Direktur Utama PT PJB, Iwan Agung Firstantara menjelaskan bahwa akses masyarakat terhadap listrik telah mampu meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. "Dengan salah satu fokus pemerintah sekarang di infrastruktur itu ada hasilnya, yaitu daya saing infrastruktur Indonesia semakin meningkat. Dan pembangunan infrastruktur itu menjadi logis untuk meningkatkan daya saing sekaligus untuk meratakan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Iwan pun kemudian menjelaskan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia dari tahun 2012 terus meningkat dan mampu mencapai peringkat 52 di antara 190 negara dunia di tahun 2017. "Sementara rangking Easy Doing of Business yang juga didukung oleh infrastruktur, semakin lama semakin naik dari 190 negara kita berada pada nomor 72," ungkapnya.
Ia menjelaskan prestasi peningkatan kemampuan bersaing Indonesia tersebut banyak didukung oleh akses listrik. Pihaknya yang terus berusaha memberikan layanan-layanan kelistrikan mengklaim telah memberikan dampak yang cukup baik pada masyarakat. Iwan pun membandingkan akses listrik tahun 2015 dibandingkan saat ini, "Peta kelistrikan Indonesia tahun 2015 banyak yang merah (kekurangan suplai), kemudian kita lihat di tahun 2017 yang merah sudah berubah menjadi hijau ataupun kuning," kata pria lulusan UGM ini.
Dalam paparan yang disampaikan Iwan, juga terungkap bahwa program pemerintah terkait 35.000 megawatt listrik telah berjalan. Bahkan saat ini sekitar 30.000 megawatt telah dicapai power purchase agreement (PPA) dengan pihak-pihak produsen listrik. Sementara yang sedang dibangun sebesar 15.000 megawatt. "Dan yang sudah COD (commercial operation date) sudah mencapai 1.000 megawatt. PJB sendiri memiliki peran untuk mengembangkan 11.572 megawatt," jelasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI), Ahmad Zulfikar Fawzi yang juga hadir menjadi pembicara menjelaskan bahwa pihaknya sebagai asosiasi pengembang properti di Indonesia juga turut berperan dalam pembangunan. Adanya kota-kota baru yang dibangun oleh anggota REI terbukti turut mampu mengembangkan infrastruktur seperti listrik, saluran air, dan fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat.
Hal ini diamini oleh Direktur Ciputra Grup, Agung Krisprimandoyo yang mengungkapkan bahwa Surabaya wilayah Barat saat ini sudah sangat berbeda dibandingkan dengan Surabaya 20 tahun yang lalu. "Dulu Surabaya hanya sampai dengan jalan Indragiri, dan jalan Mayjend Sungkono tempat TVRI (Televisi Republik Indonesia) itu sudah luar kota," katanya.
Surabaya Barat kemudian dikembangkan oleh konsorsium pengembang yang diundang oleh Walikota saat itu Purnomo Kasidi. "Peran swasta saya kira sangat penting karena bagaimanapun pada masa-masa tertentu mengenai pembebasan tanah, kecepatan membangun swasta sangat diperlukan untuk terlibat. Sehingga menjadi kota baru." jelas Agung.
Terkait dengan pertanyaan mengapa Indonesia meskipun telah memilik infrastruktur yang mulai baik, dan aktifitas ekonomi yang relatif baik namun pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak tumbuh cepat? Ekonom UGM, Tony Prasetiantono Ph.D di forum yang sama menjawab bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa diantaranya adalah karena adanya masa panen dari pembangunan infrastruktur. "China memulai pembangunan sejak 1979 dan baru menikmati hasilnya tahun 2001 saat mengalami pertumbuhan ekonomi dua digit. Antara membangun dengan hasilnya itu memerlukan 20 tahun," jelas Tony.
Ia pun menjelaskan, Indonesia yang mengikuti jalur pembangunan tersebut juga memerlukan waktu untuk mampu memanen hasilnya. Namun dirinya optimis Indonesia tidak memerlukan waktu yang lama seperti Tiongkok, karena Indonesia bisa belajar dari pengalaman Tiongkok. "Late comer belajar dari pengalaman dari yang sudah mengalami, pengalaman China seperti itu ya kita belajar dari situ. Kita bisa menikmati hasilnya lebih cepat dari pada China. Ini yang bilang bukan saya, yang bilang ekonomi Harvard," jelasnya.
Lewat diskusi ini jelas bahwa infrastruktur memang menjadi penopang utama pembangunan Indonesia untuk masa-masa mendatang. Meningkatnya akses listrik diharapkan akan mampu mendorong berbagai macam pertumbuhan di seluruh Indonesia. Awal tahun 2018 ini, Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, Ignasius Jonan menjelaskan bahwa rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 94,91% di tahun 2017 dan ditargetkan akan mencapai angka 99,99% di tahun 2019. Bila hal tersebut dapat dicapai, maka rakyat Indonesia tidak lama lagi sepenuhnya akan bisa menikmati listrik.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
