, kebijakan terkait manajemen lapangan kerja dan pengaturan upah sering menjadi perbincangan setiap tahunnya, terutama pada peringatan Hari Buruh Nasional. Seringkali buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), sementara pengusaha mengkhawatirkan dampaknya terhadap biaya produksi di perusahaan mereka. Hal ini menciptakan ketegangan dan konflik antaranggota masyarakat. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya akan menentukan.
Penentunya adalah mereka yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pertanyaannya adalah, kepada siapa mereka akan menaruh keberpihakan? Apakah kepada rakyat? Atau kepada elit penguasa yang berkepentingan?
Untuk mewujudkan konsepsi Trisakti, perlu adanya kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam masyarakat. Edukasi yang lebih baik tentang sistem politik dan ekonomi dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik. Pentingnya literasi politik dan sosial tidak bisa diabaikan dalam perjalanan menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Warga RI Makin Dewasa, Pemilu 2024 Bebas Politik Identitas
Dengan menghubungkan kondisi sosial saat ini dengan prinsip-prinsip Trisakti, kita dapat melihat bahwa masih ada jarak yang perlu ditempuh untuk mencapai cita-cita tersebut. Kurangnya pemahaman dan minat terhadap isu-isu politik dan sosial dapat mengancam kedaulatan rakyat.
Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kesejahteraan bersama.
Sumber referensi:
- Pengamat nilai masyarakat banyak tidak paham fungsi legislatif https://www.antaranews.com/berita/828420/pengamat-nilai-masyarakat-banyak-tidak-paham-fungsi-legislatif
- Teknologi Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media
- Dibalik Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia https://ditsmp.kemdikbud.go.id/dibalik-sejarah-pemilihan-umum-republik-indonesia/#:~:text=Pemilu%202004%20merupakan%20pemilu%20pertama,pada%20tanggal%205%20April%202004
- Suara Kebangsaan - Karya Hasto Kristiyanto
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
