Belakangan Indonesia sedang giat mengedepankan visi kemaritiman lewat berbagai upaya, salah satunya terus menguatkan koordinasi seluruh instansi kelautan Indonesia, seperti yang terlihat dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman hari ini, Kamis (4/5). Banyak masalah yang dibahas, salah satunya yang menjadi fokus adalah pidato pembukaan Presiden Joko Widodo.
Dalam pidato pembukaannya, Jokowi menyinggung soal kontroversi pro-kontra larangan penggunaan cantrang oleh nelayan Indonesia yang sempat heboh beberapa waktu lalu, hingga penerapan offshore aquaculture sebagai budidaya ikan berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut.
“Sudah beberapa puluh tahun kita berurusan dengan cantrang. Setiap tahun urusan cantrang, tidak ada habisnya sehingga melupakan strategi besar yang lain yang memiliki nilai tambah yang lebih baik,” ujarnya.
Dari data kkp.go.id diketahui bahwa cantrang merupakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring. Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik (warp), pelampung dan pemberat.
Larangan penggunaan cantrang sendiri sudah tertuang dalam surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, yang berisi Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI). Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, pelarangan ini adalah upaya untuk melindungi lingkungan.
Beberapa penelitian menemukan cantrang diyakini akan menjaring berbagai jenis ikan dengan berbagai ukuran, yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan kelautan dan perikanan Indonesia. Kebijakan kementerian perikanan dan kelautan ini untuk memberikan kesejahteraan kepada nelayan agar bisa mendapatkan mata pencaharian dalam jangka panjang, bukan hanya untuk 5-10 tahun, agar tidak seperti yang terjadi pada Laut Timur Tengah. Ia menjadi contoh nyata kelamnya masa depan nelayan karena habisnya ‘harta karun’ laut.
Menurut gambaran Susi, Laut Timur Tengah mengalami kemusnahan kekayaan alam akibat dikeruk terus menerus, tanpa batas. Karenanya kini hampir sudah tidak ada lagi hasil ikan yang bisa didapat nelayan. Dan Susi tidak ingin laut Indonesia mengalami hal serupa.
“Kalau sudah kayak Middle East orang sadar dulu di sana banyak ikannya, dulu laut yag luar biasa subur tapi sekarang berenang2-4 mil ketemu ikan saja sudah bagus. Sekarang namanya dead water, nothing, apa Indonesia mau seperti di sana, apa mau kekayaan laut kita dibiarkan saja diambil terus menerus tanpa batas?” tanya Susi, dikutip dari detik.
Selain tidak sesuai prinsip keberlanjutan kelautan dan perikanan Indonesia, cantrang juga merusak ekosistem laut karena pengoperasiannya menyentuh dasar perairan. Pengoperasian ini berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem substrat tempat tumbuhnya organisme atau jasad renik yang menjadi makanan ikan, sehingga menyebabkan produktivitas dasar perairan berkurang.
Hal ini pula yang diharapkan Jokowi menjadi fokus Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman. Jokowi meminta agar nelayan Indonesia tidak terus bekerja dengan pola lama dan dapat beradaptasi dengan kecanggihan teknologi dalam menangkap ikan, sehingga mampu mengejar ketertinggalan dan memiliki kekayaan laut yang berkelanjutan.
Daripada Cantrang, Mengapa Tidak Offshore Aquaculture?
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 dan memiliki potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Berdasarkan data dari FAO pada tahun 2012, Indonesia menempati peringkat ke-2 untuk produksi perikanan tangkap laut dunia, peringkat ke-4 untuk produksi perikanan budidaya di dunia, dan peringkat ke-2 untuk produksi rumput laut di dunia. Hal tersebut merupakan modal besar bagi pembangunan ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun sayang, tingginya tingkat produksi tersebut tidak diikuti dengan cara pembangunan budidaya laut berkelanjutan. Maksud ‘berkelanjutan’ di sini adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Sebagian besar nelayan Indonesia saat ini masih menggunakan cara lama dan liner dalam hal teknologi tangkap ikan, salah satunya dengan menggunakan cantrang. Hal tersebut pula yang disayangkan Jokowi.
“Kita terlalu rutinitas, terlalu monoton, liner. Padahal dunianya perubahan cepat sekali,” sesal Jokowi.
Menurut Jokowi, nelayan Indonesia tidak boleh terus berputar-putar pada masalah cantrang, karena di era teknologi yang serba cepat ini banyak negara—yang bahkan bukan sepenuhnya negara kepulauan—menerapkan sistem offshore aquaculture dalam hal penangkapan ikan. Ini pula jalan keluar yang dicetuskan Jokowi dalam pidato pembukaannya.
“Kenapa tidak bicara tentang offshore aquaculture? Negara kita 70% adalah air, adalah laut. Lihat Norway, lihat Taiwan, setiap hari bicara offshore aquaculture,” ujarnya.
Lalu apa sebenarnya offshore aquaculture yang digembar-gemborkan Jokowi tersebut?
Dalam jurnal ‘Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan’ milik Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan diketahui, offshore aquaculture adalah budidaya pemeliharan atau produksi ikan dan hewan laut lainnya di laut lepas namun tetap terkendali. Dalam budidaya ini, peternakan ikan dipindahkan agak jauh dari pantai, di perairan yang lebih dalam dan arus lautnya lebih kuat daripada di daratan.
Dari jurnal tersebut diketahui bahwa Norwegia merupakan salah satu negara yang memiliki budidaya ikan yang berkembang dengan baik dan berkelanjutan, dengan sistem offshore atau laut lepas. Teknologi budidaya seperti inilah yang Jokowi tekankan agar segera diterapkan oleh nelayan Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar mengatakan bahwa skema offshore aquaculture yang diminta Presiden Jokowi merupakan salah satu pilihan yang bisa diimplementasikan dan memiliki dampak ganda yang tinggi. Nantinya pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan asing yang telah berpengalaman.
Pengembangan offshore aquaculture ini menurut presiden juga tidak terlalu mahal, hanya perlu modal awal sekitar 47 miliar rupiah. Menurut Jokowi, saat ini posisi negara sudah sangat terdesak. Satu-satunya yang dapat dikejar adalah teknologi. Maka upaya apapun harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan di antara negara-negara G20, terutama bekerja sama dan belajar dari negara yang lebih maju.
“Kalau kita belum bisa mengerjakan sendiri, join-kan, kerjasamakan. Biar ada transfer pengetahuan, transfer teknologi. Tanpa itu kita tidak pernah meloncat,” tekan Presiden Jokowi.
*
(diolah di berbagai sumber)
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
